Home / news / Bantahan Cyrilius Adopak Soal Keterangan Saksi KPU Fakfak Direspon Kuasa Hukum Termohon

Bantahan Cyrilius Adopak Soal Keterangan Saksi KPU Fakfak Direspon Kuasa Hukum Termohon

Fakfak – Bakal Calon Bupati Fakfak Cyrilius Adopak, SE, MM dalam sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan barang bukti dan keterangan saksi dari KPU Kabupaten Fakfak,

Adopak dalam sidang tersebut membantah seluruh penjelasan yang disampaikan Hasanudin Rettob selaku Devisi Teknis KPU Kabupaten Fakfak, dia dihadirkan oleh dan atas nama lembaga penyelenggara pemilu KPU Fakfak untuk menjelaskan tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dimaksud,

Dijelaskan Wakil Ketua MRP papua barat itu bahwa selain KPU Kabupaten Fakfak tidak cermat dan teliti dalam pemeriksaan berkas syarat dukungan, juga mereka tidak memeriksa satu per satu dokumen model B1 KWK maupun B1.1KWK bahkan B2 KWK, hal ini menurut Adopak sangat mengorbankan dirinya selaku peserta bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak

Majelis sidang ketika mempersilahkan wakil ketua MRP papua barat itu untuk menyampaikan pendapat dimuka sidang, dia spontan mengatakan bahwa seluruh pertanyaan telah digali habis oleh majelis sidang namun kemudian kata dia ada beberapa catatan yang disampaikan oleh pihaknya selaku pemohon,

“Pertama, dari tadi pemohon mendengar termohon mengulang – ulangi bahwa B1 KWK sudah ada tetapi belum terpenuhi syarat dukungan akhirnya dinyatakan belum ada” Ulas Adopak.

Adopak kemudian melontarkan pertanyaan balik kepada saksi termohon dari KPU Kabupaten Fakfak bahwa, “Yang dimaksud syarat menurut UU 10 Tahun 2016 tentang UU Pemilu, syarat dukungan perseorangan itu apa”, Tanya adopak, dijawab langsung Hasanudin bahwa, “Syarat dukungan itu KTP Elektronik atau surat keterangan domisili, itu ada dalam undang-undang”, singkat Rettob

Jawaban Hasanudin berbuah pertanyaan lanjutan dari Cyrilius Adopak bahwa, “Pada saat itu termohon lihat tidak pemohon menghadirkan dukungan KTP beserta surat keterangan pendukung dari pasangan CEPAT yang berjumlah 6.136 yang dihadirkan didepan termohon atau tidak”, Tanya Adopak.

Hasanudin juga mengakui bahwa dokumen tersebut terlihat, “Kontener dan beberapa karton tersebut merupakan isi dari B1 KWK”, Jelas Adopak,

Ketika Hasanudin mengaku bahwa kontener dan beberapa karton tersebut yang berisi B1 KWK tersebut milik pasangan CEPAT menjadi pertimbangan mejelis sidang bawaslu Kabupaten Fakfak, “Baik, ini menjadi pertimbangan majelis sidang”, Minta Adopak,

Dia kembali cecar pertanyaan kepada saksi termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Fakfak, pertanyaan tersebut juga masih seputar tahapan dan proses penyerahan berkas syarat dukungan,

“Apakah PKPU dalam hal ini yang mengakomodir lahirnya print out dari B1 KWK sehingga melahirkan B1.1 KWK dan B2 KWK, ketika kita posisi memang terganggung jaringan SIlon dalam kondisi tertentu, apakah tetap KPU akan berpegang bahwa semua kendidat itu harus menghadirkan B!.1KW dan B2 nya, kalau tidak dianggap saja memenuhi syarat, begitu, dengan tidak menghiraukan undang-undang pasal 41 itu” ?, Tanya Adopak kepada saksi termohon.

Bapak satu anak ini juga (Hasanudin–red) menjawab dengan singkat bahwa turunan undang-undang ada pada PKPU menjadi pelaksana bagi PKPU itu sendiri, Jawab Hasanudin.

Disambut juga oleh Adopak, “PKPU itu pelaksanan dari undang-undang atau memang perintah undang-undangnya”, tanya Adopak yang sempat diambil alih kuasa termohon,

Sebelum dijawab hasanudin rettob, kuasa hukum termohon sempat mengambil alih kesempatan itu dan bertanya ditengah forum musyawarah yang dikenalikan oleh ketua majelis Fahry Tukwain,

“Ini sebenranya kita sidang atau verifikasi, karena ini kan berhadapan langsung, kalau memang saudara pemohon jadi saksi duduk ditengah biar kita periksa, itu hukum acara, mohon pertimbangan majelis”, Minta Kuasa hukum termohon yang direspon langsung oleh majelis sidang,

Sidang itu pun kembali berlanjut, pasangan CEPAT berkeberatan kepada pihak termohon lewat majelis sidang bahwa dalam berita acara penolakan dokumen disaat penyerahan dukungan tahap – II model table 1 adalah, Hasil pengecekan formulir model B1 KWK perseorangan yang dirincikan jenis pengecekan jumlah dokumen,

Adopak bertanya, “Indikator apa yang dipake sehingga didalam berita acara itu sudah dituliskan hasil pengecekan formulir model B1 KWK, namun menurut pengakuan termohon tidak dilakukan pengecekan terhadap model B1 KWK itu”, Tanya dia

Hasanudin kembali menjelaskan bahwa, “yang ditungkan dalam berita acara itu yang ada di model B1.1KWK, KPU kabupaten fakfak hitung secara kolektif karena pada saat penolakan bakal pasangan calon sudah meninggalkan KPU”, Jawab Komisioner 2 periode itu.

Penjelasan tersebut dijemput oleh pemohon bahwa, KPU kabupaten fakfak tidak lakukan pemeriksaan dan pengecekan pada saat itu juga terkait dengan terpenuhinya B1 KWK atau tidak,

Tetapi dalam berita acara alasan yang digunakan untuk menolak adalah tidak terpenuhinya model B1 KWK padahal faktanya B1 KWK dihadirkan didepan termohon, Tutup Cyrilius Adopak, (RR)

About admin

Check Also

Pencarian Tahap Awal Menyasar Sejumlah Titik Sasaran , 10 Warga Kur Hilang Kontak Belum Juga Ditemukan

Fakfak – Manuver Kapal Laut milik SAR Kota Tual yakni KN. Salawaku serta pesawat jenis ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!