Home / Hukrim / PSBB Kewenangan Pusat, Bupati Fakfak : Sekalipun Ditembak Mati Asal Demi Keselamatan Rakyat Fakfak
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, (Kemeja Merah), dan Bupati Fakfak, DR Drs MOhammad Uswanas,M.Si (Kemeja Putih) dalam satu kesempatan belum lama ini di Bandara Torea Fakfak, foto ; rustam rettob / mataradarindonesia.com

PSBB Kewenangan Pusat, Bupati Fakfak : Sekalipun Ditembak Mati Asal Demi Keselamatan Rakyat Fakfak

Laporan : Rustam Rettob / Wartawan.

Fakfak – Langkah pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air patut dipertanyakan karena seolah – olah membatasi langkah pemerintah daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengambil kebijakan cepat guna memutus matarantai penyebaran virus corona yang menyerang sistem pernapasan itu.

Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Sekala Besar yang merupakan turunan dari UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Jokowi kemudian mengizinkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan ini, Gubernur/Bupati/Wali Kota bisa mengajukan permohonan PSBB kepada pemerintah pusat dengan syarat melampirkan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal.

Selain data tersebut, kepala daerah dalam mengajukan permohonan PSBB juga harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Penetapan PSBB baru dikabulkan Menteri Kesehatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan dilmpirkan dengan seluruh syarat yang diminta

Bupati Fakfak mengakui jika persyaratan ini yang menjadi konsentrasi pemerintah pusat maka dipastikan Kabupaten Fakfak – Papua Barat tidak akan diberikan ijin PSBB karena sampai saat ini data tersebut tidak memenuhi, salah satunya data korban akibat Virus Corona tidak ada di fakfak,

Dengan dikeluarkanya aturan mengenai PSBB sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat atau karantina kesehatan maka dipastikan fakfak tidak akan mendapatkan ijin PSBB, karena pemerintah pusat mengacu pada data korban dan lain-lain, sementara fakfak tidak ada data korban (PDP),

“Saya yakin DKI Jakarta akan mengantongi ijin PSBB karena sudah ada kasus, jadi PSBB itu menunggu kasus sedangkan yang bupati fakfak lakukan itu mencegah kasus, itu bedanya”, Terang Bupati yang juga Ketua DPD Golkar Fakfak – Papua Barat ini,

Bupati tegas mengatakan pihaknya tidak akan ingin ada kasus korban meninggal akibat terserang penyakit Virus Corona, sementara pemerintah pusat mengnghendaki apabila jika mendapatkan PSBB maka harus melaporkan ada kasus, namun ini kami kata bupati fakfak, gunakan pendekatan dari undang-undang Otsus,

“Saya tetap bertahan, kalaupun saya diberi sangsi, masuk bui (penjara-red) silahkan saja, disuruh mundur ka dari jabatan bupati, saya demi Allah saya ikhlas untuk rakyat fakfak, lebih cepat mencegah lebih bagus, mau ditembak mati seklipun saya tidak akan buka pembatasan sementara saat ini”, Pasrah dan Gentelemen Bupati Fakfak,

Sejak pemberlakukan adanya pembatasan orang masuk ke fakfak melalui pembatasan transportasi udara dan laut, data yang disampaikan dinas kesehatan kabupaten fakfak sampai saat ini tidak terdeteksi Pasien dalam pengawasan (PDP), hanya berkisar pada Orang dalam pemantauan,

Karena itu bupati sangat berharap masyarakat tetap menjaga himbauan, perintah serta edaran pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten fakfak sebagai acuan pengendalian pencegahan Covid – 19 di Kabupaten Fakfak, (RR)

About admin

Check Also

Langkah Hukum 5 Orang Soal Lahan Pembangunan Bandara Siboru Terpatahkan

Fakfak – Gugatan 5 Marga yang diwakili oleh 5 orang sebelumnya dengan keberatan soal lahan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!