Home / Headline / Dokumen Syarat Pembangunan Bandara Siboru Fakfak Telah Terpenuhi, Pembayaran Lahan Tahap Pertama Tuntas.

Dokumen Syarat Pembangunan Bandara Siboru Fakfak Telah Terpenuhi, Pembayaran Lahan Tahap Pertama Tuntas.

Fakfak – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Drs H Alibaham Temongmere, MTP ditemui mataradarindonesia.com, diruang kerjanya, Senin, (8/6) didampingi Kepala Dinas Lungkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak Abdurrazak Ibrahim Rengen menjelaskan,

Pembangunan bandara siboru atau disebut dengan Bandara Yacob Patipi Fakfak yang direncanakan sejak tahun 2012 dokumenya telah disusun secara baik dan bertahap dalam memenuhi syarat ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk proses pembebasan lahan yang saat ini berukuran sekitar 206 Hekater untuk tahap pertama.

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk tanah berukuran 206 tersebut telah dijelaskan secara baik kepada pemilik hak ulayat tanah adat, satu komitmen yang dibangun dalam proses ini adalah bahwa semuanya mendukung percepatan pembangunan bandara Yacob Patipi yang berlokasi di Kampung Siboru, Kabupaten Fakfak – Papua Barat.

“Dalam proses yang memakan waktu ini semua dokumen berkaitan dengan persyaratan, Amdal, alih fungsi lahan, kemudian dari perhubungan menyangkut tekhnis kebandaraan, arah angin dan lainya telah dipenuhi”, Singkat Sekda soal bandara karena kerap disebut-sebut ikut bertanggungjawab secara tekhnis dalam pembangunan bandara ini,

Dijelaskan, sesungguhnya tugas fungsi Sekda tidak dalam konteks menjelaskan teknis soal pembangunan bandara Yacob Patipi di Kampung Siboru, tetapi sebagai orang yang mengelola pemerintahan secara umum membantu bupati untuk mengkoordinasikan pemerintahan dengan dinas teknis terkait serta pemerintah dengan masyarakat apabila ada hal-hal yang sifatnya koordinasi.

Lanjut Alibaham, kemudian dalam konteks sebagai tim anggaran pemerintah daerah maka semua prosedur khususnya rencana alokasi anggaran pembayaran lahan pembangunan bandara siboru tahap awal telah melewati prosedur yang sah dan resmi sehingga setelah pembahasan di tim anggaran daerah kemudian diajukan lanjut ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan selanjutnya dokumen anggaran itu dilaksanakan oleh pemerintah melalui instansi teknis tekriat dan dapat dibayarkan kepada mereka yang memiliki hak ulayat tanah dimaksud.

Berkaitan dengan persoalan pembangunan Bandara Yacob Patipi di Kampung Siboru, tahapnya sudah sampai pada tingkat pembayaran tahap pertama kepada masyarakat pemangku hak tanah adat disana, soal pembagian dan angka secara persolan yang dibagikan secara langsung oleh mereka, pemerintah tidak bisa mengintervensi karena itu hak mereka untuk atur, memang pernah disarankan kata Sekda, apabila tidak ada yang sempat diakomodir maka pada pembayaran tahap kedua harap diperhatikan, Penjelasan dan saran Sekda saat itu kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

“Memang Sekda itu OPD sendiri adalah mengkoordinasikan, karena pekerjaan bandara tersebut lintas OPD, sedangkan khusus menyangkut tanah ada di dinas teknis terkait yaitu Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak,

Menyangkut besaran biaya tanah maupun tanaman merupakan keputusan tim Aparaisal yang kemudian menilai dan memutuskan sehingga lahirnya angka keseluruhanya, baik dilakukan oleh pertanahan provinsi melibatkan pertanahan kabupaten fakfak, karena ada Satgas,

Luas lahan yang dibayarkan dengan angka Rp. 77 Miliar adalah 206 Hektare, jadi kalau bilang Sekda bertanggung jawab memang karena ada peran berkaitan dengan koordinasi tapi menyerang secara personal maka harus belajar pemerintahan lagi agar tidak sekedar berargumentasi dan retorika”, Jelas Sekda kepada awak media diruanga kerjanya,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Abdurrazak Ibrahim Rengen menegaskan, penetapan lokasi pembangunan bandara yacob patipi di kampung siboru merupakan domine pemerintah provinsi papua barat atas persetujuan gubernur papua barat berdasarkan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perdagangan tanah, karena penetapan lokasi harus oleh gubernur maka pelaksanaan pengadaan tanah ada di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Papua Barat.

Berdasarkan penetapan lokasi oleh Gubernur Papua Barat kemudian Kepala Kanwil BPN papua barat mengeluarkan SK Panitia Pelaksana Pengadaan tanah yang didalamnya adalah Satgas yang fungsinya adalah melakukan pengukuran perhitungan ganti rugi, tekhnis ini diatur oleh BPN Papua Barat melibatkan Kantor Lingkungan Hidup dan Peranahan Kabupaten fakfak dan juga BPN Kabupaten Fakfak,

Nah, belum lama ini setelah melewati tahapan tekhnis diatas, ternyata pernah dilakukan Musyawarh bentuk ganti kerugian dilaksanakan di Kampung Siboru melibatkan banyak orang khususnya mereka yang memiliki hak ulayat tanah tersebut yang dipimpin langsung oleh kepala BPN Papua Barat selaku Ketua Pelaksana pengadaan tanah,

Tujuanya adalah melakukan evaluasi terhadap data inventarisir nama – nama yang belum dimasukkan dalam daftar urutan pemilik hak ulayat yang sebelumnya diumumkan selama dua minggu, ternyata tak satupun yang dikoreksi dan dalam masa tersebut berkahir masyarakat pemilik hak ulayat bersepakat untuk mendorong dokumen tersebut yang sudah disiapkan pemerintah.

“Kesepakatanya yang diambil bersama antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah, soal mekanisme pembayaran secara bertahap karena berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah sehingga untuk tahap pertama dibayarkan melalui APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 26 Miliar, dari Rp. 77 Miliar dengan luasan 70 Hekater, sisanya akan dibayarkan pada tahun anggaran 2020 namun kemudian karena berimbas wabah Covid – 19 ini maka kemungkinan untuk pembayaran tahap kedua akan dievaluasikan”, Jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak.

Jadi, dari 206 Hekater yang baru dibayarkan adalah sebesar 70 hekater dengan total anggaran 26 Miliar dan resmi bersertifikat, sementara sisanya 136 hekater belum dibayarkan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2020 dengan total anggaran senilai Rp. 51 Miliar, manakalah lahan yang belum dibayarkan tentu belum bersertifikat, artinya 70 hekater telah bersertifikat dan menjadi aset pemerintah daetah kabupaten fakfak, Terang Rengen,

Namun kemudian jika pada saat pembayaran tahap pertama sejumlah pihak merasa tidak dilibatkan maka untuk pembayaran tahap kedua bisa dimasukkan dengan cara dokumen penerimaan biaya pembayaran tanah tersebut akan direvisi, itu tidak menjadi soal bagi kami pemerintah daerah, karena pemerintah tidak ada pada bagian jumlah pembagian pembayaran tanah itu kepada setiap orang karena itu urusan pembagian secara internal pemilik hak ulayat.

“Pemda tidak dalam konteks tidak membela satu pihak tetapi pemda tetap bersandar pada mekanisme aturan yang berlaku”, Tutup Razak Ibrahim Rengen, (ret)

About admin

Check Also

“EVOS” Siap Menangkan Bapaslon Berjargon “SADAR” di Pemilukada Fakfak

Fakfak – Pergerakan bakal calon Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos, MAP dan pasangan calon Wakil, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!