Home / Hukrim / Langkah Hukum 5 Orang Soal Lahan Pembangunan Bandara Siboru Terpatahkan
Kepala Kampung Siboru, Benyamin Hombore, foto : rustam rettob/mataradarindonesia.com

Langkah Hukum 5 Orang Soal Lahan Pembangunan Bandara Siboru Terpatahkan

Fakfak – Gugatan 5 Marga yang diwakili oleh 5 orang sebelumnya dengan keberatan soal lahan pembangunan bandara Yacob Patipi Kampung Siboru, Kabupaten Fakfak – Papua Barat,

Terhadap argumentasi mereka hingga menyiapkanya sebagai dokumen gugatan ke lembaga pengadilan dapat dipatahkan oleh 10 marga yang berada di wilayah petuanan raja ati-ati ditengah sidang adat pada selasa, (9/6) di kampung werpigan.

Kelima orang yang sempat ajukan gugatan antara lain, Kaimus Uss, Piter Hindom, Melkianus Amor, Imanuel Patipi, dan Adam Patiran,

Mereka pada saat sidang adat yang digelar di kampung werpigan tidak hadir, mesikpun sidang adat tersebut berlangsung selama 5 jam dan 1 jam sebelumnya diulurkan untuk menunggu kehadiran mereka,

Ketidakhadiran mereka dalam sidang adat yang dianggap sangat representatif karena memiliki perwakilan marga yang lengkap dalam forum adat tersebut yang dipimpin kepala peradilan adat Mbaham Matta Jubair Hobrouw tidak menjadi alasan untuk 10 marga besar ini tidak mengambil keputusan

Saat itu dari 10 marga tersebut yang hadir mengakui lahan pembangunan bandara yang ada di kampung siboru adalah milik marga hombore, marga lain juga memiliki hak tapi hanya hak garap tanah bukan hak kepemilikan.

Mereka 10 marga yang menyatakan lahan pembangunan bandara Yacob Patipi di Kampung Siboru adalah milik keluarga/marga hombore, yakni, Paulus Uss, Gabriel Hegemur, Din Patiran, Yahya Tuturop, Untung Bay, Adrian Kabes (Mayor Werba), Jijao (Kampung Werpigan), Ibrahim Patiran, Ruben Patipi dan Hendrikus Kabes,

Suasana sidang adat penyelesaian soal hak kempilikan dan hak garapan atas lahan pembangunan bandara Yacob Patipi di Kampung Siboru, sidang ini bertempat diruamh Raja Ati-Ati dikampung Werpigan, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak – Papua Barat, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com.

Farnsiscus Hombore menjelaskan keputusan yang disampaikan dan ditandatangani oleh 10 marga tersebut merupakan keputusan adat resmi sehingga ini mematahkan rencana gugatan sebelumnya yang diajukan oleh kelima orang tersebut.

“Proses adat ini sudah bagus karena lewat salah satu forum adat yang resmi dan representatif, keputusan ini  merupakan mengikat karena pengakuan resmi 10 marga besar dipetuanan raja ati-ati, karena keputusanya melalui lembaga adat sehingga dapat mematahkan keputusan atau gugatan sebelumnya, bagi mereka yang tidak hadir dianggap hadir karena keterwakilan orang tua mereka serta undangan telah disampaikan”, Tegas Fransiscus Hombore kepada wartawan usai sidang kemarin, seraya berharap, pihak keluarga yang berkeberatan sudah saatnya untuk kembali ikut mendorong Pemerintah Daerah guna menyukseskan pembangunan Bandara Siboru.

Kepala Kampung Siboru, Benyamin Hombore menjamin tidak ada satu orangpun yang berniat untuk lakukan pemalangan terhadap pembangunan Bandara Yacob Patipi di Kampung Siboru,

Dia juga menyampaikan tidak menginginkan pembangunan bandara dihentikan dan tetap harus dikerjakan,  Benyamin jamin tidak ada yang palang lokasi pembangunan bandara, “Bandara tidak pernah ada yang palang”, Tegas Benyamin kepada wartawan.

Benyamin mengundang pihak-pihak yang merasa keberatan atas persoalan ini untuk datang kerumahnya untuk duduk dan bicara bersama secara kekeluargaan,

Namun demikian soal lahan pembangunan bandara Yacob Patipi di Kampung Siboru dia katakan tidak akan beri ruang kepada siapa saja untuk berani gagal pembangunan disana,

“Jangan hanya komentar dimedia tapi giliran dikase undangan tidak hadir, tapi kalau rasa memiliki bahwa kalian punya hak juga disitu hadir untuk menyelesaikan masalah bukan menambah persoalan, kelima orang itu sampai pada hak tanah garapan saja tidak ada khusus dilokasi pembangunan bandara tersebut”, Tantang Kepala Kampung Siboru. (ret)

About admin

Check Also

Anggota DPRD Fakfak Ini Sebut Kerap Menemukan Judi Togel Dipasar.

Fakfak – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak Periode 2020 – 2024 bernama ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!