Home / Metro / Kesehatan / Soal Biaya Rapied Tes, Bupati Fakfak : Pemerintah Tidak Urus Orang Bepergian Keluar Daerah,

Soal Biaya Rapied Tes, Bupati Fakfak : Pemerintah Tidak Urus Orang Bepergian Keluar Daerah,

Fakfak – Muncul di media sosial dan berbagai akses lain bahwa biaya rapied tes yang timbul akibat bepergian ke luar daerah dari kabupaten fakfak cukup tinggi, keluhan itu disinggung netizen diberbagai media sosial seperti facebook dan lainya, menurut netizen membandingkan dengan kabupaten tetangga lainya bahwa biaya rapied tes dibebaskan alias gartis, kenapa fakfak harus ada biaya ? begini penjelasan Ketua dan Juru Biacra Gugus Tugas Covid – 19 Fakfak : 

Ketua Gugus tugas Covid – 19 Kabupaten Fakfak, DR Mohammad Uswanas, M.Si menjelaskan, rabu, (10/6) bahwa pemerintah daerah kabupaten fakfak tidak akan menanggung biaya sekecil apapun yang dibebankan kepada masyarakat khususnya mereka yang bepergian keluar daerah karena urusan dan kepentingan pribadi maupun keluarga, salah satunya yang tidak ditanggung pemerintah adalah biaya rapied tes.

Disampaikan bupati, pemerintah dan tim gugus tugas Covid – 19 kabupaten fakfak bersepakat hanya mengurus orang-orang yang ada didalam kabupaten fakfak serta warga yang terjebak diluar fakfak dan ingin balik ke daerah asalnya,

Sementara orang-orang yang ingin bepergian keluar daerah apalagi untuk urusan pribadi dan keluarga segala bentuk biaya yang timbul akibat perjalanan itu bukan urusan pemerintahn dan tim gugus tugas covid – 19 kabupaten fakfak.

“Harus saya (Bupati-red) jelaskan, pemerintah urus yang bermukim dan berkedudukan di Kabupaten fakfak sementara yang mau berangkat harus bayar sendiri karena kabupaten fakfak tidak dalam ranah mengurus orang berangkat,

jika memang dia harus mengurus persyaratan penerbangan atau kapal pelni ya harus berusaha sendiri dengan form persyaratan yang tersedia, tapi untuk rapied tes bukan beban pemerintah karena urusan mereka keluar daerah untuk kepentingan pribadi dan keluarga bukan urusan pemerintah atau jalan dinas,

Sebetulnya tidak salah juga proteksi pemerintah untuk menyelelesaikan beban itu tapi harus dipilah dalam urusan seperti apa, karena tidak semua orang fakfak ingin berangkat justru banyak yang ingin pulang, terus mereka yang lain berangkat kemudian beban ke pemerintah”, Ulas Bupati Fakfak

Ditegaskan Direktur RSUD Fakfak, dr Subhan Rumoning bahwa, pemerintah tidak mengurus orang untuk bepergian keluar daerah kecuali dalam kegiatan tugas negara disitu bisa difasilitasi karena atas perintah negara, Subhan juga berpendapat jika urusan pribadi dan keluarga bukan menjadi beban pemerintah dan tim gugus tugas Covid – 19 Fakfak,

Subhan mengakui bahwa pelaksanaan rapied tes di RSUD fakfak tidak dipungut biaya namun rapied tersebut menjadi prioritas orang yang tinggal didaerah bukan untuk keperluan dan kepentingan pribadi dalam rangka bepergian keluar daerah, jika untuk kepentingan sendiri alasan bepergian bukan tanggung jawab pemerintah dan tim gugus tugas covid – 19.

“Kecuali orang keluar daerah atas instruksi surat tugas dari negara/pemerintah daerah”, Tambah Subhan merespon apa yang dijelaskan Bupati Fakfak

Direktur RSUD fakfak yang juga adalah Juru Bicara Covid – 19 bahwa rapied tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan, memang rapiednya gratis karena disediakan oleh pemerintah tapi untuk orang bepergian dalam rangka urusan pribadi tidak dilayani sebebasnya karena selain alat terbatas dari kemenkes, saat ini tim medis fokus untuk merapied masyarakat yang benar-benar saat ini di fakfak dan tidak melakukan perjalanan keluar daerah.

Sementara untuk swasta, Subhan menjelaskan bahwa itu merupakan permintaan swasta dimana pihak perusahaan meminta agar klinik menyediakan alat rapied sekian banyak untuk melakukan rapied terhadap anak buah atau karyawan mereka dan karena swasta kemudian atas permintaan perusahaan sehingga pasti ada budget pelaksanaan rapied, Jelasnya.

“Kalau untuk yang keluar daerah pemerintah tidak bisa menanggulangi kecuali atas perintah dinas dari instansi mereka tapi untuk urusan pribadi dan keluarga tidak ditanggung oleh pemerintah, segala beban biaya yang muncil akibat rapied menjadi tanggung jawab masing-masing,”Ucap Subhan mengutip bahas yang disampaikan Bupati Fakfak, (ret)

About admin

Check Also

Diapit Zona Merah, Walikota Tual Minta Peran Stakeholder Memutus Matarantai Covid-19

Laporan : Rustam Rettob / Wartawan Fakfak – Kota Tual – Provinsi Maluku merupakan salah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!