Home / Hukrim / Jika Terbukti Palsukan Dukungan KTP Calon Perseroangan Berujung Penjara.

Jika Terbukti Palsukan Dukungan KTP Calon Perseroangan Berujung Penjara.

Fakfak – Dalam rangka menjamin pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 9 Desember 2020 mendatang, semua pihak harus berperan aktif dalam mengawal terciptanya demokrasi yang jujur, adil, transparan dan bersih.

Salah satu bentuk transparansi yang wajib diwujudkan dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilu serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

Termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak – Papua Barat adalah dengan memberikan keterangan dan data yang benar, jujur, adil serta transparan kepada peneyelenggara soal dukungan KTP Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Jalur Persoerangan pada saat dilakukan Verifikasi Faktual.

KPU Kabupaten Fakfak telah menyelesaikan beberapa tahapan terutama bagi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Jalur Persoerangan, mereka telah menyelesaikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan telah diserahkan secara terbuka kepada keempat pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tersebut,

Untuk pelaksanaan Verifikasi Faktual, sesuai agenda pemilu berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal maka akan dilaksanakan pada 24 Juni – 12 Juli 2020 mendatang.

Menurut ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggaran manipulasi daftar dukungan untuk pasangan calon perseorangan terancam pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. di samping itu, pelaku juga dikenakan denda Rp. 72 juta.

Tak hanya dijerat UU Pilkada, pemalsuan dokumen e-KTP juga dijelaskan dalam Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Apabila terbukti, pelaku akan dikenakan sanksi lebih berat, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp.1 miliar. Selain itu, pemalsuan dokumen juga diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun bui.

Terhadap Pasangan calon (paslon) perseorangan pada Pemilukada serentak 9 Desember 2020 besok agar tetap waspada dengan KTP dukungan. Sebab, hukuman penjara akan menanti paslon perseorangan jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan KTP.

Penegasan ini bukan hanya kepada tim sukses atau orang-orang dipercayakan untuk mengumpulkan KTP saja, termasuk paslon. Sanksinya ada di PKPU. (ret)

About admin

Check Also

Anggota DPRD Fakfak Ini Sebut Kerap Menemukan Judi Togel Dipasar.

Fakfak – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak Periode 2020 – 2024 bernama ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!