Home / Olahraga / Selangkah Menuju Verifikasi Faktual Paslon Bupati Fakfak Jalur Perseorangan, Ada Dukungan KTP Ganda ?
ILUSTRASI CALON PERSEORANGAN

Selangkah Menuju Verifikasi Faktual Paslon Bupati Fakfak Jalur Perseorangan, Ada Dukungan KTP Ganda ?

Fakfak – Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Fakfak telah menyerahkan berkas syarat dukungan hasil Verfiikasi administrasi yang dikoreksi bersama kepada 4 bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak jalur persoerangan 17 Juni 2020 untuk kemudian selangkah lagi dilanjutkan dengan verifikasi faktual, apakah ada dukungan KTP ganda dari masyarakat ?

Soal ada dukungan KTP Ganda atau Tidak, semuanya akan terlihat dan teruji pada saat Verifikasi Faktual dilapangan 24 Juni – 12 Juli 2020 mendatang oleh petugas verifikasi dilapangan.

Setelah KPU Kabupaten Fakfak menyerahkan berkas syarat dukungan hasil verifikasi administrasi kepada 4 pasangan bakal calon tersebut maka mereka juga mulai menyiapkan tim untuk bersama-sama KPU dan Bawaslu mengawasi jalanya Verifikasi Faktual yang berlangsung 24 Juni – 12 Juli 2020.

Bagi masyarakat yang telah menyerahkan KTP kepada setiap bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak jalur perseorangan maka siap untuk KPU melakukan verifikasi faktual, pengakuan bapak / ibu yang menyerahkan KTP sangat menentuka nasib calon tersebut, namun jika jika tidak menyerahkan KTP dukungan dan sengaja memberikan keterangan palsu maka bisa berakibat fatal dan berujung proses hukum,

Berdasarkan ketentuan pasal 181 jo 185, 185A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,

Apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan untuk Bakal Calon perseorangan terancam pidana, penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Tak hanya dijerat UU Pilkada, pemalsuan dokumen e-KTP juga dijelaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Apabila terbukti, pelaku akan dikenakan sanksi lebih berat, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, pemalsuan dokumen juga diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara.

Kita semua berharap proses pelaksanaan verifikasi faktual harus berjalan aman dan lancar serta tetap mengedepankan azas tranparansi demokrasi,

KPU Kabupaten Fakfak juga telah menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk dikoreksi, KPU juga meminta kepada peserta untuk tunduk taat dan patuh pada setiap aturan yang berlaku secara berjenjang dalam tahapan pemilu ini.

“Saya kira kami sangat welcome dan terbuka kepada siapa saja yang menyatakan sikap mengawal proses demokrasi pemilukada fakfak 9 Desember 2020 mendatang, menurut kami itu merupakan spirit yang harus kami sambut secara baik”, Respon Ketua KPU Fakfak, (dok.17 Juni 2020)

Sebelum KPU Kabupaten Fakfak menyerahkan hasi verifikasi administrasi syarat dukungan tersebut kepada 4 bakal calon bupati dan wakil bupati fakfak jalur persorangan,

Keempat pasangan bakal calon Bupati dan wakil bupati fakfak bertemu 16 Juni 2020 malam untuk menyatakan sikap mengawal proses demokrasi pemilukada fakfak secara jujur, adil dan transparan. (ret)

About admin

Check Also

Panwas Distrik Ajukan Keberatan, Bawaslu Fakfak Tegaskan Rekomendasi Harus Dilaksanakan

Fakfak – Tak terima dengan pleno hasil Verifikasi Faktual Jilid – II yang dilakukan oleh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!