Home / Metro / Sosbud / Soal Rekomendasi Dewan, Walikota Tual : Kita Kaji Urgensi Kebutuhanya, Helikopter atau Kapal Patroli
Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si, foto : dok. Humas Tual

Soal Rekomendasi Dewan, Walikota Tual : Kita Kaji Urgensi Kebutuhanya, Helikopter atau Kapal Patroli

Fakfak – Melalui Sidang Paripurna LKPJ Walikota Tual Tahun Anggaran 2019 yang digelar senin,(15/6) dogedung DPRD Kota Tual, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual melalui rekomendasinya meminta kepada Pemerintah Kota Tual agar dapat membelanjakan transportasi udara jenis helikopter untuk kepentingan masyarakat umum,

Rekomendasi belanja / pengadaan fasilitas udara berupa helicopter tersebut dari DPRD Kota Tual kepada Pemerintah Kota Tual mendapat tanggapan publik,

Ada yang mengatakan belum saatnya untuk pemerintah belanja helikopter yang harus menelan dana mencapai miliyaran rupiah, ada juga yang meminta DPRD dan Pemkot Tual batalkan niat tersebut karena masih ada program prioritas masyarakat lainya yang harus disentuh oleh pemerintah

Walikota Tual, Adam Rahayaan ketika dihubungi mataradarindonesia.com, minggu, (21/6) via ponselnya kemarin, mengakui ada rekomendasi dari DPRD Kota Tual terkait pengusulan belanja pesawat udara jenis helikopter,

Dijelaskan DPRD merupakan mitra pemerintah daerah dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi berkewajiban untuk menyampaikan pendapat secara permanen,

Karena itu soal rencana belanja helikopter disampaikan secara resmi dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi secara tertulis melalui mimbar politik DPRD Kota Tual,

Ketika ditanya mengenai urgensi belanja helikopter tersebut, Walikota kepada media ini mengatakan, semua itu masih bersifat rekomendasi dan kemudian pihaknya selaku Walikota Tual akan kaji bersama DPRD untuk memutuskanya, apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti ataukah melihat prioritas pembangunan lainya,

Jika saja pemerintah dan DPRD sepakat untuk belanja pesawat udara jenis Helikopter tentu genjot dana yang cukup besar, semua ini masih menjadi pertimbangan yang harus matang.

Walikota Tual yang juga politisi Partai PKS ini justru menginginkan adanya pembelian kapal Patroli karena Kota Tual diapit banyak pulau terluar, diakui walikota bahwa sebagian besar masyarakatnya berada di pulau-pulau.

“Soal rencana pembelian helikopter merupakan pendapat dan pikiran Dewan (DPRD Kota Tual-red) melalui hasil Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2019, saran dan pendapat dari DPRD kita akan kaji ulang apakah itu urgen dan prioritas atau tidak karena biaya operasionalnya sangat besar,

Masih mungkin kita harus beli kapal patroli untuk mobile perairan laut kita disamping digunakan untuk kunjungan kerja pemerintah antar pulau”, Terang Walikota Tual ketika dihubungi media ini via ponselnya.

Menurut Walikota Tual untuk rekomendasi DPRD Kota Tual tetap menjadi pertimbangan dan akan dibahas bersama dengan pemerintah, namun kecil kemungkinan rekomendasi tersebut tidak bisa diakomodir akibat pertimbangan pertimbangan pembiayaan yang cukup mahal,

Solusi lain untuk membelanjakan kapal patroli milik pemda kota tual, Walikota bahkan mengusulkan nanti bersama DPRD Kota Tual meminta kepada pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan di Jakarta untuk bisa memfasilitasi 1 unit kapal Fery untuk menjangkau semua pulau yang ada di Kota Tual,

“Jadi memang pengusulan rencana pembelian helikopter ini muncul dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2019 di DPRD Kota Tual, tapi kami nanti bahas dan kaji dari aspek urgensinya, justru saya berpikir dari pada beli helikopter lebih baik kita belik kapal patroli yang berkapasitas besar, kapal ini selain patroli laut juga bisa digunakan untuk kunjungan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ke berbagai kecamatan yang ada di pulau-pulau, jadi semua ini masih bersifat rancangan dan rencana tentu kami melihat prioritas pembangunan ditengah masyarakat”, Jelasnya kepada media ini.

Walikota memberikan gambaran soal ketersediaan anggaran dari pusat ke daerah, menurutnya dipastikan pendapatan daerah akan terkoreksi akibat pandemi Covid tersebut, oleh sebab itu menurut dia, karena nantinya dana transfer dari pusat ke daerah pasti terjun bebas maka pemerintah belum memikirkan akan membelanjakan helikopter yang biayanya milyaran rupiah.

“Kita tau dengan adanya Virus Corona ini pasti pendapatan negara mengalami banyak perubahan karena pajak-pajak dan retribusi terkoreksi berakibat APBD pasti terjun bebas, karena pendapatan negara berkurang maka transfer ke daerah dari DAU dan DAK pasti turun”, Jelasnya (ret)

About admin

Check Also

Manawir : Reses MRP Papua Barat Tidak Membuahkan “Hasil”

Fakfak – Banyak Masukan dan Kritikan dari Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan tokoh masyarakat dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!