Home / Polkam / MRP Menolak Pemilukada 2020, Ketua Komisi II : Persiapan Tahapan Jauh Sudah Maksimal
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ketika memaparkan hasil kerja Komisi II DPR RI tentang kesaiapan pemilu tahun 2020 kepada peserta Seminar Web (Webinar) Nasional Soal Pemilukada Tahun 2020, gambar di ambil dari layar kaca android, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com

MRP Menolak Pemilukada 2020, Ketua Komisi II : Persiapan Tahapan Jauh Sudah Maksimal

Fakfak – Dalam acara Webinar Nasional “Pilkada Serentak 2020 di Papua Sudah Tepatkah Waktunya” yang berlangsung, Sabtu, (27/6) pukul 17.00-selesai kemarin menghadirkan Narasumber dari berbagai kalangan diantaranya, Ketua Komisi – II DPR – RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua MRP Papua Barat yang diwakili oleh Ketua Pokja Agama, Yafet Valentinus Waenarusy, dan Dosen Hukum, Uncen Papua, Yusak Elisa Raba. termasuk beberapa lagi.

Dalam Webinar tersebut mewakili Ketua MRP Papua Barat, Yafet Valentinus Waenarusy selaku Ketua Pokja Agama MRP Papua Barat dengan tegas mengatakan menolak pelaksanaan pemilukada yang berlangsung 9 Desember 2020 mendatang,

Alasan yang sangat mendasar dalam penolakan tersebut menurut Valen, sapaan akrabnya adalah bertepetan dengan Desember yang merupakan hari dimana semua umat kristiani terutama yang mendiami di Wilayah tanah papua harus menyiapkan diri untuk merayakan hari raya Natal yang jatuh 25 Desember 2020,

Sselain itu pemilukada tersebut dilaksanakan ditengah pandemic Covid – 19, menurut Valentinus, pemerintah semestinya harus konsen menyelesaikan wabah Corona ketimbang mengurus pelaksanaan pemilukada termasuk di Papua Barat,

“MRP Papua Barat menilai pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2020 yang digelar 9 Desember merupakan waktu yang sangat tidak tepat dan Efesien karena bertepatan dengan perayaan Natal umat Kristiani, dan

KPU harus mengevaluasikan kembali untuk menentukan waktu yang tepat sehingga tidak meninmbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, karena itu MRP tetap menolak pelaksanaan pemilu dimaksud pada Hari Raya Natal,

Kemudian nanti ada kesepakatan bersama MRP Papua dan MRP Papua Barat bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib orang asli papua karena pilihan ini merupakan hak kesulungan yang harus diproritaskan”, hal yang sama juga di sampaikan dengan tegas oleh Dosen Uncen Papua, Yusak Elisa Raba.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi – II DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Narasumber Webinar itu menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilukada yang berlangsung di tahun 2020 melalui proses dan perdebatan yang cukup panjang, sejatinya pelaksaan pemilukada digelar September namun akibat pandemic Covid-19 sehingga dimajukan ke Desember 2020,

Ditegaskan Doli, bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan pelaksanaan pesta demokrasi ini melewati waktu yang sangat lama karena bisa menimbulkan opsi lain sehingga ada kesepakatan bersama untuk menetapkan pilkada di minggu pertama bulan desember, asalkan jangan mendekati minggu kedua dan ketiga Desember.

Mengenai alasan pelaksanaan pemilu ditengah pandemic Covid – 19, Doli beri komentar dan telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu bahwa semua pelaksaan tahapan dijalankan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid – 19 secara tepat,

Bahkan DPR – RI khususnya Komisi – II pada saat rapat sebelumnya kata Doli, meminta kepada KPU untuk selalu berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid – 19 di Tingkat Nasionla kemudian dijabarakn ke daerah masing-masing soal penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) baik tingkat Nasional maupun Daerah, Jelas Kurnia Tandjung.

Lanjut dijelaskan Doli Kurnia, Politisi Golkar, ada perbedaan pemilukada tahun sebelumnya dengan pemilukada tahun 2020, karena pemilukada tahun 2020 saat ini berhadapan dengan pandemic Covid – 19 sehingga ada penyesuaian karena proses persiapan pemilukada serentak Tahun 2020 sudah sangat maksimal dilaksanakan, meskipun sempat tahapan KPU ditunda ditengah pandemic Covid – 19,

Menurut Kurnia, pilihan yang sangat sulit ketika memutuskan pelaksanaan pemilu di Desember 2020, ditegaskan, pilkada penting tapi lebih utama adalah kesehatan dan keselamatan juga harus dijaga karena dua hal yang tidak bisa dibenturkan, masyarakat harus merasa pentinganya pemilu tapi juga lebih pentingnya Kesehatan dan Keselamatan,

Tandjung mengungkapkan pelaksanaan pemilu di Desember 2020 mendatang yang di gelar tanggal 9 memiliki beberapa alasan

WHO umumkan bahwa Virus Corona ini merupakan Virus yang tidak perlu ditakuti pada waktu yang tepat, tapi belum tau berakhir

“Belum menemukan cara untuk menaklukkanya apalagi memimnta tunda pilkada sampai Corona berkahir, kira-kira siapa tau corona kapan berkahir”, Tegas Doli.

Ahmad Doli Kurnia dalam paparanya itu menggambarkan jika keinginan pemilukada ini dilaksanakan Tahun 2021 dengan alasan Pandemi Covid – 19 serta pelaksanaanya jangan dibulan Desember karena alasan bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, kalau dalam konteks pandemic maka tidak ada jaminan bisa dipastikan berkahir atau bisa juga lebih buruk dibeberapa waktu kedepan,

Menurut Politis Golkar itu bahwa di tahun 2021 banyak kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan mereka, pertimbangan tekhnisnya adalah kewenangan antara pejabat definitive dan yang bukan definitive sangat berbeda,

Apalagi, kata dia, yang definitive saja dengan kewenangan penuh hampir mengalah apalagi yang tidak memiliki kewenangan maksimal dalam menjalankan pemerintahan itu,

Disisi lain, meskipun tahapan pemilukada sempat mengalami penundaan diawal pelaksaanya namun terhenti akibat pandemi Covid-19,

Bagi daerah yang melaksanakan pemilukada anggaranya tidak tersentuh atau digunakan untuk kegiatan lain, terutama soal Refoccusing dan realokasi anggaran Covid-19,

Dana NPHD tersebut tidak sedikitpun terkoreksi oleh pemerintah daerah setempat sehingga persiapan dan tahapan pemilu ini telah disiapkan sudah sangat matang dan maksimal,

“Pandemi Covid-19 ini berdasarkan hasil laporan setia daerah anggaranya tidak terganggu akibat Covid – 19 ini karena dana tersebut sudah disiapkan lebih awal,

artinya biaya yang keluar untuk pelaksaan pilkada ini sudah sangat maksimal persoalan kemudian kalau pemilukada ditunda lebih dari 6 bulan maka bukan penundaan melainkan harus berjalan dari nol ditahun depan”, Alasan Ketua Komisi II DPR-RI, (ret)

About admin

Check Also

PDI Perjuangan Menolak Mengusung Eks Koruptor Sebagai Calon Kepala Daerah di Pemilukada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus PDI Perjuangan, Hugua, mengatakan partainya tidak mengakomodasi mantan terpidana kasus korupsi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!