Home / Headline / Gelombang Penolakan Otsus Meroket, Uswanas : Melihat Persoalan Harus Obyektif

Gelombang Penolakan Otsus Meroket, Uswanas : Melihat Persoalan Harus Obyektif

Fakfak – Gelombang protes dari tanah papua kepada pemerintah pusat di Jakarta terkait pelaksanaan penerimaan dan penggunaan dana Otsus didalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini dianggap gagal bahkan mereka menolak untuk dilanjutkan Otsus Jilid – II,

Arus protes dan penolakan terhadap Otsus Jilid-II ini terlihat cukup tinggi selama beberapa minggu terkahir dari pihak-pihak yang menganggap Otsus di Papua Gagal dari berbagai sudut pandang masing- masing, mesikpun hampi mengerucut bahwa penekanan tersebut berada pada aspek kewenangan yang sangat terbatas.

Selaku Orang Asli Papua (OAP) yang baru saja menyelesaikan pendidikan S-3 dengan konsentrasi dibidang Kebijakan Publik, Bupati Fakfak DR Mohammad Uswanas, M.Si saat memberikan materi pada Seminar Pemantapan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Fakfak, di Kampung Wasa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Kamis, (13/8) kemarin melihat bahwa protes terhadap pelaksanaan Otsus di tanah papua terhadap dua provinsi (Papua – Papua Barat-red) katanya gagal total, menurutnya, penilaian tersebut harus obyektif terkadang tidak rasionalitas.

Ketua DPD Partai Golkar ini menyampaikan sebuah gagasan berfikir yang kemudian menjadi kajian semua pihak, terutama peserta seminar RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2021 di Distrik Tomage kemarin, dia sangat berharap bahwa melihat sebuah persoalan disekitar kita maupun orang lain harus secara obyektif dengan indikator-indikator yang komprehensif dan rasional tidak berdasarkan pandangan subyektifitas semata, apalagi pandangan dari aspek politik, ini kadang mampu mempenagruhi apa yang menjadi tujuan mulia pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Dalam kurun waktu dua minggu secara nasional semua orang papua menganggap Otonomi Khusus itu gagal dari sisi pelaksanaan, kalau saya sebagai orang asli papua yang menjalankan pemerintahan, gagalnya dimana, apanya yang gagal, indikatornya apa, harus kita obyektif melihat dan menyampaikan hal ini” Minta Putra Fatagar yang kini menjabat sebagai Bupati Fakfak 2 periode ini.

Secara khusus, Uswanas sangat berharap kepada siapa bupati fakfak berikutnya setelah dua periode dikendalikan oleh Kaka Mocha, mampu memformulasikan program yang diusulkan kepada pemerintah pusat agar Dana Otonomi Khusus itu betul-betul diperuntukkan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang diaktualisasikan dalam bentuk program, dan kegiatan, karena dari awal ada kekeliruan besar dalam strategi rumusan kebijakan Otonomi Daerah khususnya dibidang penganggaran, Kritik Bupati Fakfak yang akrab disapa Kaka Mocha.

Alasan Bupati Fakfak bahwa ada sekitar Rp. 67 Triliun lebih dana otsus yang digelontorkan dari pemerintah pusat kepada daerah khusus Papua – Papua Barat,

Tapi lagi-lagi, menurut sejumlah pihak bahwa dana otsus di papua – papua barat tidak berhasil, apakah gagal dalam perencanaan, gagal dalam realisasi dan atau gagal dari aspek lain tetapi tentu kita melihat ini secara obyektif dan rasional,

Dia meminta agar tidak semua orang berpandangan bahwa Otsus itu lebih kepada bagaimana pemerintah melakukan subsdidi anggaran ke masyarakat melalui pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, tentu tidak juga melainkan harus ada kebijakan kewenangan dan pemerataan keadilan yang baik.

“Menurut saya, kalau anggaran ditafsirkan sebagai subsidi maka sampai kiamat tidak selesai dan itu dampaknya cukup besar, oleh sebab itu kedepan pemerintah harus mengusulkan perencanaan kerja kepada pemerintah pusat dalam kaitan dengan dana Otsus tetap dibutuhkan dalam konteks perencanaan pembangunan yang diprioritaskan kepada orang asli papua”, Ujarnya saat menyampaikan Seminar RKPD Tahun 2021 Kabupaten Fakfak di Distrik Tomage kemarin.

Sebab menurut Bupati Fakfak bahwa Otsus adalah bagian dari kemutlakan dalam rangka menyelesaikan problem-problem, karena itu sebagai orang indonesia dari sabang sampai merauke secara pemerintahan harus mendukung terselenggaranya kebijakan pemerintahan pusat sampai ke daerah.

“Problem papua yang dimaksud adalah bukan problem politik tapi problem pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat asli papua itu sendiri”, Urai Bupati Fakfak. (ret)

About admin

Check Also

Soal Penolakan UU Cipta Kerja, Ali Mochtar Ngabalin : Tempuh Jalur Hukum Saja, MK Itu Lembaga Resmi Negara

Fakfak – Menyikapi polemik penolakan UU Cipta Kerja tersebut, Staf Khusus Presiden, Ali Mochtar Ngabalin ...

Dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak di Deadline, KPU Berharap Kerjasamanya

Fakfak – Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati fakfak masing-masing, Samaun Dahlan – Clifford ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!