banner 120x600 banner 1110x100 banner 1110x100
Home / Hukrim / Kasus Pematangan Talud Lokasi PLTG Kaimana, Negara Mengalami Kerugian Rp. 1,793 M Lebih

Kasus Pematangan Talud Lokasi PLTG Kaimana, Negara Mengalami Kerugian Rp. 1,793 M Lebih

Fakfak – JPU Limpahkan berkas kasus pematangan talud dan lokasi pembangunan PLTG Kabupaten kaimana pada, selasa, (6/10) kemarin ke pengadilan tindak pidana korupsi manokwari terkuak diduga negara dirugikan sebesar Rp. 1.793.851.488, 22,

Hal itu disampaikan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Tindak Pidana Korupsi Kaimana, Willy via pesan watshapp kepada mataradarindonesia.com, selasa, (6/10) kemarin,

Dijelaskan Willy/Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kaimana ini bahwa pada hari ini Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.37 Wit, JPU pada Kejari Kaimana telah melimpahkan berkas perkara Dugaan Tipikor pada Dana APBD Kab. Kaimana T.A 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana untuk kegiatan pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100M X 200M) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari

Lanjut disampaikan Willy, bahwa untuk Terdakwa Pieter Thie Alias Honce di dakwa dengan Dakwaan, KESATU, Primair : Pasal 2 ayat 1 UU R.I No 31 Tahun 1999 Jo. UU R.I No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Pasal 3 UU R.I No 31 Tahun 1999 Jo. UU R.I No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan

KEDUA : Pertama Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU R.I No 8 Tahun 2010 tentang TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau Kedua : Pertama Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU R.I No 8 Tahun 2010 tentang TPPU Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Sementara itu bahwa untuk Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST dan Jimmy S. Reinhard Murmana, ST di dakwa dengan Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat 1 UU R.I No 31 Tahun 1999 Jo. UU R.I No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Pasal 3 UU R.I No 31 Tahun 1999 Jo. UU R.I No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

“Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100M X 200M) terdapat Kerugian Negara / Daerah sebesar Rp. 1.793.851.488, 22”, Terang Willy kepada media ini, (ret)

About admin

Check Also

Demo Tolak UU Omnibus Law Berujung Anarkis Harus Diproses Hukum, Walikota Tual : Kalau Pintar Itu Pake Otak

Tual – Unjuk rasa dalam rangka penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disetujui ...

Bomberay dan Karas Ada Kemajuan Pembangunan, Fakfak Timur Dipercayakan Kepada Samaun – Clifford

Fakfak – Tokoh masyarakat yang merupakan Kader Partai NasDem di Distrik Fakfak Timur, Marthen Tanggareri ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!