Home / Metro / Kesehatan / Puluhan Investor Asing Tak Setuju UU Cipta Kerja, Bahlil Lahadalia : Tidak Pernah Berinvestasi ke Indonesia, Tiba-tiba Tolak, Ada Apakah Ini?

Puluhan Investor Asing Tak Setuju UU Cipta Kerja, Bahlil Lahadalia : Tidak Pernah Berinvestasi ke Indonesia, Tiba-tiba Tolak, Ada Apakah Ini?

Kepala BKPM/Bahlil Lahadalia, SE, M.Si dalam salah satu kesempatan belum lama ini, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com

Fakfak – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebanyak 35 investor asing yang tidak setuju dengan Undang-undang Cipta Kerja tidak pernah melakukan investasi di Indonesia.

Sebanyak 35 investor tersebut menuliskan surat terbuka kepada pemerintah untuk mengungkapkan kerasahan terhadap dampak penerapan UU Cipta Kerja, terutama pada keselamatan lingkungan.

“UU ini ada yang setuju dan tidak setuju. Khususnya dari luar negeri, kemarin ada surat terbuka yang diberitakan media online menyatakan 35 pengusaha tidak setuju (menolak) dengan Cipta Kerja,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (8/10/2020).

“Setelah di cek perusahaan tersebut tidak terdaftar di BKPM sebagai perusahaan yang menginvestasikan dananya di Indonesia. Tidak ada dan kami cek di bursa efek juga tidak ada,”

Sambung dia. Bahlil menilai, keberadaan surat terbuka tersebut menunjukkan ada beberapa negara yang tidak menginginkan Indonesia menjadi lebih baik.

“Saya malah bertanya, kalau memang tidak pernah investasi di Indonesia, dan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tiba-tiba melakukan surat terbuka tidak setuju, ada apakah ini?,” ujar dia.

Sebelumnya, sebanyak 35 investor global dengan nilai aset kelolaan (asset under management/AUM) sebesar 4,1 triliun dollar AS menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Di dalam surat terbuka tersebut dijelaskan, UU Cipta Kerja berisiko merusak kondisi lingkungan, sosial, juga pemerintahan. Para Investor global tersebut khawatir dengan adanya perubahan kerangka perizinan, berbagai persyaratan pengelolaan lingkungam dan konsultasi publik serta sistem sanksi bakal berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta ketenagakerjaan. Hal itu dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dan bisa mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia, (ret)

About admin

Check Also

Anggota BPD Desa Sermaf Tutup Usia, Pemerintah Kecamatan Kur Berduka.

Editor : Rustam Rettob / Mataradarindonesia.com Fakfak – ‘’Innalillaahi wa innailaihi raajiuun”, turut berduka cita ...

Jufri Ahmad Sampaikan Dua Hal Penting Jelang Pilkada Fakfak, Samaun Dahlan : “AYO PAKE MASKER”,

Fakfak – Sekretaris Tim Pemenangan Kabupaten Fakfak dari Calon Bupati Fakfak, Samaun Dahlan dan Calon ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!