banner 120x600 banner 1110x100 banner 1110x100
Home / Hukrim / Demo Tolak UU Omnibus Law Berujung Anarkis Harus Diproses Hukum, Walikota Tual : Kalau Pintar Itu Pake Otak

Demo Tolak UU Omnibus Law Berujung Anarkis Harus Diproses Hukum, Walikota Tual : Kalau Pintar Itu Pake Otak

Tual – Unjuk rasa dalam rangka penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR-RI beberapa saat lalu, senin (5/10), protes penolakan ini berujung anarkis hingga merusak banyak fasilitas di kantor DPRD Kota Tual.

Diunggah dari salah satu youtube, Walikota Tual Adam Rahayaan turut angkat bicara soal pengrusakan fasilitas milik negara tersebut, dia sangat sesalkan adanya tindakan yang tidak mencerminkan seoarang intelektual dalam menyampaikan aspirasi didepan publik,

Menurut Walikota yang merupakan politisi PKS ini bahwa sebagai seorang ilmuan, orang terdidik dan terpelajar sebetulnya dalam menyampaikan aspirasi tidak harus mengedepankan tindakan anarkisme, dia meminta lebih mengedepankan cara berfikir yang rasional dan intelektual.

“Kursi tidak bersalah, meja tidak bersalah, pot bunga tidak bersalah, manusia saja belum tentu bersalah karena UU ini (Omnibus Law-red) ditetapkan di Jakarta,

Jadi orang ilmuan, orang terdidik, jadi orang yang berilmu itu sebenarnya tidak boleh melakukan aksi demo seperti itu (Anarkis-red)”, Kesal Adam Rahayaan, Walikota Tual

Lanjut disampaikan bahwa aksi demo yang dimaksudkan adalah penyampaian aspirasi oleh setiap warga negara kesatuan republik Indonesia, itu dijamin dalam undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 asal tidak menimbulkan tindakan anarkis, Tutur Adam Rahayaan

Dia menyampaikan selama ini pemerintah kota tual sering bahkan selalu menerima peserta aksi demo yang dilakukan oleh kelompok manapun, tentu penyampaian aspirasi adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,

“Selama ini demo-demo di Tual kami terima semua, kita berikan penjelasan baik sehingga bisa dimengerti dan memahami sebagaimana tuntutan mereka juga, karena mereka datang dengan baik maka kita layani juga secara baik tentu menjadi kebaikan kita semua”, Cerita Walikota Tual.

Mengenai keabsahan suatu undang-undang, sebut saja UU Cipta Kerja setelah diketuk palu oleh DPR – RI maka dinyatakan sah,

Bagi mereka, minta Adam Rahayaan, bahwa yang tidak puas dan menolak dengan keputusan dimaksud, maka negara telah siapkan ruang untuk bisa ajukan Judicial Review ke lembaga peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi (MK) “Jadi kalau pintar itu pake otak”, Cetus dia

Walikota juga menanggapi sejumlah pertanyaan soal desakan peserta demo untuk menandatangani pernyataan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, siangkat disampaikan,

“Saya tidak mau tanda tangan, itu terlalu kerdil kalau saya tanda tangan, saya bukan anak kecil, saya kepala daerah. Hirarki kepala pemerintahan ini dari pusat sampai ke daerah tentu keputusan pusat pasti saya hormat”, Tegasnya

Mengenai materi dan undang-undang cipta kerja yang menjadi boomerang hingga pendemo dapat merusk fasilitas di kantor DPRD Kota Tual, Walikota sendiri mengakui sejauh ini belum peroleh UU Omnibus Law itu,

“Materi dan undang-undang itu sendiri belum ada di saya, saya belum pelajari, bagaimana saya mau tanda tangan sesuatu yang saya tidak tau”, Ungkapnya.

Dia mengakui bahwa selain sebagai Walikota Tual, Adam Rahayaan adalah politisi Partai PKS, namun kemudian pengesahan UU Omnibus Law tersebut berproses di lembaga legislatif akan tetapi sebagai kepala pemerintahan,

Tegas dikatakan, Adam selaku Walikota tidak bisa menyatakan sikap sepihak yang bertentang dengan kepala pemerintahan di pusat dalam hal ini presiden, mendgari, menkopolhukam untuk menandatngani penolakan pengesahan UU Omnibus Law

“Saya benar kader PKS tapi saya sudah dititipkan dan diamanahkan menjadi jabatan birkorasi, kalau anggota DPRD PKS saya tanda tangan penolakan, boleh, tapi saya ini kepala pemerintahan”, Sebut Walikota Tual, Adam Rahayaan.

Selaku Walikota, Adam menegaskan bahwa oknum pengrusakan fasilitas di kantor DPRD Kota Tual wajib diproses hukum, jika dibiarkan maka akan terjadi suatu kebiasaan dikemudian hari oleh orang-orang yang berbeda,

“Tetap Proses hukum, soal laporan nanti legislatif yang ajukan laporan polisi, kita tidak bisa biarkan, bayangkan saja, berapa besar anggaran yang harus kita anggarkan untuk pengadaan lagi barang-barang diatas”, Tegasnya.

Walikota minta dukungan dari semua pihak untuk mengungkap siapa pelaku bahkan otak intelektual dibalik pengrusakan ini juga ikut diperoses untuk menjadi efek jerah bagi yang lain kedepan, Mintanya, (ret)

About admin

Check Also

Bomberay dan Karas Ada Kemajuan Pembangunan, Fakfak Timur Dipercayakan Kepada Samaun – Clifford

Fakfak – Tokoh masyarakat yang merupakan Kader Partai NasDem di Distrik Fakfak Timur, Marthen Tanggareri ...

Kasus Terbakarnya Kantor BPM Fakfak Masih Dalam Tahap Penyelidikan.

Fakfak – Polisi hingga saat ini masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap kasus terbakarnya kantor ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!