Fakfak – Kampanye Politik Pasangan Samaun Dahlan – Clifrord Hendrik Ndandarmana di Kampung Sisir, dan Kampung Sosar, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak – Papua Barat, selasa, (17/11) kemarin menyampaikan jika pemerintah pusat membuka moratorium pemekaran (DOB) maka ketika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati fakfak periode 2020-2025, agenda pertama adalah menemui pemerintah pusat bersama Raja Pikpik Sekar dan Raja Wertuar, dan komponen lainya untuk bertemu Presiden terkait Pemekaran Kabupaten Kokas,
Kesempatan itu Samaun menyampaikan bahwa untuk pembangunan Kokas kedepan disamping pemerintah kabupaten kabupaten fakfak menggulirkan berbagai program dan kebijakan yang selama ini berlangsung, salah satu agenda adalah terkait rencana pemekaran kokas menjadi salah satu (DOB),
“Moratorium akan dicabut maka untuk pertama kali setelah kami terpilih sebagai bupati dan wakil bupati fakfak periode 2020-2025, maka yang pertama adalah kami akan mengundang dengan hormat bapak Raja Wertuar dan bapak Raja Sekar Pikpik (Kokas-red) untuk menyaksikan penandatangan pemekaran kabupaten kokas oleh pemerintahan Samaun – Ndandarmana”, Ungkap Samaun Dahlan
Pernyataan Samaun Dahlan nampaknya telah memperoleh sinyal segar jika Kokas diambang pemekaran, orasi tersebut lanjut dia, sebagai orang pertama (Bupati Fakfak-red) yang akan menandatangani Pemekaran Kabupaten Kokas, “Saya orang Bupati pertama yang akan menandatangani pemekaran Kabupaten Kokas”, Ucap Samaun Dahlan memastikan pernyataan ini.
Samaun memastikan orasi politik tersebut dan optimis Kokas akan dimekarkan, menurutnya besok urusan soal pemekaran kokas tidak sulit karena pertama, moratorium mulai dicabut, kemudian didukung penuh oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Fakfak, jika saja petuanan dan masyarakatnya dukung maka semua yang diinginkan kedepan bisa terwujud secara baik, Jelasnya
“Pasangan #SADAR jika terpilih maka tidak susah lagi untuk memperjuangkan apsirasi masyarakat karena pasangan kami ini didukung full oleh lembaga legislatif secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat,
Sebagai tanggung jawab moril, mereka para politisi di DPR yang bermitra dengan pemerinta pasti bantu perjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat, termasuk masyarakat kokas”, Jelasnya, (ret)
