Jakarta – Bos Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan hampir semua izin investasi usaha di Indonesia sekarang diurus oleh lembaganya. namun, ada dua usaha yang perizinannya tidak diurus BKPM, yakni judi dan karaoke.
“Jadi semua izin sekarang di sini, yang tidak itu cuma izin judi sama izin buka karaoke,” ujarnya saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal dengan HIPMI, Rabu (10/2), yang diterima melalui press release kepada mataradarindonesia, kamis, (11/2) malam
Rincian bidang usaha yang izinnya bisa diurus di BKPM nantinya akan tertuang di Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Saat ini, draf aturan itu masih disiapkan, kata bekas loper koran itu (Bahlil-red).
Namun, ketentuan bidang usaha yang izinnya ada di BKPM juga akan disinkronkan dengan ketentuan yang tertuang di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sementara, di UU Cipta Kerja tertulis beberapa bidang yang sudah ditutup perizinannya dan tidak boleh mendapatkan aliran investasi.
Yakni, budidaya, narkotika golongan I, perjudian atau kasino, penangkapan spesies ikan yang ada di kesepakatan CITIES, pengambilan koral dan karang, senjata kimia, industri bahan kimia industri, hingga industri bahan perusak laposan ozon.
Sementara, untuk izin usaha yang saat ini izinnya diurus di BKPM cukup beragam, mulai dari makanan, minuman, ritel, tekstil dan pakaian, otomotif, hingga umroh dan haji.”Jadi izin umroh haji juga sudah di BKPM,” imbuhnya.
Begitu juga dengan izin spa. “Izin spa di sini tidak? Oh ada juga di BKPM. Tapi jangan sampai ada makelar izin spa saja,” tuturnya.
Meskipun begitu, Bahlil memastikan BKPM akan mempermudah dan mempercepat perizinan usaha di Indonesia selama sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dilakukan agar perizinan tidak lagi menjadi penghambat masuknya aliran investasi ke tanah air.
“Pertumbuhan ekonomi kita kontribusi terbesar adalah konsumsi 57 persen-60 persen, investasi 30 persen. Lapangan pekerjaan adalah salah satu faktor penentu untuk mendorong konsumsi, tapi ini (lapangan kerja) bermuara pada investasi,” katanya.
Pada 2020, BKPM berhasil mengumpulkan realisasi investasi mencapai Rp826,3 triliun. Realisasinya tumbuh 1,1 persen dari target Rp817,2 triliun.
Sementara pada 2021, target investasi dibidik di angka Rp900 triliun atau naik 8,95 persen dari realisasi tahun lalu. Target ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ret)
