Home / Polkam / Rekonsiliatif Membangun Kekuatan Pemerintahan, Mocha : Fakfak Butuh Peran Semua Pihak

Rekonsiliatif Membangun Kekuatan Pemerintahan, Mocha : Fakfak Butuh Peran Semua Pihak

BUPATI FAKFAK, DR MOHAMMAD USWANAS, M.Si, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com

Fakfak – Bupati Fakfak 2 periode DR Mohammad Uswanas, M.Si sebentar lagi akan meletakkan jabatanya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Dr H Alibaham Temongmere, MTP sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati hingga Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih (Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom) dilantik.

Serah terima jabatan Bupati Fakfak kepada Sekda selaku (Plh) Bupati direncanakan berlangsung 24 Maret 2021 bertempat di gedung Witnder Tuare Fakfak, dengan demikian tugas dan tanggung jawab Uswanas yang juga Ketua DPD Golkar Fakfak itu berakhir

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode berikut otomatis akan dikendalikan oleh Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

Hiruk pikuk politik pasca pemilu serentak tahun 2021 merupakan bentuk eforia masyarakat pendukung maupun semangat perjuangan setiap peserta calon bupati dan wakil bupati.

Dalam dunia demokrasi perbedaan pandangan politik adalah suatu keniscayaan dan anugerah dari tuhan yang maha kuasa untuk saling melengkapi satu sama lainya,

Terkadang perbedaan pandangan politik bisa saja menjadi sebuah motivasi untuk saling menyalahkan satu sama lainya, hal ini bisa berpengaruh terhadap sistim pemerintahan yang berjalan oleh karena itu butuhkan adanya rekonsiliasi yang positif.

Bupati Fakfak, DR Mohamad Uswanas, M.Si ditemui mataradarindonesia.com, selasa, (23/3) kemarin diruang kerjanya mengatakan untuk menjaga keseimbangan demokrasi dalam sistim pemerintahan maupun aspek lainya,

Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih periode 2021-2024 (Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom) dan mantan calon bupati-wakil bupati yang tidak terpilih keduanya harus komitmen untuk membangun rekonsiliasi yang bersifat rekonsiliatif.

“Harus ada rekonsiliatif karena jabatan bupati dan wakil bupati itu adalah jabatan politik maka tentu harus memiliki azas keseimbangan dalam proses dan pengelolaan sistim pemerintahan di daerah, regional bahkan nasional pun, rekonsiliatif itu tidak saja terhadap sesama kandidat yang menang dan yang kalah, juga dilingkungan birokrasi sendiri

Tetapi rekonsliatif itu bahkan antara lembaga Eksekutif dan legislatifi itu juga penting, karena didalam kebijakan kepala daerah tentu didukung oleh masyarakat dan ditopang secara kelembagaan melalui DPRD, Nah, oleh sebab itu saya katakan tidak ada cara lain untuk bagaimana kita mempercepat proses pembangunan kalau kita tidak bangun rekonsiliatif”, Jelas Bupati Fakfak dalam disuksi singkatnya kemarin,

Lanjut dijelaskan rekonsiliasi dalam politik berarti upaya mengembalikan hubungan ke kondisi semula untuk membangun negeri. rekonsiliasi tersebut juga agar seluruh elemen di kabupaten fakfak mengagendakan kembali ke berbagai masalah yang kian bervariasi dan penuh tantangan.

Dengan demikian kata Mocha, rekonsiliasi diharapkan akan tercipta kehidupan politik yang damai dalam suatu negeri tanpa saling menghujat. polarisasi politik yang terjadi diharapkan tidak hanya terjadi di level elit parpol tetapi masuk juga ke dalam lapisan masyarakat.(ret)

About admin

Check Also

DPP Golkar Usung Mantan Kapolda Papua Sebagai Wakil Gubernur Papua Menggantikan Klemen Tinal.

Laporan : Rustam Rettob / Wartawan Fakfak – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya ...

Bawaslu PB Menanti SK Pemberhentian 3 Komisioner Bawaslu Fakfak, Ibnu Mas`ud : Pengajuan PAW Sesuai Rangking,

Manokwari – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat, Ibnu Mas`ud, S.Sos menjelaskan mengenai ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!