Fakfak – Rencana pembangunan sebuah smelter di wilayah Kabupaten fakfak menuai polemik dikalangan masyarakat, terlihat para wakil rakyat kini mulai buka suara soal rencana pembangunan proyek dimaksud,
Di salah satu media online, Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor, politisi partai golkar itu menegaskan bahwa rencana pembangunan smelter tersebut harus melalui izin (persetujuan) DPRD Papua Barat dan MRP Papua Barat,
Amin Ngabalin selaku Ketua DPN – MPI merespon hal itu bahwa pemerintah pusat tidak perlu meminta izin pembangunan smelter melalui DPRD dan MRP Papua Barat karena proyek tersebut bersifat strategis nasional,
Ketua DPN-MPI itu justru berharap pemerintah daerah, DPRD, MRP Papua Barat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal mengantisipasi hak-hak masyarakat adat, termasuk bagaimana penanganan dampak lingkungan kedepan akibat pengoperasian proyek pembangunan smelter dimaksud,
Ketua Fraksi NasDem Kabupaten Fakfak, Marcel Rahamitu juga angkat bicara soal polemik pembangunan smelter yang kini bergulir dibeberapa kalangan elite politik,
Marcel mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Fakfak siap mendukung rencana pembangunan proyek smelter di Kabupaten fakfak, pemerintah dan investor harus memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk mengenai tenaga kerja lokal dan perusahaan lokal, dan hak-hak masyarakat adat, terutama pemilik hak ulayat
Selain pihak perusahaan merekrut tenaga kerja lokal dan pengusaha anak daerah, Marcel meminta kepada pemerintah pusat dan investor yang bersangkutan untuk memperhatikan soal dampak lingkungan akibat pengoperasian proyek strategis nasional ini, terutama masalah AMDAL.
“DPRD Kabupaten Fakfak tetap siap dukung program nasional yang diupayakan pemerintah pusat melalui Kepala BKPM-RI asal Fakfak itu”, Tegasnya merespon polemik rencana pembangunan smelter di wilayah Kabupaten Fakfak,
Kepada media ini, jumat, (16/4), Marcel beberkan rencana dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Fakfak akan ke jakarta untuk berkoordinasi dengan kepala BKPM soal rencana tersebut, dia berharap ada perekrutan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pengusaha lokal di daerah, serta ada pemasukan untuk daerah.
“Kita (DPRD Fakfak-red) rencana dalam waktu dekat mau ke jakarta untuk berkoordinasi hal ini, prinsipnya sepakat dibangun di fakfak, kita berharap ada perekrutan tenaga kerja lokal serta pengusahan lokal daerah, serta ada pemasukan untuk daerah”, Harap Marcel Rahamitu, (ret)
