Fakfak – Presiden Joko Widodo telah melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Melalui mandat itu pula BKPM telah berubah bentuk jadi Kementerian Investasi.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan telah memiliki target jangka pendek yang terbagi menjadi dua yakni internal dan eksternal. Kata Bahlil, target sengaja dibuat untuk dicapai dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
“Untuk target internal melakukan konsolidasi organisasi harus lakukan dalam 100 hari karena ada perubahan struktur,” kata Bahlil saat Konferensi Pers virtual usai dilantik, Rabu (28/4).
Sementara itu, Bahlil mengungkapkan akan fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diimplementasikan secara penuh pada bulan Juni- Juli 2021 sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Bahlil bilang beleid itu akan mempermudah proses izin usaha akan dipermudah. Sebab, PP 5/2021 menginisiasi adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berada dalam OSSÂ berbasis risiko yang menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur izin teknis.
Setelah K/L dan pemda menyusun NSPK, investor nantinya hanya perlu mengajukan perizinan di OSS berbasis risiko itu. Cara ini dinilai efektif dan efisien bagi para investor, sebab selama ini beberapa izin K/L dan pemda tidak berada di dalam satu sistem.
Sementara untuk target eksternal, Menteri Investasi akan mengejar realisasi investasi tahun ini sebesar Rp 900 triliun sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Caranya, Bahlil akan kembali membuka komunikasi dengan calon-calon investor besar termasuk dengan Tesla dan investor lainnya.
“Kalau sudah ada baru kami ngomong kalau masih 30%-40%, mohon maaf karena ini menyangkut etika-etika jadi ini tidak bisa saya buka, tapi yakinlah pada tahun ini ada 2-3 barang bagus yang saya akan sampaikan, pada waktunya saya akan sampaikan,” jelasnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM-RI untuk tidak hanya mengurusi izin pengusaha-pengusaha besar saja. Akan tetapi, juga perlu memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Presiden ingin pelaku UMKM bisa dikawinkan dengan pengusaha-pengusaha besar. Selain itu, pengusaha besar juga bisa berkolaborasi dengan pengusaha ada di daerah maupun nasional.
“Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat pertumbuhan ekonomi juga berjalan,” Pesan Presiden kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM – RI, di Istana Negara, Rabu (28/4).
Bahlil menambahkan, sebagai langkah awal dilakukan di Kementerian Investasi adalah fokus dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Caranya dengan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Investasi sendiri berkontribusi 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dan ini menjadi peran penting dan 16 juta orang perlu disiapkan lapangan pekerjaan itu adalah investasi adalah pintu masuknya,” jelasnya dalam keterangan pers secara virtual usai dilantik presiden joko widodo, rabu, (28/4) kemarin, (ret).
