Home / Metro / Pemerintahan / Deklarasi Gotong Royong, Pengusaha Diingatkan Tidak Mempersulit Hak-Hak Pekerja Ditengah PPKM Darurat.

Deklarasi Gotong Royong, Pengusaha Diingatkan Tidak Mempersulit Hak-Hak Pekerja Ditengah PPKM Darurat.

Fakfak/Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan alias (LBP) mengingatkan pengusaha untuk tidak melupakan hak-hak pekerja di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu memahami pembatasan memang akan memberatkan pengusaha. Namun, ia meminta pengertian pengusaha untuk bisa menjalani kebijakan tersebut.

“Semua ini perlu pengorbanan dari kita semua. Dari para pengusaha, saya minta agar bisa mengatur tenaga kerja terutama yang terkena aturan 50 persen maksimal staf,

Sementara yang harus 100 persen Work From Home (WFH) tolong diperhatikan hak-hak para pekerja.

Saya tahu sekali lagi, saya paham, betapa beratnya bagi para pengusaha tapi ini masalah kita ramai-ramai semua,” Kata Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada acara Deklarasi Gotong Royong yang dipantau virtual dari Jakarta, Selasa (13/7/).

Luhut menegaskan pengusaha untuk tidak melupakan hak-hak pekerja. Ia pun berjanji pemerintah akan membantu pihak-pihak yang terdampak negatif dari kebijakan PPKM darurat.

“Saya juga minta supaya kita semua jangan melupakan hak-hak pekerja kita dan saya berjanji akan mengoptimalkan sumber daya pemerintah untuk membantu pihak-pihak yang terdampak negatif dari PPKM darurat ini,” katanya.

Luhut mengungkapkan telah mengatur pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian untuk bisa meringankan beban pihak-pihak yang terdampak PPKM darurat.

“Saya sudah atur pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, soal bagaimana kita coba meringankan ini. Tentu kita akan cari masukan. Saya sudah bicara juga dengan beberapa teman-teman pengusaha, Kadin misalnya, untuk mengatasi ini,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia menegaskan bahwa pemerintah akan konsisten terhadap implementasi PPKM darurat. Target pemerintah yakni dalam tiga minggu sudah harus ada penurunan (flattening) kasus COVID-19 mulai awal Agustus nanti.

“Kami konsisten terhadap implementasi PPKM darurat ini, dan selama 3 minggu kita harus melihat kasus ini mulai flattening dan menurun mulai awal Agustus dan kita mulai relaksasi jika tren kasus ini terus menurun dan BOR (Bed Occupancy Rate) tentu juga akan membaik,” katanya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu meminta para pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bergotong royong menaati kebijakan PPKM darurat, terutama mematuhi protokol kesehatan.

“Kunci yang utama menurut saya bukan obat, bukan vaksin, tapi protokol kesehatan dan kita harus paralel, untuk bisa mengontrol ke depan mengenai COVID ini,” katanya. (ret)

About admin

Check Also

Uraian 90 Poin Rekomendasi DPRD Fakfak Terhadap Hasil Pembahasan (Ranwal) RPJMD 2021-2026

Fakfak – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun ...

DPRD Fakfak Kembalikan Hasil Pembahasan (Ranwal) RPJMD 2021-2026, Rekomendasi Setebal 33 Halaman Diterima Sekda

Fakfak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak setelah menerima dokumen Rencana Awal (Ranwal) ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!