Home / Metro / Kesehatan / Demo Tolak Perpanjangan PPKM Hingga Minta Fakfak Lockdown

Demo Tolak Perpanjangan PPKM Hingga Minta Fakfak Lockdown

Fakfak – Demo dalam rangka merespon perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat yang diturunkan kepada pemerintah secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten / kota di seluruh indonesia termasuk di Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat,

Tidak saja aksi protes terkait perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung ini juga meminta kepada Bupati Fakfak dan jajaranya untuk melakukan lockdown di Kabupaten fakfak menyusul adanya data kasus positif Covid – 19 di Kabupaten Fakfak semakin meningkat.

Mereka juga melayangkan protes dihadapan bupati fakfak soal vaksin, puluhan peserta aksi demo kemarin meminta agar tidak ada unsur paksaan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengikuti vaksin, selain juga mereka keluhkan bahwa adnya instruksi bupati fakfak yang menegaskan bagi masyarakat yang mengurus kegiatan pemerintah, swasta maupun sosial lainya harus menunjukkan sertifikat vaksin.

Aksi tersebut berlangsung, Kamis, (22/7) dengan menyisir dua tempat yakni Kantor DPRD Fakfak dan Kantor Bupati Fakfak, sekitar pukul 09.30 Wit mereka datangi gedung DPRD Fakfak, peserta aksi tidak berhasil menemui 20 orang wakil rakyat tersebut karena sedang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman), sempat terjadi tawar menawar antara mereka dengan pihak aparat kepolisian untuk menghadirkan 20 anggota legislatif kemarin, namun tetap saja tidak bisa.

Melalui Kabag Ops Polres Fakfak dalam hasil pembicaraan dengan bupati fakfak, peserta aksi demo penolakan PPKM hingga minta fakfak lockdown diberikan ruang dan kesempatan untuk menemui bupati fakfak pada pukul 11.00 wit di halaman apel pemda fakfak, bupati didampingi wakil bupati fakfak dan sejumlah kepala OPD hadir menerima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi kelompok cipayung dimaksud.

Dihadapan bupati Fakfak peserta aksi menyampaikan banyak hal melihat dampak PPKM tersebut dan menolak Vaksin, beberapa persoalan akibat pemberlakukan PPKM yang dihadapi masyarakat saat ini menurut pengakuan peserta aksi demo tersebut adalah,

Rakyat semakin susah karena untuk mengais pendapatan setiap harinya saja harus dikejar dengan waktu dan dijaga oleh petugas maupun aparat keamanan, “Lebih baik PSBB dari pada PPKM, susah sekali PPKM ini, masyarakat semakin susah”, Ungkap peserta aksi dalam orasinya kemarin dihadapan bupati fakfak.

Selain itu juga mereka minta agar pemerintah daerah Kabupaten Fakfak segera siapkan dan memberikan bantuan stimulan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Fakfak disamping bantuan sosial lainya yang menjadi konsentrasi refocusing dibidang Sosial dan Ekonomi kepada masyarakat karena kondisi hari ini cukup memprihatinkan.

Mereka juga minta kepada Bupati, Untung Tamsil untuk menghilangkan / mengevaluasi instruksinya yang salah satu pointnya adalah bahwa setiap warga wajib vaksin dan setiap anggota masyarakat yang mengurus keperluan didalam pemerintah wajib menunjukkan kartu / sertifikat vaksin, hal ini menurut mereka sangat bertolak belakang dengan hak azasi manusia dan menjadi penghalang bagi masyarakat luas.

Bupati Fakfak, Untung Tamsil dihadapan puluhan peserta aksi demo yang menolak perpanjangan PPKM serta vaksin dan meminta fakfak Lockdown menjelaskan bahwa soal perpanjangan PPKM merupakan keputusan negara yang berlaku secara berjenjang dari pusat ke provinsi hingga Kabupaten / Kota, termasuk Kabupaten Fakfak – Papua Barat.

Dikatakan Bupati bahwa untuk mengevaluasi pelaksanaan PPKM yang merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan perintah dan instruksi Presiden, selanjutnya instruksi Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditindak lanjuti juga dengan Instruksi Bupati Fakfak Nomor : 23/ 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona di Tingkat Kabupaten Fakfak.

“Pemerintah tidak saja menerapkan pemberlakukan PPKM semata namun telah memikirkan dampak sosial, ekonomi, sehingga pemerintah telah memerintahkan secara berjenjang kepada daerah Provinsi, Kabupaten / Kota untuk melakukan Refocusing dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dalam rangka menjawab kondisi hari ini akibat pandemi covid – 19”, Terang Untung Tamsil.

Mengenai pemberlakukan sertifikat vaksin untuk mengurus berbagai keperluan di wilayah pemerintahan maupun dunia sosial lainya, “Pemerintah Kabupaten Fakfak mengaktifkan penggunaan sertifikat vaksin untuk semua layanan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan lainya”, mengenai hal ini bupati janji akan mengevaluasikan kembali namun dirubah dalam redaksinya saja karena vaksin juga sangat penting. “Kalau perjalanan keluar wajib menunjukkan sertifikat vaksin”, Minta Bupati.

Sementara untuk permintaan Fakfak Lockdown, bupati janji akan bawa aspirasi peserta kelompok cipayung ini didalam rapat namun kemudian pemerintah berpikir bagaimana menyiapkan sembilan bahan makanan pokok, termasuk mereka minta biaya swab digartiskan, bupati janji juga akan membahas didalam rapat internal bersama setiap OPD terkait, orang nomor satu di kabupaten fakfak ini berhekendak agar dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini jika selama 14 masing-masing dirumah saja maka terjadi pemutusan penyebaran Covid – 19 secara menyeluruh, Mintanya

Untuk jam pasar, menurut bupati sesuai edaran bupati diperketat pada pukul 14.00 Wit setiap hari, instruksi ini kembali sudah dirubah dan dimejukan ke pukul 16.00 Wit. kenapa, karena akan dievaluasi agar jam operasi di pasar bagi pedagang pasar sama halnya dengan toko dan kios, (ret)

About admin

Check Also

Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Distrik jadi Sorotan DPRD Fakfak, Bupati : Target Kami, Satu Distrik Satu Puskesmas.

Fakfak – Bupati Fakfak, Untung Tamsil menargetkan dalam masa kepemimpinanya bersama Wakil Bupati, Yohana Dina ...

Peluang Investasi Rp. 30 Triliun di Fakfak, Untung Tamsil : Tahap Pendekatan Pembebasan Lahan

Fakfak – Bupati Fakfak, Untung Tamsil menyambut baik hadirnya salah satu Investor yang bergerak dibidang ...

One comment

  1. Masih kurang adanya transparansi dana anggaran covid sebagaimana yang telah di sampaikan oleh pihak” yg berkaitan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!