Home / Headline / Tolak Vaksinasi di Sorong, Amin Ngabalin : Ini Kelalaian Panitia, Bukan Salah Dominggus atau Lambertus.

Tolak Vaksinasi di Sorong, Amin Ngabalin : Ini Kelalaian Panitia, Bukan Salah Dominggus atau Lambertus.

Sorong – Ketua DPD Ormas MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Provinsi Papua Barat, Amin Ngabalin menanggapi sikap Komandan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sorong melakukan tindakan pembubaran terhadap pelaksanaan kegiatan Vaksinasi yang digelar oleh Partai NasDem Provinsi Papua Barat di Kota Sorong, sabtu, (21/8),

Mantan Sekjend DPD KNPI Papua Barat 2 Periode itu sangat sayangkan perdebatan Ketua DPW NasDem Papua Barat dengan Komandan Kepala Satpol P.P Kota Sorong secara terbuka dan ditonton banyak orang hingga viral mengenai izin pelaksanaan kegiatan dimaksud,

Menurut Ngabalin, sangat tidak Etis tindakan dan sikap tersebut karena terlepas dari beliau sebagai Ketua NasDem Papua Barat dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan adalah salah satu orang tua, Ujar Ngabalin.

Amin melihat bahwa siapapun orangnya dan dari kelompok manapun baik secara pemerintahan maupun organisasi sosial kemasyarakat lainya wajib hukumnya mendukung program pemerintah pusat terutama program vaksinasi ditengah situasi pandemi Covid – 19,

Karena itu dia sangat berharap agar program vaksinasi ini tetap didukung oleh siapa saja, dari kelompok manapun dan membuka ruang yang seluas-luasnya agar semua orang harus mendapatkan pelayanan vaksinasi secara gratis, khsusnya di papua barat.

“Siapapun warga negara indonesia baik individu maupun kelompok wajib untuk mendukung program vaksinasi karena ini merupakan salah satu program nasional dalam rangka pencegahan terjadinya penyebaran pandemi covid – 19 yang kini sedang melanda negeri ini”, Tegas Amin Ngabalin,

Lanjut dijelaskan Ngabalin soal pelaksanaan Vaksinasi wajib didukung baik secara personal maupun kelompok dia juga meminta agar setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan situasi dan kondisi dimana kegiatan itu dilaksanakan, apalagi Kota Sorong juga masih berada pada Level – 4 PPKM

Ia menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Sorong maka DPD NasDem Papua Barat atau Panitia setempat wajib meminta izin kepada pemerintah kota sorong karena yang punya warga adalah pemkot sorong

Apabila ada dampak terjadinya penyebaran Covid – 19 akibat karena kerumunan tersebut maka pemerintah kota sorong yang bertanggung jawab bukan panitia atau DPD NasDem Papua Barat, Tutur Amin.

“Namun kegiatan apapun itu dengan niat yang baik tapi dilakukan tidak berlandaskan aturan akhirnya juga menjadi tidak baik, Nah, kamu mau buat kegiatan apapun tapi masuk ke rumah orang harus minta izin pada yang punya rumah”, Ucap Amin Ngabalin.

Amin menggaris bawahi dua hal setelah terjadi penolakan pelaksanaan vaskinasi tersebut di Kota Sorong, pertama, karena kegiatan tersebut berlokasi dipasar remu dan merupakan aset pemerintah kota sorong maka walikota wajib tau dan harus memberikan izin bahwa ada kegiatan apa dan dimana,

Kedua, warga masyarakat yang terlibat atau diikutsertakan dalam program vaksinasi tersebut adalah warga kota sorong oleh karena itu walikota wajib mengetahui dan memberikan izin, pasalnya jika terjadi sesuatu saat kegiatan tersebut maka walikota harus bertanggung jawab.

“Terhadap dua faktor ini yang menjadi penting untuk kita diskusikan sehingga kemudian jangan orang asal saling menyalahkan, dan kita jangan menggoreng persoalan ini ke ranah politik lalu benturkan kedua tokoh yang merupakan aset papua barat ini”, Minta Amin,

Ngabalin menilai bahwa panitia vaksinasi DPW NasDem Papua Barat Kota Sorong terkesan terlalu memaksakan kehendak kemudian menutup informasi yang sebenarnya kepada Ketua DPW Partai NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan mengenai kendala izin tersebut.

“Terlepas beliau sebagai Ketua Partai beliau adalah Gubernur kemudian berhadap-hadapan dengan petugas dilapangan begitukan mempermalukan beliau sebagai Gubernur, tidak etis bahkan menjatuhkan wibawah beliau sebagai pimpinan kepala daerah, ini kelalaian besar yang dilakukan oleh panitia vaksinasi”, Kesal Ngabalin.

DPW Partai NasDem berdalil bahwa mereka telah mengirimkan surat pemberitahuan sejak 18 Agustus kemarin namun belum ada respon, menurut Ngabalin bahwa jika belum ada respon panitia jangan paksakan Gubernur untuk turun ke sorong, harus dikoordinasikan sebelum Gubernur turun, tendas Ngabalin.

“Jadi permisi dulu yang punya rumah, ini persoalan Etika jika belum mengantongi izin ya jangan dilaksanakan, kenapa harus dipaksakan kegiatan ini karena persoalan Etika baik sebagai tuan rumah maupun Gubernur sebagai pejabat negara, mari kita jaga ini agar tidak terjadi salah paham”, Ungkapnya.

Menurut Ngabalin bahwa Ketua DPW NasDem maupun Walikota Sorong tidak salah dalam persoalan tersebut, kata dia, justru orang-orang yang berlindung dan memboncengi persoalan ini dibalik misi kemanusiaan maka merekalah yang tidak Manusiawi karena memaksakan kehendak sehingga Gubernur terpaksa berdebat dengan Kepala Satpol PP yang notabene anak buah Walikota Sorong di ruang publik,

Ngabalin minta persoalan ini jangan lagi digiring ke ranah politik terkesan ada persaingan politik antara Dominggus Mandacan dengan Lambertus Jitmau, menurut dia, ini persoalan kemanusiaan dan tatanan Etika, oleh sebab itu, tegas dia, pihak-pihak yang tidak berkepentingan jangan memanfaatkan ini untuk kepentingan politik dengan mencari-cari kesalahan orang lain.

“Karena bagaimanapun ini adalah kegiatan partai politik maka sudah pasti ada kepentingan politik oleh karena itu persoalan ini jangan diperbesarkan karena hanya persoalan Miskomunikasi dan persoalan Etika, benar kawan – kawan gelar kegiatan kemanusiaan tapi sepanjang yang punya rumah tidak memberikan izin maka secara etika tidak boleh masuk dan membuat kegiatan sesuka hati”, Minta Ngabalin.

Dia sangat sayangkan kesiapan panitia yang tidak memberikan laporan secara utuh dan menyeluruh kepada Ketua DPD NasDem Papua Barat sehingga beliau turun ke lapangan dan mendapat penolakan dari Kepala Satpol PP Kota Sorong, menurut Amin, ini benar-benar kelalaian panitia,

“Ini kelalaian panitia, kalau memang belum mendapatkan izin mereka harus lapor belum mengantongi izin, paling mereka lapor ke beliau bahwa dibawah sudah clear makanya beliau turun, ini proses yang keliru dari panitia, kasian Pak Gubernur”, Kesal Amin Ngabalin.

Amin berharap kejadian ini tidak lagi terulang dikemudian hari dan jangan digiring ke ranah politik, cukup terjadi siang tadi dan karena ada Miskomunikasi sehingga dia mengajak semua pihak kembali merjaut kebersamaan untuk bangun papua barat, “Mari kita terus dukung Vaksinasi di papua barat”, Harap Ngabalin. (ret)

About admin

Check Also

Lantik 11 Pejabat Eselon – I di Kementerian Investasi, Bahlil : Target Investasi Kita Naik Rp. 1.200 Triliun.

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik 11 pejabat Eselon ...

Kapolri Optimis Target Vaksinasi 2 Juta / Per Hari Tercapai

Jatim – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!