Fakfak – Begitu banyak warga papua menyuarakan pembangunan smelter di tanah papua setelah pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menetapkan meresmikan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur belum lama ini,
Aksi penyaluran aspirasi melalui berbagai media baik di daerah (Papua-Papua Barat) maupun secara nasional itu direspon langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM-RI, Bahlil lalu merespon aspirasi suara papua tersebut kemudian menemui Presiden Joko Widodo.
Menteri Investasi / Kepala BKPM-RI, Bahlil Lahadalia saat Konferensi Pers, rabu, (27/11) kemarin melalui zoom meeting dalam rangka mempublikasikan realisasi investasi Triwulan – III Tahun 2021,
Disela-sala Konferensi pers tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa setelah menerima aspirasi tersebut tidak lama kemudian dirinya menemui Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.
Setelah menemui Presiden Joko Widodo, kepada publik Bahlil mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo pasti akan membangun smelter di Tanah Papua sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dari tanah papua,
Tidak hanya pesan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo dengan berbagai cara, media bahkan mengirim surat secara resmi, bahlil mengakui, sebagai bagian dari anak papua dia juga mendapatkan protes yang cukup keras soal pembangunan smelter di Gresik, jawa Timur.
Bahkan ada pesan kesal kepada bahlil bahwa, “Kaka (Bahlil-red), seperti kaka bukan dari papua saja” kata Bahlil mengutip pesan yang diterimanya dari salah satu warga papua padanya dalam Konferensi Pers, rabu, (27/11) kemarin.
Lanjut dijelaskan bahlil bahwa, smelter yang dibangun di Gresik, jawa Timur telah diputuskan oleh pemerintah sejak tahun 2017-2018 alasanya karena semua infrastruktur termasuk listrik sudah siap,
“Memang baru dibangun karena waktu itu infrastruktur belum memenuhi, termasuk didalamnya adalah listrik”, Jelas Bahlil menjawab aksi protes dan penyampaian aspirasi soal pembangunan smelter di gresik, bukan di tanah papua.
Namun demikian, ia mengatakan sebagian besar kapasitas produksi masih dipusatkan di Papua. Ini dibuktikan dengan kapasitas produksi di Papua sebesar 1,7 juta ton, sementara kapasitas produksi di Gresik hanya 1,3 juta ton dari total keseluruhan 3 juta ton.
Bahlil mengklaim telah mendiskusikan secara langsung keluhan masyarakat Papua terkait smelter kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun menyerap aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Negara. ia menerangkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami sekarang sudah merumuskan langkah-langkah komprehensif antara PT Freeport dengan Kementerian BUMN. Kami akan meningkatkan kapasitas freeport dari 3 juta menjadi 3,8 juta atau lebih. Kami juga sudah konsultasi dengan Kementerian ESDM,” ujarnya.
Nantinya kelebihan kapasitas produksi tersebut akan memberi kontribusi terhadap pembangunan smelter di Papua. Ia pun menegaskan bahwa ini telah menjadi bagian dari program yang telah direncanakan.
Bahlil pun memohon agar masyarakat dapat mendukung setiap kebijakan yang telah pemerintah buat. Ia berharap agar sebelum kebijakan pemerintah ditetapkan untuk tidak menjegal sebab dikhawatirkan investor akan sulit masuk ke dalam negeri. Ia mengaku kebijakan ini sudah menjadi prioritasnya sejak menjabat sebagai pembantu Presiden Jokowi dalam bidang investasi.
“Jadi teman-teman di papua, saudara-saudara saya, bapak-bapak dorang, kaka dorang, nanti insya allah do`akan agar akan secepatnya untuk kapasitas produksi coper freeport dari 3 juta kita tingkatkan menjadi 3,8 juta atau lebih agar yang lebih itu kita bangun di papua, keinginan bapak-bapak dorang seperti keinginan saya untuk bangun papua bersama-sama, sejak saya masuk di kabinet Pak Jokowi
Saya sudah rencana perjuangkan barang ini (smelter-red) untuk bangun di papua, cuma satu permohonan saya, kalau sudah ada kebijakan, mohon kita dukung bae-bae (baik-red), jangan belum lagi kita buat sudah mulai palang, kalau main begini investor susah masuk tapi insha allah hal-hal ini kita bisa atur secara kekeluargaan”, Tutup Bahlil Lahadalia, (ret)
