Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Cyrilius Adopak, SE, MM, foto : mataradarindonesia.com
Fakfak – Majelis Rakyat Papua Barat menginginkan agar pemerintah pusat melalui Institusi Polri agar kebijakan penerimaan Bintara Otsus khusus Anggota Polri di wilayah Papua Barat layaknya dibuka formasinya berturut-turu selama 5 Tahun kedepan,
Wakil Ketua MRPB Cyrilius Adpoak ditemui mataradarindonesia.com belum lama ini saat berkenaan hadir diacara Musda – III LMA Kabupaten Fakfak bertempat dihotel Grand Papua – Fakfak, pernyataan tersebut menurut Mantan ketua Bawaslu Fakfak ini bukan karena tidak ada alasan yang mendasar,
Dijelaskan bahwa melihat semangat reformasi birokrasi yang terus dijalankan oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan adanya membuka beberapa Polres persiapan maupun Polsek persiapan di Papua Barat sehingga hal ini akan membutuhkan sumber daya aparatur kepolisian yang cukup banyak.
Karena itu, dia meminta kepada pemerintah pusat melalui Institusi Polri, dikawal bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Papua Barat bahkan MRPB agar bisa memberikan ruang penerimaan bintara otsus polisi di papua barat efektifnya bisa 5 tahun agar menjawab kebutuhan penugasan anggota dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat di papua barat, termasuk Kabupaten Fakfak.
“Sesuai dengan kebutuhan polri di papua barat jika dilihat dari sisi belum terbentukanya beberapa Polres maupun Polsek belum lagi kebutuhan sumber daya pengamanan yang ada, maka kami berpikir kalau bisa dengan momentum penerimaan Bintara Otsus Polri formasinya dibuka tidak saja 1 atau 2 Tahun tetapi bisa selama 5 tahun berturut-turut”, Minta Waket MRPB.
Melihat pengalaman penerimaan bintara otsus polri tahun sebelumnya, MRPB, DPRPB, Pemrpov Papua Barat telah menemui Mabes Polri untuk membicarakan formasi penerimaan bintara otsus papua tersebut yang mana formasi diturunkan dari Mabes Polri sebanyak 1.500 orang.
Namun karena animo masyarakat khususnya peserta yang ingin masuk Polri cukup tinggi sehingga pihaknya (MRPB-red) bersama-sama DPRPB dan Pemprov Papua Barat Kembali menemui Kapolri agar kuotanya bertambah atau dinaikkan, kata adopak, Kapolri beri restu dan menaikkan menjadi 2.111 orang.
“Kita melihat animo anak-anak papua untuk masuk menjadi anggota polisi ini tinggi sehingga kami telah meminta tambahan kuota pada tahun kemarin 2021 dan Kapolri restui kemudian ditambahkan lagi dari 1. 500 menjadi 2.111 Orang, nah, karena banyak peserta dan kapasitas tempat pelatihn terbatas sehingga diatur pendidikanya dalam dua gelombang, gelombang pertama sudah selesai ikut Pendidikan dan dikembalikan sesuai formasi yang diterima ke Polres masing-masing, dan sekarang Februari ini berlangsung Pendidikan gelombang kedua”, Urainya.
Untuk penerimaan tahun 2022 ini, menurut Adopak, MRPB belum mendapat informasi karena mungkin semua saat ini lagi focus dan konsentrasi pada pelatihan gelombang kedua atau seperti apa, namun, lanjut adopak bahwa, kami MRPB, kata dia, mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Mabes Polri, Adopak juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program ini di papua barat.
Selain Penerimaan Bintara Polri, sebagai Wakil Ketua MRPB sangat apresiasi kebijakan yang sama tahun 2021 kemarin dari Mabes TNI-AD khususnya kepada Panglima TNI karena turunkan kebijakan dimana memberikan formasi penerimaan Bintara TNI-AD yang jumlah 1.500 orang dan berhasil dilakukan, ini semua, kata dia, demi menjaga kesinambungan dan keberlangsung pembanguan secara merata disegala bidang di tanah papua,
Ada yang berbeda dengan pernyataan ini juga, ternyata pria yang akrab disapa Kaka Sera (Waket MRPB-red) ini bahwa setelah berbincang soal bintara otsus polri, bintara otsus TNI-AD, dia bahkan berpandangan jauh lebih baik kedepan agar perjuangan ini tidak sebatas memberikan ruang kepada anak-anak yang ingin menjadi anggota polisi maupun TNI-AD yang baru di papua atau papua barat,
Adopak bahkan berkeinginan ada perhatian khusus dari Mabes Polri dan Mabes TNI-AD terhadap anak-anak papua yang memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi Perwira dan jabatan lebih tinggi melalui seleksi berdasarkan kompetensi kepangkatan yang ada agar bisa mengabdi di papua barat, apakah itu Kapolda ataukah Pangdam, keinginan ini, dia minta dukungan MRPB, DPRPB dan Pemprov Papua Barat. (ret)
