Kunjungan BPK dan PPK dilokasi Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Pekerjaan Bandara Siboru Kabupaten Fakfak belum lama ini, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com
Fakfak – Komisi – III DPRD Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas kunjungan kerja ke Proyek Pembangunan Bandara Siboru Fakfak, kunjungan kerja Wakil Rakyat di Fakfak ini terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut setelah pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan sisi darat bandara ini sebesar Rp. 9,5 Miliar di tahun anggaran 2022.
Sementara untuk menyelesaikan sisi darat merupakan tugas pemerintah daerah Kabupaten fakfak, sebagaimana perjanjian (MoU) Kesepakatan bersama Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemda Fakfak ada bagian yang menjadi focus APBN dan sebagian menjadi tanggung jawab APBD Provinsi maupun Kabupaten Fakfak.
Kunjungan kerja yang berlangsung sehari, Rabu, (16/3) kemarin selain Komisi – III DPRD Kabupaten Fakfak, ikut dalam acara kunjungan kerja untuk meninjau proyek pembangunan tersebut adalah mewakili pemerintah daerah yakni, Dishub, Bappeda dan Litbang, PUPR, dan beberapa Instansi teknis terkait lainya.
Ketua Komisi – III DPRD Kabupaten Fakfak, Markus Kripsul kepada mataradarindonesia.com, rabu, (16/3) menjelaskan bahwa kunjungan tersebut untuk meliha progress pekerjaan bagian sisi darat bandara tersebut yang merupakan tanggung jawab APBD Kabupaten fakfak sehingga hasil kunjungan tersebut menurut Markus akan dibutkan sebuah kesimpulan kemudian akan bertemu Gubernur Papua Barat.
Dikatakan Markus Kripsul bahwa, rencana proyek strategis nasional ini (Bandara Siboru-red) akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2022, sehingga memang pemerintah dan DPRD harus bersinergi memback-Up proyek ini agar selesai dalam waktu sebagaimana target Kementerian Perhubunngan Republik Indonesia.
Ketika ditanya Mengenai progress keseluruhan bandara tersebut telah mencapai 76 Persen, namun sisi darat yang menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten Fakfak, Markus katakan, baru mencapai 9 Persen progresnya sehingga Langkah selanjutnya harus bertemu Gubernur Papua Barat untuk mencari solusi dari Anggaran Provinsi Papua Barat sebab alokasi anggaran Kabupaten sangat kecil.
Selama proses pembangunan bandara tersebut, lanjut Markus, belum ada pembiayaan dari Provinsi Papua Barat sehingga dalam waktu dekat ini Komisi – III DPRD Kabupaten Fakfak melibatkan Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi teknis terkait untuk membicarakan dengan Gubernur Papua Barat agar bisa memberikan solusi soal pembiayaan selanjutnya.
“Komisi – III DPRD Kabupaten Fakfak meninjau langsung pelaksanaan proyek pembangunan bandara siboru di Fakfak kemarin (Rabu, 16/3/2022) didampingi sejumlah anggota dewan dan juga Instansi teknis terkait dilingkungan pemerintah daerah kabupaten fakfak,
Dari hasil yang kami dapatkan sangat kecil kemungkinan untuk rampung sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo karena tahun anggaran 2022 ini pemda hanya bisa mampu mengalokasi anggaran untuk sisi darat sebesar Rp. 9,5 Miliar sehingga sangat berpengaruh terhadap kecepatan pekerjaan,
Oleh karena itu kami DPRD dan melibatkan pemerintah daerah akan ke Provinsi Papua Barat bertemu Bapak Gubernur untuk membicarakan hal ini berkenaan dengan surat kesepakatan bersama Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemda Fakfak tujuanya adalah meminta agar ada perhatian serius persoalan penambahan anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat” Jelas Markus Krispul.
Sebelumnya Pemda Fakfak di Tahun anggaran 2022 mengalokasi Rp. 9,5 Miliar dari target 60 Miliar guna menyelesaikan sisi darat pekerjaan bandara siboru fakfak, pemda berdalil bahwa akan dialokasikan pada APBD Perubahan dan atau dialokasikan lagi pada APBD Tahun Anggaran 2023, sementara rencana bandara milik masyarakat fakfak ini bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2022 ini, (ret)
