“Saya tidak mau melihat saya punya masyarakat di Sorong Raya ini ada dua kelompok yang saling bertolak belakang dan saling baku bunuh, saya pun duduk pikir-pikir saya memilih tetap tenang saja, saya tetap ada di NKRI, apapun Keputusan NKRI saya dukung sampai akhir hayat, NKRI Harga mati tapi SK Gubernur minggu depan saya kembalikan”, Tegas Lamberthus Jitmau di Chaenal Youtube Pace Pu Jejak yang diunggah mataradarindonesia.com
Sorong – Walikota Sorong – Provinsi Papua Barat, Drs Lamberthus Jitmau bakal kembalikan SK Tim Pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya yang diberikan kepada Kepala Daerah Se-Sorong Raya oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan belum lama ini.
SK Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tersebut yang dikeluarkan Pemprov Papua Barat dimana ditandantangani oleh Gubernur Dominggus Mandacan diketuai Walikota Sorong. Lamberthus Jitmau dibantu beberapa Kepala Daerah yang ada di Sorong Raya dalam kompoisi tim dimaksud.
Menurut Walikota bahwa SK yang dikantongi saat ini sudah berjalan 3 Tahun, Tahun pertama dan Tahun kedua telah berakhir dan diperpanjang lagi hingga tahun ketiga sampai saat ini, namun kata Walikota Sorong itu bahwa tidak ada keseriusan dari Pemprov Papua Barat untuk mendorong DOB terkait.
Bahkan ungkap Walikota Sorong bahwa, selama pembentukan Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat belum pernah memberikan alokasi anggaran untuk menunjang operasional Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, hal ini sangat disayangkan karena menurut Lamberthus Tim yang dibentuk ibarat sebuah anak ayam yang kehilangan induknya.
Dia bahkan menyoroti bahwa Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bisa saja melakukan kooordinasi ke Pemerintah Pusat namun secara etika tidak bisa melewati Gubernur sebagai pembantu Pemerintah Pusat yang ada di Daerah (Provinsi Papua Barat-red) sehingga kata dia, Langkah pengembalian SK Tim Pemekaran Provinsi papua Barat Daya itu kepada Gubernur karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Prov.Papua Barat.
Dibeberkan Walikota Sorong, Lamberthus Jitmau, Akibat karena tidak ada kejelasan mengenai kapan Provinsi Papua Barat Daya dimekarkan, Walikota Sorong itu mengaku dia kerap didemo oleh masyarakatnya sendiri di Sorong berkali-kali, padahal Kepala Daerah yang terlibat didalam Tim Pemekaran Papua Barat Daya bukan dia bahkan semua kepala daerah sorong raya terlibat, termasuk Gubernur Papua Barat sebagai pengenalinya, tapi kenapa mereka tidak didemo hanya dia saja,
“Sejak beliau berikan SK kepada kami, beliau tidak pernah memberikan dukungan dalam berupa apapun, finansial saja beliau tidak pernah berikan kepada kami, kami berkoar-koar seperti anak ayam kehilangan induk, kami sendiri mau pergi ke Kementerian terkait ngga (tidak) bisa yang paling indah itu Pak Gubernur sebagai pejabat pemerintah pusat yang diperbantukan di daerah memfasilitasi kami supaya bertemu dengan Menteri terkait dengan Pak Presiden agar kami pertanyakan bagaimana dengan pemekaran Papua Barat Daya ini” Terang Lamberthus Jitmau yang diunggah media ini melalui salah satu chaenal Youtube Pace Pu Jejak.
Lamberthus mengulas bahwa Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat melakukan kampanye pada periode pertama di Sorong, Mandacan, kata Lj, berjanji akan mekarkan Provinsi Papua Barat Daya dan semua masa di Sorong Raya saat itu dikerahkan untuk mendukung dan memilih Dominggus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat, hasilnya sampai saat ini tidak ada satupun janji tersebut menyangkut Pemekaran PBD tidak direalisasikan.
“Jangankan itu, sejak beliau Kampanye di Periode Pertama, di Sorong Raya ini dia Kampanye berapi-api bila masyarakat Sorong Raya memilih beliau pasti beliau hadir dan akan mekarkan Provinsi Papua Barat Daya, masyarakat sorong raya saat itu kami kerahkan semua untuk pilih beliau selaku Gubernur Papua Barat dengan satu harapan beliau sebagai orang tua, sebagai kaka, sebagai abang, naik sebagai gubernur pasti beliau pikirkan kami supaya mekarkan Provinsi Papua Barat Daya untuk ade-ade di Sorong Raya dan Papua Barat untuk dia dengan ade-ade di Manokwari,
Janji kampanye ini selanjutnya telah dituangkan didalam RPJMD Provinsi Papua Barat, realisasi sampai saat ini belum ada, pertanyaan berikutnya, mau naik periode kedua nanti mau kampanye apa lagi di Sorong Raya, pasti datang di Sorong Raya dan katakan pilih saya baru saya mekarkan Papua Barat Daya, apakah bisa, Ngga (tidak) bisa lah”, Urai Lambert, pria yang akrab dipanggil Bung LJ.
Lambert yang diketahui saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat mengkritisi berbagai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat selama ini, menurut dia bahwa bantuan berupa sesuatu yang diberikan hanya datang dan pergi tanpa bekas tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di tanah papua.
“Paling nanti kampanye saja bilang begini, kamu pilih saya nanti saya tetap bantu kamu dengan apa saja yang beliau mau bantu, di papua ini jangan hanya datang berikan bantuan yang sekedar 1 – 2 jam habis, orang papua miskin dan kembali tidur dihutan, mau seperti itu, tidak boleh,
Harus bangun suatu infrastruktur dasar yang mampu mendobrak pertumbuhan ekonomi yang merubah hidup orang papua dari kemiskinan kemelaratan menuju kearah yang lebih maju”, Papar Lamberthus dichaenal Youtube Pace Pu Jejak. (ret)
