Bahlil Lahadalia : “Tidak ada Dana Ekspor Sawit Untuk Membiayai Kepentingan Politik Tertentu, Mana ada”.
Jakarta – “Bahkan ini sampai ada yang berkomentar dan mencurigai bahwa pemerintah menggunakan dana ekspor sawit itu untuk membiayai salah satu kegiatan politik tertentu, mana ada, Jangan mengeluarkan statemen/pernyataan yang cenderung membuat kondisi bangsa ini saling merugikan kita semua, ini kan tidak elok”, Begitu penyampaikan Bahlil, Menteri Investasi/Kepala BKPM saat memberikan Keterangan Pers, Senin, (25/4) kemarin soal alasan pencabutan ribuan IUP.
Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil ini saat menyampaikan Keterangan pers terkait alasan pencabutan ribuan IUP di Kantor/Kementerianya, Bahlil mengaku sebelum memberikan Keterangan Pers dirinya mengikuti rapat Kabinet tertutup yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga dia terlambat sebagaimana undangan pernyataan Persnya.
Bahlil sampaikan bahwa selama ini Presiden sangat berhati-hati untuk membuat kebijakan dimana pemerintah melarang ekspor CPO sebagai turunan dari bahan baku minyak goreng, menurut Lahadalia, keputusan tersebut yang dikeluarkan Presiden adalah pilihan yang terbaik dari yang terjelek
Alasanya pemerintah melarang ekspor CPO sebagai bahan baku minyak goreng ini adalah, ungkap Bahlil, bahwa sebenarnya jika pengusaha-pengusaha dimaksud tertib dan mau agar ada gotong royong agar harga domestiknya bisa dijaga dengan harga Rp. 14.000, kemungkinan pemerintah tidak akan melarang ekspor CPO.
“DMO (Domestic Market Obligation) yang merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan di main mainin, harganya ngga ada kesadaran, kenapa, karena memang harga dunia lagi tinggi, ya yang namanya pengusaha inikan mereka pingin mencari keuntungan besar tapi Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dia memikirkan dunia usaha tapi jauh lebih penting memikirkan rakyatnya”, Ungkap Bahlil mengutip dari hasil rapat tersbeut kemarin.
Dari hasil rapat tertutup kemarin, menurut bahlil setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi saat ini terjadi hanya ada dua, Suplay and Demand, ternyata bahan baku terjadi kekurangan yang ekspornya melebihi dari jatah yang ada per perusahaan (ada beberapa perusahaan-red) maka oleh karena pemerintah putuskan STOP EKSPOR CPO sampai dengan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
“Ini sebagai bentuk political Will Presiden Jokowi yang mendukung rakyatnya, jadi ngga benar itu kalau seandaianya ada yang mengatakan bahwa Presiden hanya mendengar satu kelompok dunia usaha tertentu, bagaimana mungkin, inikan kebijakan yang sangat berani”, Tutur Bahlil mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi, sembari menambahkan bahwa, “Presiden Konsisten jalankan aturan dan tidak pernah diatur oleh siapapun,”, Tutup Bahlil, (ret)
