Tito : “Program Strategis Nasional di Wilayah Provinsi agar tolong didukung, bisa dibuat paralel APBD dengan Pemerintah Pusat, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah harus mampu melakukan kebijakan yang dapat membantu pemerintah pusat didaerah seperti mengevaluasi APBD, bahkan Inspektorat di Provinsi bisa melakukan pemerinksaan di Kabupaten / Kota”
Papua Barat – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian atas Nama Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo melantik 5 Penjabat Gubernur, termasuk Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, Kamis, (12/5) pagi digedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam arahanya meminta kepada kelima Penjabat Gubernur, termasuk Pj. Gubernur papua Barat untuk memperhatikan beberapa hal serta program yang mestinya wajib dilaksanakan, Pj. Gubernur dalam hal melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh sebagaimana Gubernur Definitof sehingga harus selalu berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
“Kita harap Bapak-bapak mampu membangun komunikasi keatas dan kebawah serta semua steakholder masyarakat di wilayah pemerintahan masing-masing”, Harap Mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu.
Kemudian Gubernur adalah pimpinan tinggi pemerintahan dan sekaligus Pimpinan Forkopimda di Provinsi, untuk itu Tito meminta kepada kelima Pj. Gubernur yang baru dilantik mampu menunjukan leadership didalam memimpin pemerintahan yang kuat, Tito optimis dan melihat pengalaman track record kelima Pj. Gubernur memiliki kemampuan intelektual akademik.
“Selaku kepala pemerintahan pusat yang ada di Daerah Provinsi harus mendukung dan mendorong percepatan pembangunan nasional sebagaimana Visi dan Misi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, KH. Ma`ruf Amin, Program-program pusat yang menjadi atensi tolong untuk didukung, program Presiden dengan atensi Program Staretgis Nasional agar didukung”, Minta Mendagri atas pesan Presiden Joko Widodo.
Untuk mendukung seluruh program pemerintah terutama Program Staregis Nasional (PSN) Pj. Gubernur harus membangun komunikasi kearah samping, harus berkoordinasi baik dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, termasuk DPRD tujuanya saling bahu-membahu dukung percepatan pembangunan yang menjadi atensi nasional.
“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik daerah dan keamanan karena tanpa ada stabilitas politik dan ketahanan keamanan maka semua program pemerintah bisa tertunda, sangat sulit untuk dilaksanakan, namun kalau politik dan keamanan stabil maka program pemerintah juga bisa aman dan terkendali”, jelasnya
Banyak Program PSN yang menjadi program atensi pemerintah pusat, termasuk program pengendalian Covid – 19, meskipun situasi hari ini terlihat landai namun belum stabil karena itu semua pihak diminta berperan untuk memutus matarantai Covid – 19.
“Menjadi tanggungjawab kita semua, jangan lengah dengan kebijakan-kebijakan nasional, Pj. Gubernur harus mendorong percepatan belanja APBD didaerh masing-masing”, Jelasnya
Mengenai masa jabatan Pj. Guberunr Papua Barat berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang ada maka lamanya 1 Tahun dan akan dievaluasi setiap 3 bulan,
“Undang-undang mengatakan penjabat gubernur dapat diperpanjang oleh orang yang sama atau orang yang berbeda karena itu dilakukan dengan cara mekanisme evaluasi dapat menyampaikan laoran setiap 3 bulan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri”, Jelasnya. (ret).
Klik dan baca berita Waterpauw :
Paulus Waterpauw Resmi Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
Kriteria Pj. Gubernur Papua Barat Harapan Ketua HIPMI Dimiliki Paulus Waterpauw
PW Dinilai Layak dari Sisi Aturan Maupun Kearifan Lokal Sebagai Pj. Gubernur Papua Barat.
