Manokwari – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia untuk tidak menutup diri terkait masuknya Investor ke daerah masing-masing.
Seharusnya, tutur dia, sebagai kepala daerah harus memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-bersanya dan seluas-luasnya serta memfasilitasi setiap Investor yang masuk didaerah untuk berinvestasi.
Hal ini lanjut disampaikan Bahlil, bahwa ketika masuknya sebuah Investor untuk menanmkan modal / investasi di suatu daerah tertentu di Indonesia maka dipastikan sangat mampu mempengaruhi pembangunan daerah secara keseluruhan.
”Dampak positifnya sangat besar dan pembangunanya cepat maju disegala bidang”, Ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI saat memberikan Materi pada Rakornis DPTSP Kabupaten/Kota Se-Papua Barat, rabu, (15/6) di Swiss Bell-Hotel, Manokwari kemarin.
Sebelum menjadi Ketua Umum HIPMI dan Menteri Investasi. pria yang terkenal habiskan sebagian waktunya untuk hidup diterminal thumburuni fakfak sebagai sopir angkot ini, ia beberkan bahwa, Pemerintahan Jokowi ingin membangun pemerataan pembangunan disegala bidang dari Sabang – Merauke.
Investor yang masuk ke setiap daerah untuk menanam modal investasinya tentunya pemerintah pusat melalui kementerian investasi/BKPM menegaskan agar berkolaborasi dengan Pengusaha Lokal dan UMKM yang ada, hal ini tujuanya agar bisa tercipatnya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan slogan anak negeri sebagai tuan di negeri sendiri dapat terwujud.
Bahlil pastikan bahwa pemerintah sangat tidak mungkin menutup mata membiarkan hak ulayat masyarakat diseroboti oleh investor tanpa ada pembicaraan maupun pembayaran sedikitpun bersama antara pemilik hak ulayat dengan pihak pengusaha yang ingin menanam nilai investasinya,
Menurut Bahlil yang merupkan mantan konsultan keuangan ini bahwa partisipasi Investasi ABPD setiap daerah tidak akan memberikan nilai tambah terhadap pembangunan di sektor ekonomi secara signifikan, kecuali ada Investasi besar yang masuk sehingga anggaran daerah tidak terbeban besar.
“Saya minta kepada kepala daerah di seluruh Indonesia agar dapat memfasilitasi investor yang ingin masuk ke daerah masing-masing, sebab suatu daerah jika menerima Investor dengan nilai Investasi yang besar maka dipastikan daerah itu maju dari segala bidang, tetapi bagaimana mungkin Investor juga mau masuk kalau begitu mereka baru turun survey sudah terjadi pemasalahan yang muncul dari berbagai arah sudut pandang, padahal itu mereka baru turun survey, tapi yakin bahwa pemerintah siap memfasilitasi untuk menyelesaikan setiap hak ulayat masyarakat adat setempat”, Ungkap Bahlil.
Mengenai dampak positif suatu daerah ketika Investor menanam nilai investasi, bahlil menggambarkan dua daerah ini antara lain, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, kedua daerah ini sebelumnya pertumbuhan ekonomi sejajar dengan provinsi papua barat, sekarang begitu investor masuk dan terdongkrak secara signifikan nilai investasi yang cukup besar dan memudahkan pembangunan disegala bidang.
“Kuartal kedua, Maluku utara merupakan provinsi 5 besar yang investasinya masuk dari asing, pertumbuhan ekonominya 6 Persen, Sulawesi Tengah yang dulunya sama dengan papua barat sekarang 6 – 7 Persen karena apa, sekarang Investasi masuk di dua daerah tersebut, apa bedanya dulu Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dengan Papua Barat ?, sama – sama, tapi karena dipompa dengan investasi masuk sehingga dari 2019-2020 sudah mencapai hampir Rp. 70 Triliun itulah kemudian pertumbuhan ekonomi sudah sangat baik”
Bahlil merasa prihatin mendapat laporan bahwa pertumbuhan ekonomi di papua barat terjadi kontraksi cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya investasi masuk di provinsi papua barat, kedepan ada investor yang masuk harus menggandengkan pengusaha lokal dan UMKM agar menjadi tuan di negeri sendiri.
“Saya prihatin melihat kontraksi pertumbuhan Papua Barat. Hal ini menunjukkan kurangnya investasi masuk ke Papua. Membangun ekonomi wilayah itu seperti kereta api, perlu lokomotif dan gerbong. Kita harus tarik investor besar dulu sebagai lokomotif, baru tarik pengusaha lokal dan UMKM sebagai gerbongnya,” Prihatin Bahlil, Rabu (15/6) kemarin.
Untuk memuluskan investasi dan menjadi titik perubahan pertumbuhan ekonomi maka syarat pertama untuk investasi masuk maka harus dijaga dari sisi keamanan, pejabat jangan suka mempersulit, persoalan tanah juga menjadi trending permasalahan, tanah ini wajib investor bayar tapi harganya juga jangan ikut kemauan kita karena harga tanah sudah diatur didalam ketentuannya.
“Kepala Daerah semuanya, saya bisa cari Investor masuk asal persoalan tanah harus diselesaikan, sepanjang lahan belum ada pelapasan maka dipastikan investor tidak akan masuk karena investor asing tidak tau tradisi dan adat kita karena itu yang bisa memfasilitasi adalah pemerintah, andaipun mereka bayar sudah harga pasti, bukan hari ini lain, besok malam lain, tiga malam lain, empat malam lain, akhirnya apa ? tidak ada kepastian”, Minta BL, Menteri Investasi.
Menindaklanjuti minimnya kondisi investasi di papua barat, Bahlil akan melakukan rapat koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Papua Barat, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat untuk membahas lebih lanjut perihal pengembangan investasi di Papua Barat.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi tahun 2021 di Provinsi Papua Barat tercatat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 635,6 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$32,5 juta. Khusus untuk PMA, terjadi peningkatan signifikan sebesar 206,6 persen dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar US$10,6 juta. (ret)
