Fakfak – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak, Abdurrazak Ibrahim Rengen, S.H mengungkapan pihaknya mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak telah menyerahkan data pembangunan bandara siboru sebagaimana permintaan KPPIP pasca pertemuan 18 Juli 2022 lalu.
Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor KPPIP di jakarta belum lama ini, ditanya mengenai data yang dipenuhi Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada KPPIP sebagai lembaga yang memediasi selisih titik koordinat pembangunan bandara siboru fakfak,
Singkat dijawab melalui pesan watshappnya, Kepala Dinas LH Kabupaten Fakfak itu bahwa yang diserahkan adalah hanya dokumen selisih titik Koordinat antara BPN dan KLH yang menjadi permasalahan saat ini,
“Data Selisih Titik Koordinat antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan KLH”, Ujar Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak. Abdurrazak Ibrahim Rengen, Sabtu, (30/7) sore kepada mataradarindonesia.com.
Data tersebut yang diserahkan karena menjadi permintaan pada saat pertemuan KPPIP dengan beberapa pembangku kepentingan lainya sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan sebegai rujukan dan referensi dalam pokok penyelesaian titik koordinat dimaksud nanti pada pertemuan berikutnya.
Dengan demikian, mengenai proses pembayaran sisa Uang ganti rugi (UGR) lahan bandara siboru fakfak saat ini, dapat dipastikan bahwa pemerintah daerah kabupaten fakfak bisa dapat melakukan pembayaran setelah mediasi KPPIP dengan pihak terkait menemui jalan sepakat dan sepaham.
Sebagai informasi, data tersebut yang diserahkan pemda fakfak karena diminta oleh KPPIP sebab terdapat isu pada lahan bandara yang mengalami perubahan status dari HPT menjadi APL terjadi perbedaan koordinat dari sisi pengukuran area pembebasan tahap 3 antara BPN Kabupaten Fakfak dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pengukuran yang dilakukan BPN Kabupaten Fakfak mendapatkan hasil luasan 70 Ha, sedangkan pengukuran yang dilakukan KLHK adalah 60,52 Ha. Isu tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan KPPIP, Kementerian Perhubungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah beberapa waktu kedepan agar pembayaran UGR dapat segera dilakukan dan proses sertifikasi tidak terhambat.
“Isu terkait perbedaan koordinat dari sisi pengukuran area pembebasan tahap 3 antara BPN Kabupaten Fakfak dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi yang melibatkan KPPIP, Kementerian Perhubungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu menyampaikan data detail kepada KPPIP terkait perbedaan pengukuran area pembebasan tahap 3 antara BPN Kabupaten Fakfak dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”, Isi resume hasil rapat 18 Juli 2022 lalu diperoleh mata radar indonesia dari sumber tercpercaya.
Diketahui, berdasarkan data yang diterima mata radar indonesia, Progres pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak per Juli 2022 adalah sebagai berikut:
Pekerjaan fasilitas sisi udara Bandar Udara : 79,73% (realisasi fisik) ; 82,59% (rencana fisik), Pekerjaan konsultan manajemen konstruksi : 77% (realisasi fisik dan rencana fisik). Pekerjaan fasilitas sisi darat : 40,14% (realisasi fisik) ; 38,67% (rencana fisik). (ret)
