Kepala Bappeda dan Litbang Fakfak, Abdul Razak I Rengen, S.H, foto ; Robby Awaludin.
Fakfak – Perbedaan hasil ukur antara Badan Pertanahan dan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tukar menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemda Fakfak pada lokasi proyek pekerjaan pembangunan bandara siboru berdampak sampai saat ini proses pembayaran ganti rugi lahan pemilk hak tanah adat senilai Rp. 2,9 Miliar oleh pemda fakfak tertunda.
Kepala Bappeda dan Litbang Fakfak Abdul Razak I. Rengen kepada mata radar Indonesia. Minggu, (28/8) siang kemarin bertempat di RM Family saat mendampingi Bupati Fakfak menerima kedatangan Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengakui kedatangan Tim KPPIP libatkan dua Kementerian terkait ATR/BPN dan KLHK, termasuk Perhubungan untuk mengukur ulang selisih titik koordinat bandara dimaksud.
Sebelum Tim KPPIP ke Fakfak dan Senin, (29/8) pagi ini akan turun ke lokasi melibatkan kedua Kementerian tersebut dan perhubungan dibantu UPBU Bandara Torea Fakfak dan Pemda Fakfak, kata Kepala Bappeda dan LItbang bahwa Pemda Fakfak telah menyerahkan dokumen soal selisih ukur titik koordinat bandara itu ke pihak KPPIP di Jakarta.
“Waktu itu dokumen Perbedaan hasil ukur antara Badan Pertanahan dan Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tukar menukar Kawasan Hutan terhadap bandara siboru itu Pemda Fakfak sudah serahkan ke KPPIP di Jakarta untuk kemudian menjadi referensi dalam pengambilan keputusan persoalan tersebut, dan alhmadulillah pagi ini tim ada turun ke lokasi bandara siboru untuk melihat fisik lokasinya dan kemudian melakukan pengukuran ulang”, Ungkap Razak Rengen kepada media ini.
Diketahui tim KPPIP yang turun ke lokasi titik koordinat bandara siboru fakfak saat ini adalah, antara lain, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Kementerian Perhubungan, termasuk UPBU Bandara Torea Fakfak dan Pemda Fakfak.
Baca juga : Pembangunan Ruas Jalan Fakfak – Siboru Sedot APBD-P Papua Barat Rp. 60 Miliar.
Berdasarkan Rundown yang diperoleh mata radar Indonesia bahwa yang akan dilakukan dilapangan saat berada di selisih titik koordinat bandara siboru fakfak pada hari pertama, senin, (29/8).
Tim Pelaksana Survey (Kementerian ATR/BPN, KLHK didampingi KPPIP dan Kemenhub melakukan pengecekan GCP (Titik ikat utama dan titik ikat bantu) B.4-B.3-B.3-B.2, B.1-B.0 dengan target dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Selanjutnya, Tim Pelaksana Survey (Kementerian KLHK, ATR/BPN didampingi KPPIP dan Kemenhub melakukan pengecekan GCP (Titik ikat utama dan titik ikat bantu) B.4-B.3-B.3-B.2, B.1-B.10 dengan target dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Kemudian pengukuran hari kedua, Selasa, (30/8), Tim Pelaksana Survey (Kementerian KLHK, ATR/BPN didampingi KPPIP dan Kemenhub melakukan pengecekan GCP (Titik ikat utama dan titik ikat bantu) B.10-B.9-B.8-B.7, B.12-B.11, B.6, B.5, B.4 dengan target dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Selanjutnya, Tim Pelaksana Survey (Kementerian KLHK, ATR/BPN didampingi KPPIP dan Kemenhub melakukan pengecekan GCP (Titik ikat utama dan titik ikat bantu) B.10-B.9-B.8-B.7, B.12-B.11, B.6, B.5, B.4 dengan target dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pengukuran dimaksud akan berlangsung selama dua hari dan dapat didampingi oleh pemda fakfak, hasilnya akan dibawah ke Jakarta dan diperoleh Tim KPPIP yang akan digunakan untuk memutuskan selisih titik koordinat tersebut, (ret)
