Jakarta – Belakangan terjadi polemik diberbagai kalangan terkait bergabung atau tidaknya Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana ke Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan hasil Pemekaran dari Provinsi Papua Barat.
Mengenai hal ini, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lamberthus Jitmau menyampaikan apresiasi dan kebanggaanya kepada masyarakat dua Kabupaten dimaksud atas semangat untuk meminta bergabung ke Provinsi Papua Barat Daya.
Bahwa, menurut Politisi Golkar itu, sesungguhnya bukan tidak ada alasan untuk mempertimbangkan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana agar tidak bergabung ke Papua Barat Daya,
Lanjut dikatakan secara gamblang diruang rapat Komisi – II DPR RI siang itu bahwa persoalan kemudian adalah jumlah penduduk di Papua Barat edisi (5/9/2022) dini hari hanya 1.200 Penduduk, terbanyak ada di Sorong Raya.
“Fakfak dan Kaimana mau bergabung ke Papua Barat Daya, silahkan saja, tapi saya khawatirkan itu begini Pak Ketua Komisi-II, jumlah penduduk di Papua Barat sampai hari ini adalah satu juta dua ratus jiwa lebih,
Sementara dari jumlah itu 800 sudah ada di Sorong Raya atau Provinsi Papua Barat Daya, jika Fakfak dan Kaimana bergabung maka sisa sekitar 2.000 – an penduduk,
Aturan tidak memungkinkan demikian, sehingga saya minta tetap mereka bergabung ke Papua Barat sambil menunggu proses pemekaran BOmberay Raya.”, Jelas LJ dalam paparanya di ruang rapat Komisi – II, Senin, (5/9) siang tadi.
Karena itu menurut dia, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana tetap bergabung ke Papua Barat dengan catatan semua pihak, termasuk Pemerintah dan DPR RI harus mendukung dan mendorong percepatan proses Pemekaran Provinsi Bomberay Raya atau belakangan disebut Papua Barat Tengah.
“Fakfak dan Kaimana tetap, tapi kita sepakat untuk tetap mendukung Provinsi baru yang disebut dengan Provinsi Bomberay Raya”, Ulas Lamberthus saat Rapat Audensi Penyampaian Aspirasi RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Senin, (5/9) siang bertempat diruang Rapat Komisi – II DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi – II Ahmad Doli Tandjung Kurnia, (ret)
