Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menjadi instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Transparansi dan akuntabilitas ini ditunjukkan dengan diberikannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian ATR/BPN sebanyak 10 kali secara berturut-turut.
Dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN lantas menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni turut didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Agust Yulian saat menerima penghargaan tersebut di Gedung Dhanapala, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (22/09).
“WTP ini adalah penghargaan atas kinerja seluruh teman-teman di ATR/BPN, oleh Pak Menteri sampai ke petugas di lapangan,” ujar Raja Juli Antoni selepas menerima penghargaan tersebut disampaikan kepada mataradaridonesia.com
Ia mengatakan, penghargaan ini adalah bentuk kerja sungguh-sungguh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menjadikan Kementerian ATR/BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya. Namun, ia berharap jajaran Kementerian ATR/BPN tak terlalu larut dalam kebahagiaan setelah menerima penghargaan tersebut.
“Ini juga merupakan peringatan agar WTP ini benar-benar diterjemahkan dalam bentuk kinerja yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, juga menjadikan layanan masyarakat yang benar-benar merakyat, tanpa pungli dan korupsi,” tutur Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Senada dengan Raja Juli Antoni, Kepala Biro Keuangan dan BMN menyampaikan bahwa penghargaan WTP 10 kali berturut-turut ini mencerminkan keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas pokoknya.
“Jadi ini wujud dari komitmen kita terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pengelolaan keuangan ini mencerminkan aktivitas di Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program-program strategis yang digariskan oleh Pak Presiden,” jelas Agust Yulian.
Pada kesempatan ini, Agust Yulian turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK dan Kemenkeu yang terus berkoordinasi dengan memberikan saran-saran perbaikan pengelolaan keuangan di Kementerian ATR/BPN. (jm/ret)
