Home / Hukrim / Pelantikan Pejabat Eselon – II Ditargetkan Sebelum Penggunaan APBD Fakfak TA. 2023

Pelantikan Pejabat Eselon – II Ditargetkan Sebelum Penggunaan APBD Fakfak TA. 2023

Bupati Fakfak, Untung Tamsil, S.Sos, M.Si saat berada dikendaraan dinasnya setelah mengikuti seluruh rangkaian upacara pelepasan dan penyerahan Jenazah Alm. Markus Kripsul di DPRD Kabupaten Fakfak, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com

Bupati Fakfak, Untung Tamsil terlihat saat memberikan penghormatan terakhir kepada Alm. Markus Krispul di ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Fakfak, “Selamat Jalan Saudaraku sang Inspirator, segala karya dan pengabdianmu akan selalu kami kenang sepanjang hidup”, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com

Fakfak – Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Eselon – II dilingkungan Pemda Fakfak ditargetkan akan berlangsung sebelum penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023 besok atau paling lambat awal Desember 2022.

Hal ini agar tidak terjadi keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan dokumen Anggaran Tahun 2023 kedepan, selain itu juga sebagai pejabat definitif nantinya akan mendorong percepatan program pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun berjalan.

Bupati Fakfak, Untung Tamsil ditemui awak media setelah menghadiri upacara pelepasan dan penyerahan jenazah Alm. Markus Krispul di DPRD Kabupaten Fakfak, Kamis, (3/11) pagi,

Untung katakan bahwa pihaknya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK dilingkungan Pemda Fakfak telah menerima nama hasil seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masuk 3 besar dari Pansel dan kini sedang diproses.

Dikatakan orang nomor satu dilingkungan Pemda Fakfak itu bahwa, dari daftar nama yang telah diserahkan dari Pansel belum lama ini tercantum 1 OPD terdapat 3 nama yang kemudian dilaporkan ke Kemendagri dan KASN untuk diputuskan.

Setelah Kemendagri dan KASN menyetujui dan menyatakan hasil yang diseleksi Pansel di Kabupaten Fakfak memenuhi syarat maka pastinya dikembalikan kepada Bupati Fakfak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.

Selebihnya ketiga nama tersebut adalah menjadi kewenangan penuh Bupati Fakfak untuk menetukan satu nama dari ketiga nama itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meski demikian nomor urut tidak menjadi jaminan karena penilaian dari semua aspek.

“Panitia Seleksi Internal Kabupaten Fakfak telah melaporkan kepada kami (Bupati-red) terkait hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan belum lama ini,

Hasil Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama itu telah diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Pansel dan dimana dari 12 OPD setiap OPD didorong 3 nama”, Terang Bupati Fakfak.

Bahwa tiga nama yang diusulkan Pansel ke Bupati Fakfak telah diusulkan ke Kemendagri dan KASN untuk mendapatkan persetujuan dan jika memenuhi kriteria maka akan dikembalikan kepada Bupati untuk memutuskan 1 dari 3 nama tersebut mendudukui jabatan Eselon – II yang belum terisi saat ini.

“Hasil dari 3 besar yang telah diumumkan secara internal telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan persetujuanya lebih lanjut. setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri maupun KASN maka hasil itu dikembalikan kepada Bupati Fakfak selaku PPK untuk memutuskan”, Ujar Bupati Fakfak kepada awak media depan kantor DPRD Fakfak, Kamis, (3/11) siang kemarin.

Bupati Fakfak menargetkan paling cepat Bulan November atau paling lambat awal Desember harus sudah melantik dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan tersebut kepada 12 Pejabat Eselon – II khususnya bagi mereka yang dinyatakan lolos berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dakhir wawancara, awak media menyanyakan kepada Bupati Fakfak terkait hasil yang telah diputuskan bisa diganti dan dilantik oleh orang lain, tegas Bupati bahwa tidak demikian,

Bahwa pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan harus sesuai yang telah diputuskan dan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak bisa, 3 nama itu sudah final dan kita tentu putuskan satu dari ketiga nama tersebut untuk menduduki jabatan yang kosong atau belum terisi saat ini, dan tidak bisa kita melantikan orang lain diluar ketiga nama itu karena mereka telah mengikuti seleksi sesuai ketentuan prosedur yang berlaku,

Selain itu keputusan satu dari tiga nama tersebut tidak harus berdasarkan nomor urut karena penilaian dari semua aspek, semuanya dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memutuskanya”, Tegas Bupati kepada awak media saat melangkahkan kaki menuju kendaraan dinasnya. (ret)

About admin

Check Also

Disamping Tugas Pokok dan Fungsinya, Polisi Diminta Respon Keluhan Masyarakat.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penutupan pendidikan Sespimti Dikreg ke-31 dan Sespimmen ...

Lukas Enembe Dianggap Berdrama dan Bohongi Publik.

Jayapura – Salah satu pegiat Media Sosial dalam akun resmi instagramnya menganggap kondisi Kesehatan Gubernur ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!