Kaimana – Wakil Presiden RI KH. Ma`ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kaimana-Provinsi Papua Barat. Wakil Kepala Negara itu sempat menerima banyak aspirasi baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Papua Barat serta Tokoh Masyarakat yang hadir,
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sebelumnya bertolak ke Jayapura, Papua, Senin (28/11) pagi, guna memulai lawatannya ke empat Provinsi di wilayah tersebut. Keempat provinsi yang dikunjungi Wapres adalah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat.
Orang nomor dua di Republik Indonesia ini berkesempatan menerima salah satu aspirasi dari Masyarakat adat di Wilayah Bomberay Raya yaitu dokumen usulan Percepatan Pembentukan Provinsi Bomberay Raya meliputi Kabupaten Fakfak, Kaimana, Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni,
Pak Kiyai menerima dokumen usulan Percepatan Pembentukan Provinsi Bomberay Raya tersebut di Kabupaten Kaimana, Kamis, (1/12) kemarin diserahkan oleh Tokoh Adat di Wilayah Adat Bomberay Raya bertempat di Kaimana Beach Hotel. Kabupaten Kaimana- Provinsi Papua Barat.
Saat setelah menerima dokumen rancangan usulan Pembentukan Provinsi Bomberay Raya, Ma`ruf sampaikan bahwa usulan Pembentukan DOB baru ihwal. Provinsi Bomberay Raya adalah penting agar percepat pembangunan secara merata dan berkelanjutan di seluruh tanah air termasuk papua dan papua barat khususnya 4 Kabupaten di Wilayah Adat Bomberay Raya.
Wapres katakan bahwa dokumen usulan pembntukan Provinsi Bomberay Raya didorong untuk mendapat perhatian dari DPR RI sekaligus menjadi salah satu agenda pembahasan di Tahun Anggaran 2023 sebelum memasuki Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
“Usulan itu sangat penting agar percepatan pembangunan berlangsung merata, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah ini (Bomberay raya -red)”, Kata Wapres saat bertemu para tokoh masyarakat di Kabupaten Kaimana, bertempat di Kaimana Beach Hotel. Kamis, (1/12) kemarin. diterima melalui rilis Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres)
Bupati Fakfak, Untung Tamsil sebelumnya berjanji akan menyampaikan dokumen usulan tersebut kepada Wapres RI. KH Ma`ruf Amin dalam kunjungan kerjanya di Kaimana atau dikenal dengan Kota Senja, ternyata bukan saja Bupati Fakfak, hadir untuk menyampaikan aspirasi tertulis dalam bentuk dokumen tersebut adalah Bupati Kaimana selaku tuan rumah, Bupati teluk Wondama sementara Bupati Teluk Bintuni tidak bisa hadir.
Selain Perwakilan Pemerintah Daerah dari 4 Kabupaten tersebut yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah masing-masing, turut menyerahkan dokumen usulan percepatan pembentukan provinsi bomberay raya tersebut adalah para raja dan masyarakat adat di Wilayah Bomberay Raya,
Wakil Ketua MRPB. Cyrilius Adopak dihubungi mataradarindonesia.com, Jumat, (2/12) pagi mengakui hal tersebut, Wakil sampaikan bahwa Wapres setelah menerima dokumen usulan pembentukan Bomberay Raya tersebut menyampaikan akan menindaklanjutinya dan rencana akan diusulkan untuk nantinya dibahas dalam rapat Paripurna APBN Tahun Anggaran 2023,
Diketahui, Wapres menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU yang membawa KH. Ma`ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 08.00 WIB. senin, (28/11) beberapa saat lalu.
Kunjungan kerja Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
Selanjutnya, Wapres melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat yaitu Kaimana, sedangkan di Provinsi Papua Wapres kunjungi, Merauke, Timika, dan nantinya akan dia melakukan kunjungan kerja juga di Kabupaten Biak.
Melalui kunjungan kerja kali ini, Wapres menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif.
“Wapres ingin memastikan tegaknya prinsip, “No One Left Behind”, yaitu agar masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” disebutkan dalam rilis. (ret)
