Rahmat Bangdja : “Setiap Daerah Miliki Kekhasan dalam Penyusunan Indeks Kerawanan pemilu”
Rahmat Bagdja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia.
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Berdasarkan penjelasan tertulis diterima mataradarindonesia.com. dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan.
Selain itu, Kata Lolly juga bahwa Indeks Kerawanan Pemilu atau (IKP) pada Pemilu 2024 merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, (16/12) secara tertulis diterima media ini.
Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu,
Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75).
Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).
Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi masyarakat ini menambahkan, isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024.
Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.
“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Dikatakan Lolly, potensi polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan. ia berpesan isu ini harus mendapat perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
Lalu mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
“Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu RI. Rahmat Bagdja menyampaikan bahwa Tiap daerah miliki kekhasan tersendiri dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mencontohkan, Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki kerawanan tersendiri seperti karena letak geografis, serta relasi politik lokal yang kuat terkait adanya sumber daya alam.
“Sulteng mempunyai kerawanan tersendiri khususnya daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat misalnya Morowali dan lain lain,” ungkap Bagja dalam kegiatan Pengisian Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu,
Kerawanan khusus yang lain, lanjutnya yakni daerah-daerag perbatasan laut dan geografi yang agak sulit seperti di daerah Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Ini jadi kerawan tersendiri khususnya untuk pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi,” ujar Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2001-2002 itu.
Selain itu, Bagja juga menyoroti daerah-daerah yang listriknya terbatas. dia memandang daerah tersebut termasuk rawan karena bisa mengganggu pelaksanaan penghitungan suara yang biasanya sampai malam hari.
“Kalau sampai malam maka kebutuham listrik harus dipenuhi sampai habis penghitungan. Begitu pemungutan (dilakukan) harus selesai dengan penghitungan juga, jadi tidak boleh berhenti,” ungkapnya kepada Anggota Bawaslu serta kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulteng.
Bagja juga meminta para jajaran pengawas pemilu di seluruh indonesia untuk menjaga soliditasnya dalam menjalankan kerja-kerja kelembagaan. Baginya, ketidaksolidan penyelenggara pemilu juga masuk dimensi kerawanan akut. (rls/ret)
