Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra dalam rilisnya diterima mataradarindonesia.com, Minggu, (8/1) malam berpandangan bahwa Presiden jika tidak mematuhi/mentaati putusan MK adalah melanggar UUD 1945 atau tidak itu bisa diperdebatkan secara akademis, apalagi jika putusan MKnya sendiri juga problematik dilihat dari sdt UUD 45.,
Hal itu disampaikan Yusril ketika merespon banyak pertanyaan yang dilontarkan baik melalui Grup Watshapp maupun yang terdapat diakun Facebook resminya Yusril, sejumlah pihak pertanyakan bahwa jika Presiden tidak mematuhi/mentaati putusan MK. Apa Presiden dianggap melanggar UUD1945 (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena RUU Cipta Kerja awalnya diajukan Pemerintah (Presiden) ke DPRD untuk dibahas dan disetujui, bukan RUU Usulan Inistiatif DPR.
Bahwa putusan MK beberapa saat sebelumnya memerintahkan kepada Pemerintah (Presiden) untuk dapat memperbaiki/merevisi Undang – Undang Cipat Kerja dimaksud sesuai putusan/perintah MK lalu diajukan ke DPR untuk dibahas dan disetujui menjadi Undang – Undang.
Menceramti hal itu Yusril menjelaskan bahwa Sejatinya kewenangan MK yang diberikan oleh Pasal 24C ayat 1 UUD 45 itu adalah “menguji UU terhadap UUD 45”.
Ketika dilihat dari sudut Hukum Tata Negara (HTN) kewenangan MK itu adalah “negative legislation” dalam arti menyatakan sebuah UU bertentangan atau tidak dengan UUD. Sampai di situ tugas MK selesai.
“Saya yang mewakili Presiden membahas RUU MK di DPR tahun 2003 juga berpandangan demikian. Namun dalam perkembangannya, MK menciptakan begitu banyak “kreasi”, antara lain Putusan tentang UU Ciptaker tahun 2021 itu.”, Ujarnya
MK menyatakan UU tersebut bertentangan secara bersyarat dengan UUD 45, tetapi tidak membatalkannya, melainkan memberi waktu kepada pembentuk UU untuk memperbaikinya dalam waktu 2 tahun. Jika waktu tersebut lewat tanpa perbaikan, maka UU tersebut tidak mengikat secara permanen.
Hal2 spt ini menimbulkan persoalan baru bagi pembentuk UU spt terjadi sekarang. Pernah juga MK membatalkan sebuah UU dan menyatakan UU yang telah dicabut oleh Pemerintah dan DPR berlaku kembali.
“Ada juga MK membatalkan suatu pasal dalam UU, lalu kemudian mengatur sendiri pasal yang dicabut tsb dengan aturan yg baru. Padahal sejatinya membuat aturan yang baru itu kewenangan DPR dan Presiden, bukan kewenangan MK. Pada hemat saya, MK sendiri menciptakan banyak putusan yang kontroversial dilihat dari sdt UUD 45.”Urai Yusril Ihza Mahendra.
“Terhadap pertanyaan di atas, apakah Presiden bisa dianggap melanggar UUD 45 jika tidak menaati putusan MK, jawabannya bisa menjadi suatu hal yang bisa diperdebatkan secara akademis, apalagi jika putusan MKnya sendiri juga problematik dilihat dari sudut UUD 45.
Saya memberikan banyak kritik kepada MK agar lembaga ini tidak menjadi semacam “berhala” baru, yang apabila seseorang atau suatu lembaga tidak menaati putusannya,
Lantas dianggap melanggar atau tidak patuh pada UUD 45. Agak merepotkan juga jika ada sebuah lembaga yg beranggotakan 9 orang bisa dianggap sebagai manifestasi atau “penjelmaan” UUD 45. Tidak patuh pada mereka itu, dianggap tidak patuh pada UUD 45. Sungguh merepotkan.” Tutup Yusril Ihza Mahendra. (rls/ret)
