Herbert Amohoso / Pemuda Lapago
Papua – Pemuda Lapago, Herbert Amohoos dalam keterangan tertulisnya diterima mataradarindonesia.com, Minggu, (22/1) pagi meminta kepada Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo untuk nantinya mewariskan Kepemimpinan dan Kebijakan yang merata disegala bidang tentunya berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi baru tersebut secara merata.
Dikatakan Herbert bahwa nantinya akan ada kecemburuan ketika sebagain porsi pemerintahan tidak di bagi secara merata. tidak semua orang akan merasa memiliki layanan dan pelayanan terhadap pemerintahan baru yang hendak di jalankan.
“Sebagian orang di Lapago atau pegunungan Papua sangat trauma dengan kepemimpinan yang model inklusif dan egosentrik yang di terjadi dalam waktu yang cukup lama. Baik di daerah maupun di Provinsi lama. Sebagian orang merasa di kucilkan dan dianaktirikan dalam segala kebijakan termasuk pembagian porsi politik, birokrasi dan rekrutmen lainya. Hal ini menjadi pengalaman buruk karena akan melahirkan kecemburuan. Sakit hati dan berujung pada pontensi konflik sosial. Trauma lama ini tidak boleh terjadi lagi di Provinsi Baru Papua pegunungan.”, Harap Pemuda Lapago itu.
Pasalnya, lanjut dia, karena keseimbangan dan stablitas sosial itu menjadi tanggung jawab pemerintah. maka dalam rangka rekrutmen apapun di Provinsi Baru termasuk penempatan pejabat birokrasi harus memperhatikan Perwakilan Daerah atau representasi Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
“Di Wilayah Papua Pegunungan ada 8 Kabupaten mohon kiranya perwakilan dari ke 8 Kabupaten ini diberi kesempatan untuk mengisi posisi-posisi birokrasi yang tersedia itu. Sekali lagi ini dalam rangka membangun kebersamaan dan rasa memiliki terhadap pemerintah baru. dan untuk menghindari kecemburuan dan gesekan konflik yang berkepangan ke depan.”, Ujar Herbert Amohoso
“Bapak Pejabat Gub harus bijak dalam menempatkan orang pada posisi birokrasi. Karena penempatan pertama menjadi rol model atau grand desain utk waktu panjang ke depan. Pertama harus menempatkan orang dengan mempertimbangkan keadaan sosial yang kami sampaikan ini.
Rol model ini bisa menjadi preseden buat gubernur definitif nanti dalam menjalankan pemerintahan dengan menjaga keseimbangan. Memang utk menempatkan orang pada posisi birokrasi perlu syarat kepangkatan dan kompetensi bersangkutan memenuhi tetapi utk menjawab fakta sosial yang kami sampaikan harus di siasati.”, Tambah dia.
Ada beberapa bupati di wilayah lapago bicara di media merespon pelantikan pejabat struktural oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan yang kecewa karena di nilai tidak merata dan tidan di libatkan SDM dari Wilahnya ini harus di lihat sebagai kode positif oleh bupati utk harus direspon cepat bapak Pj Gub.
“Sekali lagi kami sampiakan hal ini utk keseimbangan dan stablitas sosial di daerah kami ke depan. Bapak PJ gub punya tanggung jawab membuat semua indah dan meletakan Roap Map Papua pegunungan yang baik utk jangka panjang ke depan.”, Tutup dia, (rls/ret)
