Fakfak – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia belum lama ini menjelaskan Pemerintah telah merencanakan kegiatan pekerjaan jalan baru arah Fakfak – Siboru sebagai salah satu intsrumen pendukung pada pembangunan bandara tersebut yang terletak di Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat.
Bahlil menjelaskan kepada mataradarindonesia.com belum lama ini ketika itu dilokasi runway Bandara Siboru bahwa program perencanaan tersebut telah ditetapkan sekaligus dengan anggarannya kurang lebih mencapai RP. 1 Triliun untuk tahun anggaran 2023 ini,
“Kita sudah rencanakan pekerjaan Jalan baru dengan total anggaran sekitar Rp.1 Triliun lebih dan akan dieksekusi tahun 2023 ini”, Ungkap Mantan Sopir Angkut Fakfak itu kepada media ini.
Selain sebagai Pejabat Kementerian, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. Bahlil juga memiliki tanggung jawab besar untuk bersama-sama Pemerintah Daerah dan Seluruh Masyarakat Fakfak untuk bangun Fakfak ini maju setara dengan daerah lain, sayangnya niat Bahlil ini belum mulus kedepan karena belum terlihat adanya dukungan dari berbagai komponen di Fakfak.
Sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM yang memantau semua pelaksanaan Program PSN Pemerintah, keinginan Bahlil yang semula merintis bandara ini dan sempat ia disebut sebagai “Orang Gila”, dia telah perjuangkan dana APBN senilai kurang lebih Rp. 1 Triliun Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan akses jalan tersebut.
Belum dieksekusi pekerjaan yang bersumber dari Anggaran APBN ini dari Pusat, kini terjadi penolakan dari pemilik hak ulayat di Fakfak – Papua Barat terkait adanya rencana pembangunan jalan baru penghubung Fakfak – Siboru, mereka tidak inginkan hak ulayat mereka digunakan.
Beberapa marga diantaranya, (US, Uswanas, Tuturop, Tanggahma, Us Pantai). Mereka menyatakan sikap menolak rencana kegiatan tersebut yang diketahui Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak. Demianus Tuturop. keinginan ini tertulis untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
Alasan Keluarga Besar Wuhni ajukan penolakan terhadap rencana pekerjaan pembangunan jalan baru penghubung Fakfak – Siboru karena sejauh ini belum ada pembicaraan melibatkan mereka selaku pemilik hak ulayat dengan pihak terkait termasuk Pemerintah,
“Kami selaku Keluarga Besar Wuhni menolak rencana pembangunan jalan Fakfak – Bandara Siboru karena sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan pemilik hak ulayat”, Ungkap Moses Tuturop. Edowardus Tanggahma selaku perwakilan Keluarga pemilik hak ulayat kepada media ini, Selasa, (14/2) lalu.
Kita semua harus tau dan akui bahwa tidak semudah yang kita pikirkan dan membalik telapak tangan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN senilai kurang lebih Rp. 1 Triliun dalam Tahun Anggaran 2023 ini
Tentunya, pasti rumit, karena banyak kegiatan baik di Tingkat Nasional yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat ditambah lagi ratusan daerah yang usulkan kegiatan, sayangnya jika anggaran ini dialihkan ke daerah lain dan tidak untuk pembangunan di Kabupaten Fakfak. kapan lagi kita maju. ?. (ret)
