mataradarindonesia.com TERBAIK
Bupati Kaimana, Freddy Thie dan Sekda Drs H Alibaham Temongmere, MTP ketika bertemu saat prosesi penjemputan rombongan Kaimana di Bandara Torea Fakfak, foto ; rustam rettob/mataradarindonesia.com
Kaimana – Pembahasan Pembentukan Rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Tengah yang berlangsung di Kabupaten Fakfak sejak, (28/2) kemarin menghadirkan 4 Bupati diantaranya, Bupati Kaimana, Bintuni, dan Wondama serta Bupati Fakfak dan perangkatnya sebagai Tuan Rumah.
Pembahasan DOB Papua Barat Tengah atau Papua Bomberay Raya ini telah memasuki tahap Wewowo (Musyawarah Adat) yang berlangsung di Rumah Negara Wakil Bupati Fakfak, Senin (28/2) sore sampai malam diapit suasana kekeluargaan
Selain 4 Kepala Daerah dan perangkat Pemerintahan yang hadir, Wewowo tersebut tampak terlihat Masyarakat Adat dari 4 Kabupaten tersebut, para Raja, ada juga Anggota MRPB Papua Barat diantaranya Mudasir Bogra (Asal Kaimana) dan juga Cyrilius Adopak (Asal Fakfak)
Wewowo atau Musyarawah Adat itu berlangsung sejak sore hingga malam pukul 19.00 Wit. Terungkap melalui Forum dimaksud, Masyarakat adat 4 Kabupaten mengusulkan nama Papua Barat Tengah digantikan Papua Bomberay Raya tujuanya agar identitas Wilayah Adat mereka tidak hilang setelah diputuskanya nama Provinsi ini,
Namun, khusus mengenai tempat Ibu Kota Sementara DOB Baru Papua Barat Tengah atau Papua Bomberay Raya, Bupati Kaimana Freddy Thie menyerahkan Keputusan tersebut pada dua pilihan pertimbangan yang pertama berdasarkan hasil Kajian Akademik kemudian berdasarkan Keputusan Pusat
“Kalau kami Kaimana, menyerahkan keputusan tempat Ibu Kota Sementara Provinsi yang kita bahas bersama melibatkan 4 Kabupaten ini kepada dua pilihan pertimbangan yaitu, berdasarkan hasil Kajian Tim Akademik dan Keputusan Pusat, karena sudah barang tentu ini juga ada kepentingan pusat”, Ujar Bupati Kaimana kepada mataradarindonesia.com, Senin, (27/2) di Bandara Torea Fakfak.
Ketua DPC Demokrat yang keseharianya sebagai Bupati Kaimana, Freddy Thie mempertimbangkan bahwa soal penempatan Ibu Kota Sementara Papua Barat Tengah atau Papua Bomberay Raya apakah di Kaimana, Fakfak, Wondama dan atau Bintuni bukan suatu persoalan tetapi yang terpenting adalah bagaimana perjuangan ini membuahkan hasil yang diinginkan bersama.
“Nanti Ibu Kotanya entah di Kaimana, Fakfak, Bintuni dan Wondama bagi kami bukan persoalan, kalau kita masih menempatkan harus disini dan disitu menurut saya tidak akan habis perdebatan, kita harus tekad sama dan satu pemikiran bahwa Provinsi Bomberay harus ada soal kemudian dimana letak Ibu Kotanya nanti kita ikut bersama hasil tim kajian akademik dan Keputusan Pusat”, Ujar Bupati Kaimana. Freddy Thie.
Freddy juga sangat yakin bahwa 4 Kabupaten ini pasti menginginkan adanya penempatan Ibu Kota Provinsi baru tersebut di daerahnya masing-masing, menurutnya, keinginan tersebut sah-sah saja, apakah di Fakfak, Kaimana, Bintuni dan Wondama, baginya yang penting ada persetujuan bersama pemerintah untuk mekarkan Provinsi baru di Wilayah adat Bomberay.
“Fakfak mau usul silahkan, Kaimana mau usul silahkan, Bintuni mau usul silahkan, Wondama mau usul juga silahkan, tetapi keputusan ada pada dua pilihan pertimbangan yaitu, pertama, Tim Kajian Akademik dan yang kedua adalah kepentingan pusat ada didalamnya, saya berharap diskusi dengan penuh kekeluargaan dan pertemuan ini berjalan dengan baik, aman dan lancar”, Minta Freddy Thie.
