Catatan Kemendgari : “195 kepala daerah atau TPID-nya yang masih duduk di balik meja, 372 daerah melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga, Kemudian baru 196 daerah yang berusaha maksimal berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran persediaan barang di daerahnya.”
Jakarta – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas pangan.
Hal itu ditekankannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (4/4). kemarin
Tomsi juga mengimbau Satgas Pangan Polri maupun TNI dapat membantu menegakkan penerapan HET di daerah. Apabila ada distributor yang menerapkan harga melebihi HET,
Aparat keamanan diimbau untuk menyelidiki penyebabnya. Upaya ini dilakukan dengan tidak mengganggu distribusi barang. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya distributor yang melanggar.
“Harga eceran tertinggi ini ditetapkan dan kita harus menghormati, kalau memang ada yang melebihi harga eceran tertinggi kami mohon tim dari Polri yang distributornya diambil keteranganlah sedikit,” ujarnya.
Di lain sisi, Tomsi menegaskan, pihaknya bakal terus memantau kepala daerah dan TPID dalam melakukan upaya pengendalian inflasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih banyak daerah yang belum maksimal mengendalikan inflasi.
Hal ini misalnya dalam melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Berdasarkan data per 4 April 2023, masih ada 195 daerah yang tidak melaksanakan langkah tersebut.
“195 kepala daerah atau TPID-nya yang masih duduk di balik meja, kita akan coba datakan teman-teman kepala daerah dan TPID yang masih duduk di balik meja,” tegasnya.
Upaya lainnya yang masih belum maksimal yaitu melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga. Berdasarkan data yang dikantonginya, langkah tersebut baru dilakukan oleh 372 daerah.
Kemudian baru 196 daerah yang berusaha maksimal berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran persediaan barang di daerahnya.
“Kami mohon Bapak/Ibu kepala daerah, TPID, tolong laksanakan semaksimal mungkin, ini juga akan kita datakan terus teman-teman yang berusaha sekeras-kerasnya dengan teman-teman yang setengah-setengah (usahanya),” tandasnya. (ret)