Fakfak – Masih terkait dengan kasak – kusuk adanya kucuran dana Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada Pengurus KONI Papua Barat, akankah Pemerintah setulusnya mengucurkan rencana dana ratusan miliar itu kepada lembaga yang mengakoordinir semua cabang olahraga di Papua Barat ini, disisi lain KONI Papua Barat sedang terseret kasus korupsi bantuan dana hibah tahun-tahun sebelumnya Rp.32,7 Miliar.
Terbaru, melalui beberapa media. Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat. Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan perubahan struktur kepengurusan KONI Papua Barat pasca Polda Papua Barat tetapkan tiga tersangka korupsi dana hibah KONI Papua Barat yakni DI, AW, dan LS dimana diduga atas perbuatan ketiganya negara terpaksa mengalami kerugian sebesar Rp. 32,7 Miliar.
Sebetulnya tidak saja atas permintaan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera dilakukan pembenahan secara internal namun dilihat dari efektifitas ketentuan dan aturan organisatoris ketika kompoisi kepengurusan suatu organisasi, katakanlah KONI Papua Barat terjadi masalah maka wajib untuk diusulkan perubahan komposisi kepengurusan tujuanya adalah untuk bagaimana menjaga keberlanjutan program kerja secara sehat.
Bahwa KONI Papua Barat dalam melakukan berbagai persiapan pembinaan terhadap atlit – atlit olahraga yang ada di Papua Barat baik berskala Pra PON maupun PON 2024 mendatang di Aceh. Sumatera Utara, pihaknya mengusulkan anggaran untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan dilingkup Cabang Olahraga yang diikutikan tersebut senilai Rp. 100 Miliar di Tahun Anggaran 2023,
Mandacan berdalil bahwa jika saja KONI Papua Barat tidak ikut berbagai Cabang Olahraga pada PON 2024 mendatang maka bisa dinyatakan gagal dan bukan saja KONI tetapi termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat juga dikatakan gagal dalam hal menyiapkan para atlit untuk bertanding dalam event tingkat nasional dimaksud nantinya. Harapan semua masyarakat terutama para atlit untuk bisa ikut dalam event tingkat nasional ini.
Penjabat Gubernur Papua Barat. Paulus Waterpauw justru melihat masalah tersebut menjadi masalah bersama terutama menyangkut persiapan pembinaan terhadap setiap peserta yang iktu bertanding dalam event tersebut, pihaknya mengatakan komitmen dan tetap mendukung semua Cabang Olahraga yang diikutikan pada pelaksanaan PON 2024 besok.
Waterpauw menjelaskan bahwa Pemerintah dalam hal memberikan bantuan hibah tentunya tidak serta merta, apalagi dengan nilai yang fantastsi cukup besar karena setiap anggaran negara yang diberikan tentunya harus dimintai pertanggaung jawaban oleh sebab itu, mantan kapolda papua barat ini cenderung agar pertanggungjawaban yang dimaksud ini harus total tidak sepotong-sepotong, misalnya, semua laporan pertanggungjawabn patut diselesaikan termasuk juga sisa honor atlit tahun-tahun sebelumnya juga harus diselesaikan.
Akibat adanya prahara kasus dugaan kosupsi yang menyeret-nyeret nama KONI Papua Barat, Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan akan mempertimbangkan untuk kucurkan dana tersebut langsung ditangan KONI, PW sampaikan jika dimungkinkan maka dana tersebut akan dicairkan kemudian diberikan langsung kepada setiap peserta dari masing-masing cabang olahraga yang diikutkan. Alasanya karena KONI saat ini sedang dirundung masalah kasus korupsi dana hibah daerah dengan kerugian puluhan Miliar tersebut.
Sebelumnya disampaikan Waterapuw, “Yang pertama mereka (KONI-red) ada bermasalah, fokus dulu urus persoalan yang ada, nanti kita lihat, apakah kita berikan kepada KONI atau langsung ke Cabang Olahraga yang bersangkutan atau bagaimana,
Karena saya belum pernah kumpulkan mereka karena mereka jalan sendiri dan tidak pernah lapor sama saya selama ini, apakah karena kesibukan dan tanggung jawab masing-masing,
Pada prinsipnya jalan saja tapi ketika terbentur dengan dukungan pasti mereka akan cari Pemerintah”, Ujar Pj. Gubernur Papua Barat, Selasa, (23/5) belum lama inin di Pulau Bona merespon pernyataan Ketua KONI Papua Barat,
Ditegaskan Waterpauw bahwa soal usulan dana hibah KONI senilai Rp. 100 Miliar tersebut sesungguhnya orang nomor satu di Papua Barat ini berkehendak agar internal KONI harus “dibersihkan” dan dirapikan kemudian dimasukkan lagi bantuan yang baru sehingga tidak terjadi tumpang tindih persoalan.
“Tapi saya prinsipnya, rapikan dulu segala hal yang ada didalam rumah itu (KONI-red) “dibersihkan” dulu baru kita bicara barang baru, orang bilang, kalau mau kase masuk barang baru bersihkan dulu kotoran yang didalam rumah karena itu banyak barang bantuan negara yang sudah tergerus disitu,
Jadi kita nanti coba lewat Cabor masing-masing. Tidak boleh tidak, Cabor-Cabor juga harus jelas karena ini agenda nasional, karena olahraga adalah salah satu sumber daya manusia di Tanah Papua khususnya Papua Barat yang harus kita dorong,
Termasuk Fajar yang pemain bola yang kemarin mendapat juara Top Scoor tingkat nasional kemarin saya akan panggil dia untuk berikan penghargaan, Nah. Prestasi seperti ini yang harus kita perhatian karena mengharumkan Papua Barat sampai ke level nasional”, Urai Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Papua Barat.
Waterpauw sampaikan bahwa saat ini adalah momen yang sangat tepat untuk anak-anak Papua khususnya di Papua Barat bisa mengasah ketangkasan dalam menyiapkan diri mengikuti PON 2024 di Aceh-Sumatera Utara asalkan semua prestasi mereka harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada keluhan tidak diperhatikan oleh KONI akhirnya muncul ternyata ada dugaan korupsi yang nilanya juga sangat fantastis
“Ini momen kita sekarang (PON-red) kalau yang lalu-lalu termasuk anak-anak yang Juara PON masih belum dibayarkan honornya sampai sekarang oleh Pengurus KONI, masih hutang, oleh karena itu kita belum bisa menganggarkan yang sekarang, karena harus pertanggungjawabkan semuanya baru kita bisa dukung mereka kalau tidak, seng bisa”, Hal itu sampaikan PW saat menghadiri Perayaan Syukuran Misi Katholik Ke – 129 Tahun di Kabupaten Fakfak, Selasa, (23/5) kemarin di Pulau Bone, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak – Papua Barat. (ret)
