Jakarta – Menteri ESDM RI. Bahlil Lahadalia mengakui hilirisasi di Halmahera Selatan dengan nilai Investasi cukup tinggi dan baik, lokasi yang menjadikan nilai investasi dimaksud tinggi yaitu di Weda Bay.
Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan Kawasan Industri terpadu untuk pengolahan logam berat yang berlokasi di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
“Halmahera inikan sekarang hilirisasi paling bagus di Weda Bay dengan total Investasi yang sudah masuk sebesar 12 Miliar USD, Weda Bay kebetulan di groundbreaking Tahun 2012 akhir. Saya Kepala BKPM 2019 masuk 2020 saya kunjungi”, Ucap BL. berkemeja khas Golkar kemarin dihadapan ratusan peserta Muktamar dan Reuni Akbar KBPII
Hal itu disampaikan Menteri ESDM. Ketua Umum DPP Golkar saat mengisi Materi di Acara Muktamar dan Reuni Akbar. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) di Sahid Hotel. Jakarta. Sabtu, 14 September 2024 kemarin
Selain di Weba Bay. Bahlil juga singgung soal hilirisasi Investasi yang saat ini sedang beroperasi di Morowali juga termasuk Maluku Utara yang terletak di Weda Bay. Menurutnya. Hilirisasi di Morowali pengelolaanya belum sebaik yang ada di Weda Bay.
“Saya ingin mengatakan bahwa hilirisasi di Morowali pengelolaanya belum sebaik di Weda Bay, karena di morowali lingkungannya rusak jika dibandingkan dengan lingkungan dan laut seperti Weda Bay. Halmahera masih sangat bagus.
Padahal hilirisasi ini undang-undangnya ada sejak kepemimpinan Presiden SBY namun karena tidak ada yang eksekusi, Ya yang namanya barang baru dan tidak ada contoh pasti ada kekurangan sehingga kita bisa eksekusi di masa kepemimpinan Jokowi”. Ulas Bahlil.
Publik pertanyakan ke pemerintah bahwa. Apakah hilirisasi di berbagai daerah sudah adil dan apakah sudah ada cadanganya,? Menurut Menteri ESDM. Diakui belum adil sebagaimana yang dipikrkan karena Investor dan pemerintah pusat dapat lebih besar dari daerah
“Memang belum sebagaimana dan harapan yang kita pikirkan karena Investor dan Pemerintah dapat lebih banyak sementara uang dikirim ke daerah belum maksimal karena itu pemerintah terus mendorong ini agar daerah bisa terima lebih besar lagi sebab yang dikirim dari pusat tidak lebih dari 10 persen ke Kabupaten”, Ungkap
Bahlil juga singgung soal areal hilirisasi, negara tetap membuat pencadangan. Bahlil beberkan bahwa saat izin diberikan ke Bupati dan Gubernur menimbulkan permasalahn baru, Menteri ESDM katakan. Bupati dan Gubernur suka gunakan izin IUP dengan cara yang tidak tepat dan menimbulkan permasalah dilapangan
“Satu Wilayah bisa dijual IUP ke 10 orang, jadi IUP tumpang tindih sehingga kerjaan kami pemerintah saat ini membereskan semua itu, Contoh koordinat A. Bupati sudah kase keluar habis itu Gubernur kase keluar lagi ditempat yang sama, belum 2 tahun Gubernur kase lagi habis itu dikase pindah ke pusat”, Beber Bahlil bernada pusing kedua pejabat itu.
Bahlil juga menjawab pertanyaan publik yang mempertanyakan bahwa apakah dari total areal tersebut ada pencadangan atau tidak. Ia menyebutnya bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan pemetaan bahwa harus berkesinambungan dan tidak boleh digaruk semuanya tujuanya agar menjaga pencadangan
“Minimal 30 Tahun cadangan areal itu harus berkelanjutan, itu dari sisi keberlangsungan cadangan dari pada sumber daya alam, saat ini Kementerian ESDM sedang merancangan aturan terkait Investasi pasca industry smelternya habis, di Weda Bay, Kalau nikel habis maka kita dorong ke sector perikanan dan sebagian profitnya harus melakukan investasi disana sehingga keberlangsungan anak cucu kita tetap ada”, Ujarnya. Tutup
