Fakfak – Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Honorer maupun PPPK yang bekerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak diingatkan untuk bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat di Pemerintahan, Jangan berperan ganda di Tahun Politik, apakah itu Pilpres, Pileg bahkan Kepala Daerah, sebagian mengurus Pemerintahan dan sebagian mengurus pekerjaan politik.
Sebagai seorang abdi negara yang bekerja dilingkungan pemerintahan tentunya telah memiliki banyak rambu-rambu soal netralitas ASN yang diisyaratkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis, sejatinya sebagai seorang aparatur negara harus bekerja secara professional karena jika menggabungkan dua pekerjaan yang bukan bidang dan profesinya maka bisa menimbulkan kegaduhan karena itu jangan berperan ganda di Tahun Politik.
Pj Gubernur Papua Barat. Drs H Ali Baham Temongmere MTP menyampaikan itu saat menghadiri penyerahan tugas Pjs Bupati Fakfak, Rabu, 25 September 2024 siang dihadapan puluhan Kepala OPD dan ASN/TNI-Polri bertempat di gedung Witnder Tuare Fakfak. Rumah Negara. ABT tegaskan bahwa pilkada adalah ranah pejabat politik seperti Bupati dan Wakil Bupati, Aparatur jangan ikut-ikutan dan terbawah kearah sana.
“PNS memang punya hak memilih tetapi baca aturan baik, tempatkan diri dengan baik jangan bertindak ganda dalam bekerja sebagai seorang ASN. Sebagian urus pemerintahan dan sebagian urus politik, baca aturan itu utuh, mana yang boleh dan mana yang tidak, jangan semuanya campur jadi satu, kalau yang benar-benar melakukan tindakan keberpihakan apalagi melakukan fasilitas pemerintah, menyebarkan hoax dan ikut-ikutan maka harus diproses jika terbukti”, Tegas ABT.
Pj Gubernur Papua Barat ingatkan Pjs Bupati Fakfak. Octovianus Mayor untuk berkoordinasi dengan Forkopimda dan komponen penyelenggara pemilu maupun peserta calon memastikan pelaksanaan pilkada fakfak berjalan dengan sukses aman dan lancar, harus berkoordinasi juga dengan pihak keamanan seperti TNI-Polri agar memastikan wilayah Kabupaten Fakfak aman dan kondusif selama pelaksanaan pemilu 2024.
“Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang defintif serta menjaga netralitas PNS/ASN, fasilitasi ini tentunya kaitan dengan anggaran harus dipastikan sudah dicairkan, NPHD baik TNI-Polri maupun KPU serta Bawaslu Fakfak, termasuk Desk Pilkada dan Gakkumdu. Pjs tidak boleh mengintervensi tetapi memontior terus agar penyelenggara pemilu harus betul-betul menjadi hakim yang baik terutama KPU.”, Tegas ABT. Tutup
