Home / Hukrim / Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Perbaikan Iklim Investasi, Bukan Hanya Marketing

Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Perbaikan Iklim Investasi, Bukan Hanya Marketing

Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar agenda tahunan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 dengan tema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Balai Kartini, Jakarta, pagi tadi (7/12).

Kegiatan Rakornas Investasi 2023 ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir,

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini investasi menjadi suatu hal yang dibutuhkan semua negara sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk terus membantu pencapaian target realisasi investasi yang optimal dengan memberikan kemudahan perizinan di daerah. Di tahun depan, Kementerian Investasi/BKPM memiliki target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun.

“Bapak/Ibu semuanya yang hadir di sini adalah ujung tombak dari pelayanan investasi di negara kita. Jadi saya minta terus perbaiki iklim investasi, baik nasional maupun di daerah, dan tingkatkan realisasi investasinya.

Yang dulu kita ini selalu berorientasi pada marketing, begitu investor datang pembebasan lahan gagal, perizinan ruwet, balik lagi itu investornya gak jadi investasi. Konsentrasi kita sekarang ini bukan di-marketing tapi penyelesaian masalah di dalam negeri kita sendiri,” tegas Jokowi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM menyampaikan bahwa tema Rakornas Investasi 2023 ini berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.

Bahlil berharap Rakornas Investasi ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas.

“KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 sudah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan,” ucap Bahlil.

Sesuai arahan Presiden RI, Menteri Investasi/Kepala BKPM kembali menekankan di tahun depan arah kebijakan pemerintah tidak akan kendor, tetap mendorong hilirisasi. Ia berharap para gubernur, bupati, wali kota serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menjaga investasi, khususnya hilirisasi.

“Jadi kalau ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Kepentingan negara harus jalan terus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” tegas Bahlil.

Lebih lanjut dalam laporannya, Bahlil juga menyampaikan bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 5 Desember 2023 dan diikuti kurang lebih sebanyak 1.000 peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, kepala DPMPTSP provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta perwakilan dari kementerian/lembaga.

Rakornas Investasi 2023 digelar untuk melakukan evaluasi program investasi pada tahun sebelumnya, sekaligus menyusun program investasi untuk tahun yang akan datang. Acara puncak Rakornas Investasi 2023 juga diisi dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan empat narasumber yakni.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono. (rls/ret)

About admin

Check Also

Tetapkan 16 Tersangka, DPR Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Mafia Timah

Jakarta – Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) ...

Kewenangan Satgas Percepatan Investasi Memverifikasi 2.078 IUP?, Bahlil : ITU BOHONG BESAR

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan sekaligus bantahan didepan puluhan Anggota ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!