Bupati Fakfak : “Kami telah bahas dan rencanakan untuk deklarasi gabungan dukungan terhadap Pemekaran Provinsi Bomberay Raya melibatkan Kabupaten, Fakfak, Kaimana, Wondama, Bintuni, MRPB, DPRB Dapil – V, dan LMA serta Masyarakat Etnis lainya yang mendiami Wilayah Adat Bomberay di Papua Barat. 14 Juli 2022 besok”
Fakfak – Dokumen pengusulan Pemekaran DOB Provinsi Bomberay Raya yang sebelumnya disiapkan untuk bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendgari). Tito Karnavian di Manokwari, Provinsi Papua Barat namun karena Menteri. Tito batal hadir sehingga rencana dokumen tersebut akan dibawa ke Jakarta menemui orang nomor satu di Kementerian Dalam negeri itu,
Bupati Fakfak, Untung Tamsil usai mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 kepada awak media menjelaskan bahwa setelah Menteri Dalam Negeri batal tiba di Manokwari. Provinsi Papua Barat kemarin rencananya sejumlah dokumen tersebut akan dibawah ke Jakarta untuk menemui Mendagri bahkan Jokowi. jika agenda Presiden berkenaan.
Dijelaskan Untung bahwa sebelum akan ke Jakarta bersama gabungan Bupati di Wilayah DOB Provinsi Bomberay Raya bersama DPRD MRPB dan LMA, lebih awal akan digelar Deklarasi dukungan secara bersama-sama di Manokwari, Provinsi Papua Barat yang ditetapkan pada 14 Juli 2022 besok.
Selain deklarasi dukungan terhadap DOB Provinsi Bomberay Raya, dari Fakfak, Bupati juga akan membawah dokumen Pemekaran Kokas dan Kota Fakfak yang sudah disiapkan saat ini sehingga disaat yang sama bersamaan dengan pertemuan di Jakarta dokumen tersebut bakal diserahkan kepada Mendagri dan juga Presiden Joko Widodo, serta Komisi – II DPR-RI.
“Kami kemarin sudah berada di manokwari namun Pak Mendagri batal ke Manokwari sehingga kami beberapa Bupati sudah melakukan pertemuan melibatkan beberapa tokoh-tokh adat, pertama, direncanakan tanggal 14 Juli 2022 besok akan kami lakukan deklarasi masyarakat adat terhadap dukungan Provinsi Bomberay Raya sekaligus minta dukungan MRPB dan DPRPB di Papua Barat.
Dalam deklarasi masyarakat adat tersebut dimoment itu juga kami sekaligus kami akan menyerahkan dokumen kepada MRPB dan DPRPB khsusnya keterwakilan dari Dapil – V di Papua Barat. Selanjutnya kami akan bertemu Gubernur Papua Barat untuk melaporkan kesiapanya untuk meminta petunjuk dan arahan lebih lanjut nanti ke Jakarta.
Kami ke Jakarta itu juga akan mengagendakan bertemu Mendagri, Komisi – II DPR RI serta kami akan minta waktu untuk bertemu dengan Bapak Presiden, jika agenda beliau berkenaan, besar harapan kami perjuangan ini mendapatkan respon yang baik dari semua pihak untuk pemekaran Provinsi Bomberay Raya.”, Jelasnya kepada wartawan kemarin.
Ditanya mengenai isi dokumen syarat pengusulan rencana pemekaran suatu DOB khusunya Provinsi Bomberay raya, Kabupaten Kokas, dan Kota Fakfak, Untung menguraikan bahwa secara umum telah rampung, sementara mengenai dokumen kajian ilmiah dan kajian akademik ungkap UT, akan dibagi dalam beberapa Kabupaten tersebut agar segera dapat diselesaikan.
“Dokumen secara umum sesuai ketentuan pertauran pemerintah telah kami siapkan, nanti ada kajian ilmiah dan juga ada kajian akademik, tugas ini kita akan bagi didalam tim Kabupaten melibatkan semua Kabupaten dan ada juga Tim di tingkat Provinsi”, Jelasnya. (ret)
