Jakarta – Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa hingga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dinilai merupakan sosok yang potensial mengisi kursi menteri bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik, Agung Baskoro saat melihat ada sejumlah opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi untuk menggantikan posisi menteri jika kader NasDem di-reshuffle dari pemerintahan.
Agung mengatakan selain dari kalangan politisi, kalangan profesional hingga purnawirawan TNI juga berpotensi besar mengisi jabatan menteri. seperti mantan Panglima TNI, Andika Perkasa hingga Yusril Ihza Mahendra.
“Menimbang relasi Presiden Jokowi dengan kedua sosok ini sangat baik. dan secara kompetensi, baik Andika maupun Yusril punya rekam jejak yang mentereng di bidangnya, baik soal Hankam di sisi Andika dan Hukum di sisi Yusril,” ujar Agung, Minggu (15/1/2023).
“Namun pertanyaan mendasarnya mengemuka, Apakah Andika mewakili Nasdem atau profesional sebagaimana Hadi Tjahjanto yang ditunjuk jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang pasca-pensiun dari TNI/Panglima,” sambungnya.
Hal tersebut, kata Agung karena melihat bahwa Presiden Jokowi saat ini cenderung membutuhkan kekuatan politik yang solid.
Lantaran diperkirakan Partai NasDem akan bergabung bersama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposan Pemilu 2024 mendatang.
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. Ia mengatakan bahwa selain politisi, potensi kekosongan kursi menteri dapat diisi oleh kalangan profesional.
Selain Andika Perkasa yang disebutkan tadi, ada juga mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani yang juga dinilai bisa menjadi opsi untuk menempati kursi menteri.
“Profesional bisa berasal dari kalangan organisasi pengusaha seperti KADIN, Mantan Ketua Kadin seperti Rosan Roeslani,” ujarnya.
Tiga menteri dari NasDem yang diisukan kena reshuffle adalah Menteri Komunikasi dan Informatikan, Johhny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Saat ditanya mengenai isu reshuffle kabinet, ketiganya hanya menjawab dengan santai, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dirinya hanya fokus bekerja saja. untuk masalah reshuffle, ia menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita ini kan menteri kerja. Kerja aja. Kita di lapangan terus. Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau,” kata Syahrul, Jumat (13/1/2023) lalu.
Begitu juga dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya yang tidak mau memberi komentar banyak mengenai isu reshuffle tersebut.
Ia hanya mengatakan bahwa soal reshuffle sebaiknya jangan ditanyakan kepada dirinya. “Ah ngaco aja, jangan tanya saya dong,” katanya, Jumat (13/1/2023).
Sedangkan Menteri Kominfo, Johnny G Plate mengatakan bahwa soal reshuffle kabinet pastinya presiden selalu mempertimbangkannya dengan matang. “Bapak Presiden ini kan bukan baru pertama kali jadi presiden ya, sudah sekian lama, sudah dua periode.”
“Dan beberapa kali melakukan reshuffle kabinet, pasti setiap kebijakan-kebijakan penting terkait dengan kewenangannya itu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik,” kata Johnny, Minggu (8/1/2023) lalu.
Menunggu Keputusan Jokowi untuk Reshuffle
Jokowi beberapa kali memberikan pernyataan yang tak membantah kabar perombakan menteri di kabinetnya, Indonesia Maju.
Terakhir, Jokowi mengatakan soal kemungkinan reshuffle kabinet yang bisa terjadi pada hari Jumat, Senin, Selasa maupun Rabu.
Pernyataan itu, disampaikan Jokowi ketika awak media menanyakan isu reshuffle kabinet di Kota Dumai, Provinsi Riau pada Kamis (5/1/2023). lalu
“Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (6/1/2023).
Lantas, awak media kembali bertanya,”Berapa menteri, Pak?”. Presiden Jokowi pun menjawab kata yang sama. “Besok,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi juga memberikan keterangan terkait perombakan kabinet Indonesia Maju pada Senin (2/1/2023). Namun, Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu keputusannya.
Jokowi tak menjelaskan keterangan detail terkait reshuffle kabinet. “Tunggu aja, ditunggu aja. Ditunggu saja,” tutur Jokowi setelah meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (2/1/2023).
Pada kesempatan berbeda, ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini pernah menyampaikan kemungkinan adanya perombakan kabinet setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12/2022) pekan lalu.
Pada waktu itu, Jokowi menjawab singkat soal isu reshuffle yang berkembang di tanah air, “Mungkin,” kata Presiden Jokowi.
Meski begitu, Presiden Jokowi tak menyebutkan kapan reshuffle akan dilakukan, apakah awal 2023 atau tidak, “Ya nanti,” lanjutnya.
Nasdem Partai Pengusung Jokowi Kini Dukung Anies Baswedan
Partai NasDem mengaku tidak akan bawa perasaan atau baper jika menterinya direshuffle Presiden Joko Widodo atau Jokowi imbas mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau Capres 2024.
Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi menyatakan pihaknya akan menerima segala konsekuensi atas dukungan partainya kepada Anies Baswedan, Namun, NasDem akan memberikan catatan khusus kepada Jokowi.
“Itu enggak perlu sakit hati, gak perlu baper, biasa aja hanya meskipun biasa saja tetap ada catatan ‘oh begini cara berpolitiknya’ ‘oh ini kurang dewasa’ jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan tetap harus ada,” kata Gus Choi saat ditemui di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).
Menurutnya, partai NasDem telah menghitung setiap langkah politik maupun konsekuensi atas keputusan yang diambil. Namun, dia mengingatkan kursi menteri NasDem merupakan hak atas dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019 lalu.
“Kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya itu sudah dihitung plus minusnya jadi enggak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak,” ungkapnya.
Namun demikian, Gus Choi mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.
“Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah,” katanya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Taufik Ismail/Naufal Lanten)
