“DPP Partai Golkar memutuskan dan menetapkan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Barat sebanyak 3 orang pada Pemilu 2024 mendatang, salah satu diantaranya adalah Mantan Bupati Fakfak 2 periode. DR Drs Mohammad Uswanas, M.Si, sesuai hasil DCS berada di Nomor Urut 3”
DR Drs Mohammad Uswanas, M.Si, Bakal Calon Anggota DPR RI. Dapil Papua Barat pada Pemilu 2024 melalui dari Partai Golkar, foto ; mataradarindonesia.com
Laporan : Rustam Rettob/Wartawan
Fakfak – DPP Partai Golkar (Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya) telah memutuskan dan menetapkan 3 Kader terbaiknya untuk maju dan Calon sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, ketiga Kader terbaik tersebut salah satu diantaranya adalah Mantan Bupati Fakfak dua periode yaitu, DR Drs Mohammad Uswanas, M.Si atau lebih dikenal dengan panggilan Kaka Mocha.
Informasi yang diperoleh media ini bahwa Mohammad Uswanas berdasarkan penetapan DCS telah memiliki Nomor Urut : 3, MK belum lama ini memutuskan bahwa Pemilu 2024 masih menggunakan sistem proporsional terbuka, jadi nomor urut dalam pemilu legislatif sangat tidak berpengaruh namun yang bisa menentukan Calon tersebut terpilih atau tidak tergantung jumlah perolehan suara terbanyak.
Ketika dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Mocha mengatakan bahwa soal nomor urut dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tidak ada pengaruhnya sedikitpun karena pelaksanaan pemilu dengan menggunakan pendekatan sistem proporsional terbuka, Jadi cukup tusuk tanda gambar calon dan suara terbanyaklah yang akan mendapatkan jatah alokasi kursi ke DPR RI, jadi bukan proporsional tertutup
Menurut Kaka Mocha, hal ini perlu diperjelas oleh pelaksana pemilu agar masyarakat tidak bingun karena benar-benar nomor urut pada proporsional terbuka sangat tidak berpengaruh, “mau nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor sepupuluh pun tidak ada pengaruh”, Jelas Kaka Mocha.
Ketika ditanya juga terkait dengan kesiapanya untuk maju calon sebagai anggota DPR RI. Kaka Mocha mengatakan sangat siap untuk berkompetisi dengan Calon-Calon lain di Pemilu 2024 besok, karena ini merupakan moment yang sangat penting dalam sejarah, mengingat baru kali ini pemekaran papua barat daya maka provinsi papua barat mendapatkan jatah 3 kursi ke DPR RI.
Selanjutnya Kaka Mocha berharap pemilih harus mampu menentukan pilihan yang tepat dengan memperhatikan kualitas/kapabilitas, track record serta prestasinya, sebagai dua periode memimpin Kabupaten Fakfak dan ini menunjukkan bahwa beliau pasti sangat dikenal masyarakat pemilih dan mengenal masyarakat di wilayah pemilihnya.
Terkait pokok-pokok pikiran atau orientasi perjuanganya ketika terpilih sebagai Anggota DPR RI, Mantan Bupati Fakfak 2 periode ini mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan atau pokok pikiran yang akan diperjuangkan tidak terlalu bermuluk-muluk, misalnya, akan melalukan penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dan kondisi-konisi riil masyarakat yang mengalami dampak langsung terhadap kebijakan-kebijkan strategis pembangunan sebagai mindset masyarakat dan kemudian itu sebagai pokok pangkal dalam merumuskan hal -hal yang perlu diperjuangkan di DPR
“Orang salah beranggapan bahwa DPR itu membangun ini dan itu, padahal salah, karena DPR tidak punya kewenangan untuk pengelolaan anggaran pembangunan tetapi tugas DPR hanya melihat persoalan riil ditengah masyarakat kemudian didesain dalam konsep perjuangnya untuk dibahas dalam forum legislatif baik untuk kepentingan nasional maupun lebih-lebih kepentingan daerah maupun masyarakat yang di wakili,
Disamping DPR tetap melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pendampingan termasuk evaluasi kontemplasi dan pengawasan pelaksanaan tugas budgeting Karena tupoksi dewan atau lembaga legislatif merupakan bagian dari konsensus pada perumusan kebijakan-kebijakan publik dalam fungsi legislatif, banyak permasalahan – permasalahan dan sudah harus menjadi perhatian penuh bagi Calon Anggota DPR RI dalam perjuangan menuju kelembagaan dimaksud”, Ujar Uswanas
Lanjut dijelaskan, kompleksitas masalah-masalah nasional yang kemudian sangat berpengaruh didaerah, misalnya, masalah ketenagakerjaan, masalah-masalah terkait dengan mekanisme sistem penyelenggaraan pendidikan, termasuk infrastrukturnya juga demikian kesehatan baik dalam proses -proses pengendalian maupun penyehatan dan pengobatan.
Kata Mocha, bahkan secara keseluruhan program pembangunan nasional maupun program pembangunan harus terintegrasi karena ada kebijakan Pembangunan makro sectoral dan kebijakan Pembangunan mikro spasial, ini landasan-landasan pemikiran perencanaan yang mengkolaborasikan konsep Pembangunan pembangun seperti infrastrutkur pekerjaan umum, jalan jembatan pengairan juga infrastruktur kesehatan, kemudian infrastruktur perhubungan, laut, darat, udara dan sebagainya, kemudian harus ada komitmen terhadap penyelamatan lingkungan dan apske penegakkan hukum
Ini menunjukkan, jelas dia, bahwa seorang anggota dewan harus mampu untuk melakukan koordinasi komunikasi dalam Upaya mendukung terselenggaranya konsep – konsep dimaksud dengan demikian maka posisi dari fungsi pelayanan pemerintahan tetap menjadi tumpuan dibawah dan dekat dengan masyarakat sementara pengawasan-pengawasan melekat termasuk dilakukan oleh DPR
“Jadi perlu ada pikiran-pikiran yang tersinkronisasi juga inovatif, dan terintegrasi dalam segala aspek pembangunan baik sektor maupun bidang, dengan koordinasi-koordinasi dan komunikasi-komunikasi ini dalam pelaksanaan fungsi sebagai anggota legislatif maka segala harapan-harapan keinginan-keinginan dari masyarakat bisa dibahas dan didudukkan secara bersama-sama yang tidak terkomodir dalam program daerah akan diperjuangkan oleh Anggota DPR dalam mekanisme pembahasan anggaran tingkat pusat” terang Mocha.
Ketika disinggung tentang percepatan pembangunan di Papua Barat, Kaka Mocha mengatakan bahwa percepatan di Papua hanya bisa terselenggara jika Investasi didorong secara merata karena dengan Investasi maka optimalisasi eksploitasi sumber daya alam bisa memberi dampak yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi juga rekruitmen ketenagakerjaan kemudian pembukaan ruang-ruang ekonomi baru dan meningkatkan peran partisipasi masyarakat lokal.
Yang paling penting dari pengembangan Investasi ini adalah harus ada perhatian terhadap hak-hak dasar maupun hak-hak ekonomi masyarakat lokal, oleh sebabnya maka kedepan harus ada kesepakatan-kesepakatan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merelokasi kegiatan-kegiatan investasi di Wilayah Papua secara umum dan khususnya di Papua Barat.
Hal tersebut diatas menurut Kaka Mocha, nantinya akan diperjuangkan di DPR RI jika terpilih nanti pada Pemilu 2024 mendatang melalui Partai Golkar Dapil Papua Barat, dikatakan bahwa masalah di Papua Barat dan Tanah Papua secara keseluruhan, khususnya menyangkut eksploitasi recources sumber daya alam, harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh sehingga otonomi khusus itu bisa memproteksi hak-ak tradisional masyarakat.
“Seperti, hak ulayat, hak menikmati redistribusi pendidikan, hak kesehatan, kemudian pertumbuhan ekonomi melalui dana CSR maupun Community Development dari investor harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan berkesinambungan disamping DBH melalui proses anggaran pemerintah daerah, jadi jangan sama daerah itu sebelum ada insdustri dan setelah ada industri keadaanya sunyi senyap, itu tidak menarik “, Ujar Mocha.
Diuraikan bahwa masalah lain seperti rekruitmen tenaga kerja dan tenaga kerja yang tidak kentara di daerah, harus riil dalam program penyerapan oleh investor dan tidak boleh dipersulit bahkan menjadi prioritas oleh sebabnya maka kedepan ia tetap mendukung dan mendorong investasi yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat dengan harapan investasi itu harus padat modal dan juga padat karya, supaya ada perimbangan antara kebijakan dan kesejahteraan rakyat.
Bahkan kalau perlu kedepan rencananya, otonomi daerah harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari desentralisasi yang dilaksanakan hampir diseluruh dunia saat ini, ketika ditanya dampak positif terhadap pemekaran DOB di tanah papua, Uswanas katakan bahwa sebenaranya harus bersyukur dan mengapresiasi pemerintah pusat karena mesikpun dalam suasana moraitorium tetapi masyarakat diberikan daerah otonomi baru masing-masing tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian penuh dan mendorong percepatan pembangunan di papua, seharusnya ini menjadi salah satu jalan keluar atau solusi dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan mengingat wilayah kita di papua sangat luas, mungkin kita berbeda dengan daerah lain yang mana pemekaranya lebih melihat pada faktor demografi
Tapi kalau di papua tentu salah satu pertimbangan adalah luas wilayah sehingga bagaimana mendekatkan pelayanan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat. ini mungkin yang perlu kita sambut baik secara bersama-sama kita persiapkan organisasi penyelenggaraan pemerintahan, kemudian sinkronisasi dengan peran-peran masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lalu ada pendekatan inovatif dan semuanya harus terintegrasi.”, Jelas Kaka Mocha.
Dikatakan bahwa terkait hal tersebut, OPD harus mampu menjawab segala sesuatu yang menjadi kebutuhan, baik dalam proses percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan, disamping memberi penghormtan atau tetap dengan memeprtimbangkan pendekatan kultur papua,
Ini menjadi prinsip kata Mocha, berikutnya adalah, dengan penambahan DOB ini membuka ruang-ruang baru dalam proses rekruitmen aparatur sipil negara dalam jumlah yang besar, pengembangan kawasan-kawasan kerja pemerintah, kemudian menimbulkan dampak pertumbuhan ruang-ruang ekonomi baru,
Beliau juga menyebutkan dan menyerukan agar kita semua lebih – lebih masyarakat papua harus merenungkan apa yang disampaikan yang mulia I.S. Kijene 1958 : “Kuatmu Perlu Untuk Tanahmu, Bergerak dan Tegak, Makmur Tanahmu Kelak”, jadi sebenarnya tanpa dijabarkan atau dijelaskan ini hal yang betul-betul prinsip, artinya pemerintah tidak bisa jalan sendiri tetapi pemerintah butuh partisipasi rakyat.
“Jadi sebenaranya tanpa dijabarkan atau dijelaskan, ini hal yang harus betul-betul dibutuhkan, artinya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tetapi pemerintah membutuhkan partisipasi rakyat, semua orang harus mengambil peran untuk mendorong kerja-kerja pemerintah supaya dapat memproteksi harapan-harapan rakyat. karena pemerintah dimanapun pasti tidak akan mampu untuk memenuhi semua harapan rakyat, disitulah pentingnya Chek and Balance
Demikian pandangan-pandangan Kaka Mocha.
