Manokwari – Ketua KPU Papua Barat. Paskalis Semunya menegaskan pihaknya sebagai Pimpinan KPU di Wilayah ini akan memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap setiap peserta penyelenggaran Pemilu di Tingakt Kabupaten khususnya di wilayah KPU dimana ia pimpin yang diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Tentunya dirilis diberbagai media. Beberapa pernyataan yang disampaikan Paskalis adalah bagaimana memberikan atensi terhadap penyelenggara Pemilu baik yang ada di Tingkat Provinsi Papua Barat, Kabupaten bahkan menjangkau Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Papua Barat.
Salah satu yang sempat disinggung Paskalis. Mantan Komisioner KPU Kabupaten Fakfak ini dan menjadi atensi khusus adalah soal kinerja penyelenggara KPU Kabupaten Fakfak dan khususnya PPD Distrik Kokas,
Hal itu disampaikan Paskalis dalam acara Konferensi Pers kepada banyak awak media. 28 Februari 2024 kemarin di Manokwari-Papua Barat. Diunggah dari salah satu media cyber. Semuanya bakal melakukan pemeriksaan terhadap KPU Kabupaten Fakfak dan Panitia Pemilihan Distrik Kokas.
“KPU Fakfak dan PPD Kokas dalam Pengawasan keras kami KPU Papua Barat, kita akan atensi KPU Fakfak untuk lakukan perbaikan semua hasil berangkat dari C Plano” Tegas Ketua KPU Papua Barat. Paskalis Semunya, 28 Februari 2024 di Manokwari diunggah media ini.
Detail dijelaskan soal pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Barat, Paskalis sempat menyampaikan bahwa jika ada dugaan tidak perlu langsung sampai ke Jakarta
Akankah pernyataan tersebut sebagai bagian dari Ketua KPU Papua Barat ini sentil aksi pendukung Alfons Manibuy Caleg Golkar Nomor Urut 2 Dapil Papua Barat ke DPR RI beberapa saat lalu di Jakarta ?
Putra Semunya ini menguraikan secara terbuka dan detail terkait dugaan pelanggaran KPU Fakfak dan PPD Kokas yang menjadi sorotan saat ini, sekalian menjawab sorotan para pihak terhadap dugaan KPU Papua Barat dan KPU Fakfak diintervensi pihak tertentu dan aksi itu digelar dideapan Kantor Bawaslu RI.
Paskalis menyayangkan jika langkah tersebut cukup jauh padahal melalui KPU Papua Barat bisa memperoleh jalur keberatan terhadap setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Barat dan itu berjenjang dari PPD sampai ke KPU Kabupaten dan Provinsi.
“Itu untuk perkembangan Kokas, sekalian menjawab satu paket dengan nama KPU Papua Barat dan KPU Fakfak sebab jelas itu dugaan, tetapi saya kembali lagi, kalau ada dugaan tidak usah ke Jakarta. datang dan kita kasih form, kasih bukti KPU Fakfak kita proses 7 hari, itu sudah jelas dalam aturan kerja kami pun tanpa menunggu kami sudah respon,
Ibu Endang lagi ke Fakfak dan mengumpulkan data, jadi KPU tetap tanggap untuk semua proses itu yang penting komunikasinya komunikasi prosedural karena semuanya diatur secara SOP Kelembagaan”, Singkat Paskalis dalam unggahan media ini.
Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri Forum Pengawal Pemilu 2024 melakukan aksi dihalaman Kantor Bawaslu RI. aksi ini dilakukan karena mereka menduga KPU Papua Barat dan KPU Fakfak diintervensi oleh Pak Bahlil dan Mocha. Padahal dua tokoh yang disebut ini tidak terlibat secara tekhnis didalam pelaksanaan tahapan di KPU Papua Barat maupun KPU Fakfak.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah meminta Bawaslu menurunkan tim investigasi ke daerah yang jarang tersentuh yakni Papua Barat untuk mengusut tuntas adanya dugaan kecurangan dalam pleno rakpitulasi perolehan hasil suara pemilu 2024. (ret)
