Jakarta – Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan telah kantongi seorang saksi untuk bersidang di MK. Saksi tersebut adalah oknum Kapolda di Wilayah Hukum Kepolisian Republik Indonesia. Belum diketahui siapa dia oknum aparat level Kapolda dimaksud namun dibeberakan PDI Perjuangan oknum Kapolda itu akan berikan kesaksian untuk meringankan gugatan Paslon Ganjar – Mahfid disengketa Pilpres 2024 di MK nanti.
Kapolri mengatakan akan menunggu siapa oknum Kapolda yang akan berani memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi nantinya sementara identitas Kapolda di maksud PDI Perjuangan masih belum diketahui namun Kapolri terang sampaikan menunggu nanti siapa nama Kapolda yang akan dibawah ke MK saat gugatan di MK besok.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku belum mengetahui siapa kepala kepolisian daerah (kapolda) yang bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Listyo Sigit mengatakan, belum ada komunikasi antara Polri dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang berniat menghadirkan kapolda sebagai saksi di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya justru menunggu namanya siapa ya,” kata Listyo Sigit di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (15/3).
Oleh karena itu, Kapolri juga tidak memberikan jawaban lugas apakah dia akan memberi izin kepada kapolda untuk menjadi saksi.
“Ya kita lihat, kapoldanya siapa, kan harus bisa dibuktikan,” kata mantan kepala Bareskrim Polri itu.
Namun, Lisyto Sigit mengaku tidak masalah apabila anak buahnya dihadirkan di sidang MK.
Bahkan, dia tidak segan untuk menjatuhkan sanksi apabila ada personelnya yang melanggar aturan pemilu.
“Ya kalau memang ada, ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya,” ujar Listyo Sigit.
Diberitakan sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud menyiapkan seorang kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 di MK.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengatakan, kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu di Pilpres 2024.
“Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon (pasangan calon) lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan,” kata Henry dikutip dari siaran pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3/2024).
Selain kapolda, TPN Ganjar-Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa.
Henry meyakini bahwa perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi, khususnya di provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun.
