Jakarta – Beredar vidio diberbagai media sosial, terutama tiktok. Tampak wajah salah satu Kader PPP Provinsi Papua Barat. beliau adalah H Asri, ST (Sekretaris DPW PPP Papua Barat) terlibat saling lempar kursi ditengah Muktamar Ke-X Partai Persatua Pembangunan beberapa waktu kemarin.
Titktoker viralkan vidio tersebut dengan memperlihatkan Anggota DPRPB Periode 2024-2029 Dapil Bintuni itu sedang melakukan berbagai strategi untuk membackup sesama rekan yang sedang ribut ditengah Pembukaan Muktamar tersebut.
Asri bahkan terlihat kontak fisik dengan seorang teman sesama peserta Muktamar hingga saling lempar kursi. Dari ketinggian panggung didepan peserta. Asri meninggi sementara teman lawanya posisi dibawah.
Keduanya saling adu tarik. Asri pun sempat mengiirim satu kepal tangan (Pelungku) dan meletus dibagian kepala temanya.
Tak lama kemudian Kader PPP Papua Barat ini berhasil ditarik turun dari atas panggung oleh teman sesama peserta Muktamar dan mereka saling kontak fisik.
Sementara hujan lemparan kursi seperti itu biasa-biasa saja. Peserta Muktamar ini mereka terlihat sangat beringas setelah di ketahui terjadi dua kubu Partai berlambang Ka`bah pasca Muktamar
Asri yang tadinya terlihat menjadi salah satu dewa penolong dari atas panggung kemudian berhasil ditarik turun dan setelah mereka saling kontak fisik Asri pun kembali ke panggung namun membawa sobekan jas kebesaran bagian belakang
Vidio itu bukan saja Asri. Namun ada beberapa Kader PPP dari Tanah Papua yang bersama-sama Asri ingin membentengi panggung tersebut. Akan tetapi ratusan kader lainya berhasil menjebol hingga kursi-kursi melayang ditengah mereka
Asri terlihat songkok hitam yang dikenakan awalnya tajam lurus kedepan namun setelah terlibat kericuhan dan saling adu jotos serta lemparan kursi, kedudukan songkok beliau melintang di kepala
Tidak mau mundur dengan serangan sesama kader Ka`bah itu. Asri pun terus melakukan perlawanan terhadap kelompok yang menyerangnya.
Dia. Asri. Anggota DPRPB Papua Barat asal Dapil Bintuni dari Partai Persatuan Pembangunan itu kemudian melancarkan lemparan kursi hingga situasi itu redah dengan sendirinya.
Muktamar Ke-X Partai Persatuan Pembangunan yang semula berlangsung cukup lancar berubah menjadi ricuh antar kader peserta Muktamar. Mereka saling mempertahankan jago masing-masing. Kedua kubu yang berseteru adalah Margiono dan Agus Suparmanto.
Kedua kubu saling klaim masing-masing terpilih menjadi Ketua DPP PPP periode 2025-2030. Kubu Margiono menyatakan Muktamar usai dan terpilih secara aklamasi. Klaim yang sama juga datang dari kubu Agus yang mengatakan Margiono tidak sah.
Saling Klaim, PPP Muncul Dualisme Pasca Muktamar Ke-X Tahun 2025
Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu.
Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir.
Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara mengatakan sesuai AD/ART pasal 11 pemilihan ketua umum partai harus dihadiri calon ketua umum. Sesuai AD/ART hanya Plt. Ketua Umum PPP Mardiono yang sah dan hadir langsung di lokasi.
Usai terpilih, Mardiono mengaku berterima kasih dan bersyukur atas hasil pemilihan ketua umum. Ia pun menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
Mardiono turut membeberkan soal alasan percepatan pemilihan ketua umum dalam Muktamar X PPP. Berdasar jadwal, pemilihan ketua umum seharusnya dilakukan pada Minggu (28/9). Sementara, Mardiono terpilih dalam sidang di Muktamar pada Sabtu.
Kata Mardiono sejak awal sudah ada gelagat-gelagat akan terjadi keributan dalam muktamar. Menurutnya, berdasar AD/ART partai, proses bisa dipercepat jika terjadi kondisi yang dianggap darurat.
“Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers.
Mardiono pun mengklaim keputusan mempercepat agenda dalam muktamar juga telah disetujui pemilik suara.
“Di belakang saya ini ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin. Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” tutur dia.
Penetapan Mardiono sebagai ketum itu kemudian ditolak sebagian peserta Muktamar. Sebagian kader melalui Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah.
Romy menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan Ketua Umum. Semula, Muktamar dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai 27-29 September.
“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Romy lewat rilis tertulis.
Romy kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
“Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.
Rommy menjelaskan Tim Formatur akan bekerja menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030, yakni untuk 30 hari ke depan.
Ia pun menegaskan pemilihan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang persyaratan calon ketua umum.
“Hal mana di situ (AD/ART) disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Andi Surya Wijaya mengatakan penetapan Agus Suparmanto sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres X tak sah.
Andi menyebut penetapan Agus tak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
“Ya, ilegal. Tidak kuorum (kuota forum) juga,” kata Andi saat dihubungi, Minggu (28/9).
Dia tak menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang dimaksud. Namun, dia mengaku menolak penetapan Agus, dan mengakui Muhamad Mardiono sebagai ketua umum terpilih.
“Kalau bicara tentang kuorum itu kan kita juga melihat jumlah banyak itu ada di mana, kuorumnya itu,” kata Andi.
Menurut dia, Mardiono menjadi satu-satunya calon yang memenuhi syarat pencalonan. Syarat yang dimaksud yakni calon ketua umum pernah menjadi pengurus harian DPP atau menjabat minimal satu periode di struktur pusat.
Andi mengaku bukan menolak calon lain dalam Muktamar. Dia menyebut PPP sebagai partai yang membuka ruang demokrasi. Namun, dalam Muktamar X, kata Andi, hanya Mardiono yang memenuhi syarat.
“Ya Pasal 11. Ya memang itu tadi, bahwa kita kan membuka ruang demokrasi kan siapapun memang yang memenuhi syarat silakan bisa maju di kontestasi bakal calon ketua umum itu sendiri,” ujarnya.
(ret)
